Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the impfementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re- affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation ofthe amendment to the articles of association as stated in the statutory reguiations."

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"Partai politik memegang peranan penting dalam sistem politik Indonesia, maka partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai cara pembentukan Partai Politik, yaitu untuk dapat mendirikan suatu partai politik, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pendiri partai politik adalah dengan menggunakan jasa notaris untuk membuat akta pendirian partai politik yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik. Dalam penulisan ini, yang akan diteliti adalah putusan pengadilan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. yang melibatkan seorang notaris yang digugat dalam pembuatan akta perubahan Angaran Dasar suatu partai politik. Notaris digugat karena penggugat merasa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres partai politik tersebut. Penggugat berkeinginan untuk membatalkan akta tersebut melalui prosedur gugatan di Pengadilan Negeri dengan menjadikan Notaris sebagai tergugat. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah Notaris dapat dijadikan sebagai Tergugat atas akta yang telah dibuatnya dan bagaimana tanggung jawab Notaris dan sanksi apa yang dapat diberikan kepadanya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat deskriptifevaluatif-preskriptif. Hasil penelitian adalah Notaris tidak dapat dijadikan tergugat karena notaris hanya menuangkan kembali dokumen-dokumen yang diserahkan penghadap ke dalam akta dan notaris telah membuat akta sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai pembuatan akta. Tanggung Jawab Notaris adalah sebatas pada pemenuhan unsur otentisitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris.

---

Political Parties hold a very important role in the Indonesian political system, therefore they are regulated in the Law Number 2 Year 2008 about Political Parties. In that regulation, requirements about how to establish a political party is regulated, one of the requirements is using public notary service to make the Political Party`s Deed of Establishment which contains their Article of Association.

Judicial Decision Number 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. is reviewed in this thesis, that decision involves a public notary who was sued in the making of the Alteration of Article of Association Deed of a Political Party. The notary was sued because the plaintiff thought that the deed made by the notary was not in accordance with the Alteration of Article of Association based on the Political Party`s congress. The Plaintiff wish to nullify that deed by suing the notary in front of the District Court.

The main problem in this thesis is whether the Notary could be sued based on the deed he made, and what are the notary`s responsibility and what sanction could be imposed on him based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. Data used in this thesis are secondary data which is analyzed qualitatively which results a descriptiveevaluative-prescriptive data.

The Result of the research is the notary could not be sued as a plaintiff because he only rewrote documents given to him into a deed and the notary had applied all the regulations in making an authentic deed based on the Law Number 30 Year 2004 about Notary Function. The Notary`s responsibility is limited only in fulfilling authenticity substances in making a deed, but the truth of the deed content is not the notary`s responsibility."

"ABSTRAKDalam penyelenggaraan perseroan terbatas, diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat mewakilkan dirinya dengan menggunakan surat kuasa. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan secara tepat kewenangan bertindak penghadap karena akibat dari rumusan komparisi yang keliru maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pembatalan atas akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan kuasa, notaris harus memastikan kewenangan penghadap serta memahami kedudukan pemberi kuasa dan isi dari surat kuasa yang digunakan sebagai dasar penghadap untuk melakukan tindakan hukum dalam akta sehingga akta yang dibuat tidak cacat secara hukum. Bagi pihak yang merasa dirugikan atas suatu akta autentik dapat menuntut pembatalan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat.

---

ABSTRACT

In implementing a limited liability company, a notary deed is required to make amendments to the articles of association. Shareholders who cannot attend the General Meeting of Shareholders can represent themselves by using a letter of authorization. The notary has an important role in ensuring that the authority acts as an antidote because due to the incorrect formulation of the comparison, the parties concerned may request the cancellation of the deed. This study uses a normative juridical legal research method through library research and analyzing secondary data through qualitative methods and descriptive analytical research types. The conclusion of this study is that in making the deed of amendment to the articles of association of a limited liability company based on the letter of authorization, the notary must ensure the authority of the viewer and understand the position of authorizer and contents of the letter of authorization used as the basis for legal actions so that the deed is not legally flawed. Parties who feel disadvantaged over an authentic deed may demand cancellation by filing a lawsuit with the local district court. "

"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. PT PPA (Persero) dan PT WK (Persero) menandatangani perjanjian terkait realisasi penyertaan modal PT PPA (Persero) di PT WK (Persero) agar struktur permodalan dan keuangan PT WK (Persero) menjadi sehat. Adanya penyertaan modal PT PPA (Persero) pada PT WK (Persero) sebesar 475 milyar rupiah mengakibatkan anggaran dasar PT WK (Persero) dirubah karena adanya perubahan susunan pemegang saham. Setelah perubahan anggaran dasar PT WK (Persero) saham yang dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia menjadi hanya 1% saja sementara 99% sisanya dimiliki Negara Republik Indonesia secara tidak langsung melalui PT PPA. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai status Persero pada PT WK karena Undang-Undang mnsyaratkan suati PT Persero paling sedikit 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA seharusnya memuat ketentuan mengenai status badan hukum BUMN (baik itu Persero maupun Perum) ketika berada dalam masa restrukturisasi dan/atau revitalisasi di bawah PT PPA untuk menghindari terjadinya keraguan mengenai status badan hukum BUMN yang dimaksud. Tesis ini juga memuat prosedur dan peran notaris dalam perubahan anggaran dasar pada PT Persero.

