Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Novita Tresiana
"
enelitian ini didasari pemikiran bahwa pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dalam kerangka rasionalitas, maka kebijakan pemekaran seharusnya adalah hasil pilihan yang rasional, mencakup pemilihan alternative bagi tercapainya tujuan, mengandung nilai yang fundamental dan tepat guna untuk mencapai hasil akhir (outcome) yang diinginkan. Tujuan dari penulisan ini adalah : mendeskripsikan proses pembuatan kebijakan pemekaran dan mendeskripsikan rasionalitas yang digunakan aktor ...
"
Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Adri Prasistaa
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitk Universitas Indonesia, 2014
T41673
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Purbasanda Woro Mandarukmidia
"
Permasalahan korupsi merupakan sebuah permasalahan yang sudah menjadi musuh besar bagi negara ini. Telah 73 tahun berdiri namun belum juga dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan yang telah mengakar sejak lama di Indonesia. Melihat banyaknya pilihan perumusan kebijakan yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lembaga KPK dalam merumuskan kebijakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan instrumen wawancara mendalam dengan masyarakat, akademisi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
RP. Zainal Abidin
"
Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyudi Rakib Apryarsah
"
Penelitian ini membahas tentang dinamika politik dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian di DPR RI periode 2014-2019. Teori Kebijakan Publik dari William Dunn digunakan untuk menganalisa masalah perumusan RUU Perkoperasian setelah UU Koperasi No. 17 tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan undang-undang untuk mengatur tentang koperasi. Namun DPR 2014-2019 akhirnya tidak berhasil mengesahkan RUU Perkoperasian karena ada penolakan dari fraksi-fraksi DPR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Joel Anthony
"
ABSTRACT
Sebagai upaya untuk memerangi ancaman kejahatan transnasional, Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI, telah terlibat dalam berbagai program kerjasama internasional yang ditujukan untuk memperkuat otoritas maupun kapabilitas penegakan hukumnya. Aspek menarik yang tulisan ini sorot adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama kontra-kejahatan transnasional via POLRI tersebut, hadir dalam intensitas kedalaman kerjasama police-to-police yang beragam, dimulai dari bentuk kerjasama pertukaran informasi hingga pembangunan fasilitas penegakan hukum permanen yang dikelola bersama oleh POLRI dengan mitra internasionalnya. ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis mengenai topik yang berkaitan dengan fungsi-fungsi atau isu-isu terkini DPR R ...
"
Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR-RI, {s.a.}
324 KAJ
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Kayla Aurelianisa
"
Upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Indonesia diejwantahkan dengan pengimplementasian konsep ekonomi sirkular pada industri daur ulang plastik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan industri sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui pemberian insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian insentif fiskal, tantangan dalam merumuskan kebijakan insentif pajak atas konsumsi, dan optimalisasi pemanfaatan kebijakan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ria Puspitasari
"
Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64453
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christoforus Agveriandika
"
Penelitian ini menjelaskan bagaimana satuan perangkat kerja daerah SKPD Pemerintah Kota Bogor berkoordinasi secara internal terkait proses perumusan kebijakan lalu-lintas Sistem Satu Arah SSA di Kota Bogor yang mencakup kawasan jalan sekitar Istana Bogor. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian kualitatif ini menggunakan teori pilihan rasional, rasionalitas yang terkungkung, serta inkremental, yang dapat menggambarkan proses pembuatan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan SSA merupakan bagian dari paket kebijakan Bogor Transportation Program B-TOP yang bertujuan untuk meningkatkan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
