Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Bidanq Usaha Pialang Asuransi setelah dikeluarkannya beberapa Deregulasi oleh Pemerintah. Adapun Deregulasi yang dibahas pada penulisan ini ialah : PakDes 1988, Undang-undang No.2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan No. 226 tahun 1993. Metode penelitian yang dlgunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari text book, artikel dsb sedangkan penelitian lapangan dilakukan majalah, dilakukan dengan PT X, mengadakan Wawancara terhadap pejabat-pejabat di perusahaan Asuransi, serta instansi dari penelitian tersebut yang menggunakan yang Model terkait. Porter, penulis menyimpulkan bahwa Deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah menimbulkan beberapa peluang baru bagi bidang usaha Pialang Asuransi. Namun deregulasi tersebut belum dapat menghilangkan/mengurangi berbagai hambatan yang ada dalam Industri Pialang Asuransi."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan situs internet rajapremi.com dalam usaha perasuransian. Pada situs yang diselenggarakan PT Rajapremi Dot Com yang menyatakan situs rajapremi.com merupakan online marketplace terdapat persamaan terhadap kewajiban, hak, dan kegiatan yang dilakukan oleh usaha pialang asuransi dalam rezim hukum perasuransian nasional. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan online marketplace sendiri tidak diatur dalam hukum perasuransian, melainkan diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta peraturan turunannya. Dalam hal ini persamaan pada umumnya adalah pada jasa perbandingan dan penawaran informasi produk asuransi, pemerantaraan antara calon pemegang polis atau calon tertanggung dengan perusahaan asuransi, menetapkan harga jasa bersamaan dengan harga polis, dan kegiatan lainnya yang dibahas lebih rinci pada skripsi ini. Selain itu pula pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT Rajapremi Dot Com kepada calon pemegang polis atau tertanggung terhadap perjanjian asuransinya tetap sah karena kedudukannya yang menjadi perantara. Oleh perusahaan asuransi PT Rajapremi Dot Com dianggap sebagai agen asuransi terkait dengan pemasaran produk asuransi.

---

This thesis analyzes the position of the rajapremi.com website in the insurance business. In the website that was managed by PT Rajapremi Dot Com, it admitted that the website was an online marketplace and there was similarity of its rights, obligations, and activity with the insurance broker business in the national insurance law. This Thesis uses normative juridical method, which uses the approach of positive law, and also use descriptive method. This thesis concludes that online marketplace itself was regulated by the Law No. 11 2008 regarding Electronic Information and Transactions and Law No. 7 2014 regarding Trade and also its derivative regulations. In the PT Rajapremi Dot Com cases, the similarity of its business with the insurance broker business was its services regarding the comparison and offering of the insurance product, intermediating between the policyholder or the insured and the insurance companies, and its other activity that will be discussed thoroughly. Furthermore the responsibility of PT Rajapremi Dot Com to insured regarding the insurance policy was still legal because of its position as an intermediary and from the insurance company perspective PT Rajapremi Dot Com was considered insurance agent regarding the marketing of its insurance product."

"Tesis ini membahas pengaturan dan pelaksanaan peran dan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Adapun permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peraturan perundangan mengatur Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 dan bagaimana pelaksanaan peran dan tanggung jawab perusahaan pialang asuransi yang menyelenggarakan usaha secara digital sebelum dan sesudah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan adalah intermediary. Hasil penelitian ini adalah sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, POJK Nomor 70/POJK.05/2016 pada dasarnya memperbolehkan Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan usahanya secara digital, namun demikian tidak terdapat pengaturan secara rinci mengenai bagaimana penyelenggaraan usaha secara digital. Setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, telah diatur lebih rinci penyelenggaraan usaha digital oleh Perusahaan Pialang Asuransi antara lain mengenai ruang lingkup layanan pialang asuransi digital (LPAD) dan perizinan layanan pialang asuransi digital. Kemudian, sebelum diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022, belum semua Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara penuh sebagai perwakilan Tertanggung. Selanjutnya, setelah diundangkannya POJK Nomor 28/POJK.05/2022 diatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan usahanya secara digital wajib menjalankan peran dan bertanggung jawab penuh atas sistem dan fungsi utamanya, sehingga dapat mewakili kepentingan tertanggung. Namun demikian, peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Saran dari penelitian ini adalah Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan usahanya secara digital namun belum memperoleh izin LPAD dari OJK perlu segera untuk mengajukan permohanan persetujuan LPAD kepada OJK sesuai dengan ketentuan pada POJK Nomor 28/POJK.05/2022.

