Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
Amalia
"
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25955
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Amalia
"
ABSTRAK
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan
yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap
perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam
undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan
perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka
penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya
kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya
kelalaian dari ...
"
2009
T37562
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lubis, Ananda Rezki Arlisa
"
ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan perseroan terbatas, diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat mewakilkan dirinya dengan menggunakan surat kuasa. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan secara tepat kewenangan bertindak penghadap karena akibat dari rumusan komparisi yang keliru maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan atas akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode ...
"
2019
T51807
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitompul, Louise Moniqa Antoinette
"
ABSTRAK
Masalah pokok yang diteliti dalam penulisan tesis ini
adalah bilamana tindakan pengurus yayasan yang menyuruh
memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik
merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
266 KUHP dan bagaimana tanggung jawab Notaris selaku
pejabat umum dalam pembuatan akta yang berdasarkan
keterangan palsu serta hubungannya dengan etika profesi
Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif dan hukum normatif, yang bermaksud
menggambarkan perkembangan peraturan tentang pendirian
dan perubahan anggaran dasar yayasan di Indonesia serta
asas-asas hukum pidana, perbandingan hukum dan sejarah
hukum. Ketentuan Pasal 266 ...
"
2003
T36521
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Baszlina Aprilia
"
Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yana Nur Pratiwi
"
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alisha Nur Laili
"
Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Indrastuti
"
Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.
Dalam penulisan ini, yang akan diteliti ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27314
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dinda Alvita
"
Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28663
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Melissa Louisiana
"
Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31868
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