---

Perusahaan Perseroan, hereinafter reffered to as PT Persero is a State Owned Enterprise (BUMN) in a form Limited Liability Company in which its capital is divided into shares with the main purpose to gain profits. Its shares should either be entirely or at least 51% owned diretly by the State. In Indonesia, PT PPA (Persero) operates in Asset Management and PT WK (Persero) operates in Business Construction. The shares of both companies are owned directly and entirely by the State Republic of Indonesia qq State MInister of State Enterprises. PT PPA (Persero) and PT WK (Persero) had signed an agreement related to realization of capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) in order to restructure the shares and capital structure in PT WK into a healthier form.

The capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) with the amount of 475 billion rupiahs caused the amendment of articles of association of PT WK (Persero) in context of changers in the structure of shareholders. After the amendment of the articles of association of PT WK (Persero), shares that are owned directly by the State Republic of Indonesia lessened to just 1% while the remaining 99% is owned by the State Republic of Indonesia indirectly through PT PPA. This issue raises doubts concerning the Persero status of PT WK, considering the applicable laws and regulations requires PT Persero to have at least 51% of its shares owned directly by the State Republic of Indonesia.

The outcome of this research advises that State Minister of State Enterprises Regulations No PER-01/MBU/2009 Regarding Guidelines of State Owned Enterprise Restructuring and Revitalization by PT PPA should include a stipulation concerning the legal entity status of a BUMN during restructuring and/or revitalization period under PT PPA to avoid doubts about the legal entity status of BUMN. This thesis also includes the procedure and the role of Notary in amendment of articles of association of PT Persero"

"ABSTRAKMasalah pokok yang diteliti dalam penulisan tesis iniadalah bilamana tindakan pengurus yayasan yang menyuruhmemasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentikmerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal266 KUHP dan bagaimana tanggung jawab Notaris selakupejabat umum dalam pembuatan akta yang berdasarkanketerangan palsu serta hubungannya dengan etika profesiNotaris. Metode penelitian yang digunakan adalahdeskriptif dan hukum normatif, yang bermaksudmenggambarkan perkembangan peraturan tentang pendiriandan perubahan anggaran dasar yayasan di Indonesia sertaasas-asas hukum pidana, perbandingan hukum dan sejarahhukum. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwabarangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsumengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yangkebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut denganmaksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh oranglain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapatmenimbulkan suatu kerugian. Pasal 266 ayat (1) KUHPtersebut mengandung unsur subyektif yaitu dengan maksuduntuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannyaseolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran.Dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang menunjukkanorang, dan menyuruh melakukan seperti yang dimaksud dalamPasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu orang yang disuruhmelakukan itu haruslah orang yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dalam kasusyayasan "X" kata "menyuruh mencantumkan" sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, Notaris yangdisuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu aktaotentik, tidak perlu merupakan orang yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana,sehingga dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris, makaNotaris yang dituntut menjalankan tugas jabatannya gunamelayani masyarakat luas harus diproses sesuai hukum yangberlaku dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris."

"Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut.

---

As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH.

In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant.

Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force."

"Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuatkan akta perubahan, hingga mencetak surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum.

---

A notary is a party in which authorized by the parties to submit amendment to the articles of association in the administrative system of legal entities. One of the main requirements for submitting amendments to the articles of association of a legal entitiy is a statement that the entity is not in a management dispute or court dispute. However, in the case of Jakarta State Administrative Court Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT, the notary submitted an amendment to the entity of AMPHURI ‘s articles of association in which the association was in a management dispute. Such issues arise since there are no regulations regarding the parties in which are obligated, and acted in verifying the truth of the data in the process of amending the entity’s articles of association. The issues that are analyzed in this study are regarding the role of the notary in the process of amending the entity’s articles of association, and the form of applying the notary’s precautionary principle whereby there is a management dispute in the process of amending the entity’s articles of association which resulted to the cancellation of such amendments. The method used is this research are normative juridical, with a typological form in the form of explanatory, and applying a statutory approach, as well as cases. The results of this study indicate that the notary holds an important role in the process of amending the entity’s articles of association in which begin from drafting the deed of amendment, until printing the Minister of Law and Human Rights Decree, in accordance with the applicable provisions. Further, the application of a precautionary principle form that can be carried out by a notary is to carry out such occupation with honesty, trustworthiness, thorough, provide legal advisory in the event that there are unclear provisions, and a notary have the rights to reject in any event the services provided have the potential to violate a legal provisions."