---

This thesis discusses the regulation and implementation of roles and responsibilities of Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after POJK Number 28/POJK.05/2022. The problems examined are how the laws and regulations regulate Insurance Broker Companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022 and how the implementation of roles and responsibilities of insurance broker companies that conduct business digitally before and after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022. In analyzing these problems, the author uses a normative juridical research method with secondary data that are analyzed qualitatively. The theory used is intermediary. The results of this study are that before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, POJK Number 70/POJK.05/2016 basically allows Insurance Broker Companies to conduct their business digitally, but there is no detailed regulation on how to conduct business digitally. After the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, the digital business activities of Insurance Broker Companies have been regulated in more detail, including the scope of digital insurance broker services (LPAD) and licensing of digital insurance broker services. Then, before the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, not all Insurance Broker Companies that conduct their business digitally perform their roles and responsibilities fully as representatives of the Insured. Furthermore, after the enactment of POJK Number 28/POJK.05/2022, it is stipulated that Insurance Broker Companies that conduct their business digitally must perform their roles and be fully responsible for their systems and main functions, so that they can represent the interests of the insured. However, the regulation has not been fully implemented. The suggestion from this study is that Insurance Broker Companies that have conducted their business digitally but have not obtained LPAD permission from OJK need to immediately submit a request for LPAD approval to OJK in accordance with the provisions of POJK Number 28/POJK.05/2022."

"ABSTRAKInvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasiyang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yangamat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjaminperlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjagaintegritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihatpengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PerdaganganBerjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka,Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan DanaNasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari IntegritasKeuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demiterwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur,wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model(SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap parapelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempatkebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secarapositif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebutmencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalammewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh parapelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjaminperlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACTInvestment in Commodity Futures Trading known as a form of investment thathas a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in arelatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for aset of policies in maintaining the financial integrity of the market player who willcarry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends tolook at the effect of the policies issued by the Commodity Futures TradingSupervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, CapitalAdequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in SegregatedAccount which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protectionof customer funds for the realization of the implementation of the CommodityFutures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural EquationModel (SEM) on primary data obtained through questionnaires to marketparticipants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policythrough its observation indicators, has significant positively effected on theprotection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti inrealizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed bymarket participants trading futures commodity and effectively in order toguarantee customer funds protection."

"Administrasi klaim merupakan proses penting yang dilakukan sebelum klaim dibayarkan oleh tertanggung. Komplain klien juga dapat mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan pihak klien dan pihak perusahaan asuransi. PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR) merupakan perusahaan pialang asuransi tertua di Indonesia yang bertindak atas nama tertanggung untuk memberikan nasihat dan kebijakan asuransi yang disesuaikan untuk mengelola risiko. Penelitian in membahas faktor-faktor yang memicu komplain klien dalam administrasi klaim pada produk asuransi emplovee benefit di PTMIR. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan berjumlah 10 orang, yaitu Asisten Manajer Klaim dan Staf Analis Klaim PT MIR, serta Klien PT MIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, sumber daya manusia, kelengkapan dokumen klaim, serta pemahaman pemegang polis berperan dalam timbulnya komplain dalam proses administrasi klaim produk asuransi employee benefit di PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR).

