Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Abdul Iftar Darpi
"
Subjek ini dibuat dengan dasar adanya keinginan untuk memberikan masukan untuk perbaikan sistem dari suatu jaminan sosial berdasarkan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan penyelenggaraan Jamsostek di Indonesia. Serta idealnya penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia dimasa mendatang yang akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja umumnya para tenagakerja yang terkena pemutusuan hubungan kerja khususnya dan peningkatan perekonomian baik dalam scope pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Abstract
This ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S533
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
S10157
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 1995
346.033 IND a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Vanessa Prameswara N. Suharis
"
Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32724
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Delfi Hidayahni
"
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemutusan hubungan kerja terkait dengan ada atau tidak adanya kesalahan dan mengenai implementasi dari pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja di PT. Merck Tbk. Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Di samping meneliti bahan pustaka, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini.
Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pemutusan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44822
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Moudy Maulidia Barnini
"
Perusahaan tutup dapat dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. PHK yang terjadi karena perusahaan tutup di dalam ketentuan perundang-undangan, mengenai pemberian pesangon dibedakan berdasarkan alasan perusahaan melakukan penutupan. Permasalahan PHK seringkali tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan lalainya atau perbedaan perhitungan pemberian uang pesangon serta kewajiban lainnya yang timbul saat PHK seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung No. 224/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut dikaitkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Satrio Dwi Mulyaqin
"
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seperti larangan dan prosedurnya, apabila dilanggar maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagi pekerja yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan undang-undang ke Pengadilan Negeri. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan memasukan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan ...
"
2017
S66716
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmanandita Sulastri
"
ABSTRAK
Perundang-undangan mengatur mengenai Program Jaminan Pensiun guna melindungi pekerja/buruh ketika memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya untuk mengikuti program jaminan pensiun. Dalam kenyataannya terdapat perusahaan yang masih menyelenggarakan sendiri program jaminan pensiun internal dan tidak mengalihkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menimbulkan perbedaan pelaksanaan yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Odang Muchtar
Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi, 2007
344.012 596 ODA a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fulan Adi Nugraha
"
Dalam hal terjadi putusan pailit terdahap pengusaha berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka implikasinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja. Konsekuensi dari PHK sangat erat dengan pembayaran kompensasi berupa hak pekerja dan perlindunganya. Pelunasan harta pailit dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yaitu tidak terbukanya proses dan pelunasanya sehingga pekerja selalu dirugikan. Upah dan pesangon menjadi prioritas dalam masasalah kesejahteraan atas putusan pailit tetapi pekerja kesulitan atas penagihan utang pailit yang mana asset perusahaan tidak lagi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
