Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
"
To hold a fair and free gene; election
requires the protection for voters, for the
parties participating in the election, and for
the public in general from all fears,
intimidations, bribery, and other malpractices.
JU? the election is won through malpractices,
then it will be difficult to tell if the leaders or
the legislators are true representatives of the
people. This article comprehensively explores
the issues around criminal conducts on the
election process particularly in Indonesia so
as to provide a reference to those who
participate in ...
"
Hukum dan Pembangunan Vol. 33 No. 2 Juni 2003 : 268-281, 2003
HUPE-33-2-Jun2003-268
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yulia Apriati Santi
"
Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk menjamin kemurnian pemilu dan tercapainya demokrasi, para pembuat undang-undang telah merumuskan sejumlah perbuatan curang yang memiliki sifat dan bentuk yang spesifik yang dilakukan selama tahapan pemilu sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam undang-undang tersebut diatur 26 (dua puluh enam) pasal tindak pidana pemilu yang memuat ketentuan minimal dan ketentuan maksimal ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Djoko Prakoso
Jakarta: Rajawali, 1987
345.023 DJO t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Aji Satrio Pamungkas
"
ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan ...
"
2017
S68066
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Ada dua peristiwa menarik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2009 yang akan datang. Pertama diajukannya judicial review terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPRD I, DPRD II dan DPD oleh bbeberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Mahkamah konstitusi.... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Aditya Wiguna Sanjaya
"
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai ketentuan arangan menerima uang hasil tindak pidana telah menimbulkan permasalahan hukum yakni undang-undang mana yang seharusnya diterapkan, sehubungan keduanya adalah undang-undang khusus, lebih jauh ...
"
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023
336 JAC 2:1 (2023)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