---

Claim administration is an essential step that must be completed before the insured pays the claim. Client complaints can also disrupt the relationship between the client and the insurance company. PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR) is the oldest insurance brokerage company in Indonesia that acts on behalf of the insured to provide customized insurance advice and policies tomanage risk. This study discusses the factors that trigger client complaints in administering claims on employee benefit insurance products at PT MIR. This study uses a qualitative approach with a case study design. There were ten informants: Claim Manager Assistant, PT MIR Claim Analyst Staff, and PT MIR Clients. The results showed that communication, coordination, human resources, claim documents' completeness, and policyholders' understanding played a role in the emergence of complaints in the claims administration process for employee benefits insurance products at PT Mitra Iswara & Rorimpandey (PT MIR)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham, khususnya Pialang Saham yang bekerja di PT Danareksa Sekuritas dan bentuk tanggung jawab yang harus diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Bentuk tanggung jawab tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang mengadili kasus ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2277/K/Pdt/2012. Penulis kemudian menganalisa ketepatan putusan tersebut dan harmonisasi antara putusan Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil deskriptif analitis yang menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Pialang Saham yang melakukan pelanggaran adalah tanggung jawab pidana melalui Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukan berupa tanggung jawab perdata seperti yang tercantum pada putusan MA. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Saham PT Danareksa Sekuritas di Bursa Efek.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis will emphasize on Stockbroker violations, particularly the stockbrokers that work as an employee at PT Danareksa Sekuritas and the liabilities toward their actions of violation. Those liabilites are reviewed from the law and legislation that applies in Indonesia along with the Supreme Court?s verdict on this case, which is written on verdict No.2277/K/Pdt/2012. Then, writer analyze the accuracy of the judgment and the harmonization of the verdict with the law and legislation related to the case. The method used in this undergraduate thesis is juridist-normative with a descriptive-analytic result that explains the forms of liabilities that should be carried by the Stockbroker who has violated the rules of share purchase. Those liabilities are supposed to be derived from criminal law through Indonesian Capital Market Law and Information and Electronic Transaction Law, instead of liabilities from civil law that is mentioned in the Supreme Court?s verdict. This writings also analyze the point of view of the judges that examine and adjudicate this case, regarding the violations that were made by the Stocbrokers as an employee at PT Danareksa Sekuritas."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum perasuransian khususnya mengenai perusahaan pialang asuransi. Pembahasan dimulai pada kegiatan usaha atau penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi serta tanggung-jawab yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kemudian diuraikan mengenai pengertian, pengaturan dan pengecualian asas indemnitas. Juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan asas indemnitas pada perusahaan pialang asuransi dalam kaitannya dengan tanggung-jawab perusahaan pialang asuransi berdasarkan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat diskriptif . Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengubahan pengaturan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dengan menambahkan kata karena kelalaian atau kesalahan perusahaan pialang asuransi dalam pasal tersebut agar perusahaan pialang asuransi yang dapat dikenakan tanggung-jawab dalam pengaturan pasal tersebut hanya perusahaan pialang asuransi yang melakukan kelalaian atau kesalahan saja dalam memerantarai pembayaran premi sehingga terlambat atau melewati tempo pembayaran premi.

---

This thesis explains about the aspect of insurance law, especially concerning the insurance broker company. The explanation starts from to describe of insurance broker bussiness and the responsibilites and obligation of insurance broker as stipulated in the 2nd paragraph of Article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. Also being explained is about the rules and exceptions of the principle of indemnity. The possibility of the application of the principle of indemnity in insurance broker company, relating to the responsibilites of insurance broker as stipulated in 3rd paragraph of article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness. This thesis is a normative juridical research, and in a descriptive form. The conclusion of the research in this thesis recommend that the government need to amandement the article 22, Government Rule No. 73 of 1992 About Insurance Bussiness by adding the word “due to the negligence or by defaul of the insurance broker company” in the article so that the insurance broker company can only be considered responsible in that article only if the said insurance broker company negligent, or defaul in intermediary of premium payment, resulting in that the premium payment past it’s due date."