Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Josefina Naomi Daniela
"
Meski telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun transaksi di Online Marketplace dapat meningkatkan ambiguitas, terutama dalam hal pertanggungjawaban produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan penjual dan perusahaan Pasar Online sebagai dua entitas yang berbeda, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi konsumen mengenai pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas mengenai kewajiban produk dan batasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dan luar negeri. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Gabriel Marvin Emilio
"
Praktik kegiatan bisnis anjuran (endorsement) di Indonesia telah berkembang secara pesat seiring maraknya penggunaan media sosial. Namun ketentuan hukum positif di Indonesia belum secara jelas mengatur dan membatasi praktik endorsement. Regulasi di Indonesia belum mengatur hubungan hukum yang mendasari kegiatan endorsement dan beban pertanggungjawaban di antara para pelaku usaha periklanan. Implikasi yang terjadi adalah konsumen berada di posisi yang lemah karena minimnya informasi yang dapat ia peroleh atas suatu konten endorsement yang ditayangkan. Konsumen berpotensi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ananda Verani Ruth Angela
"
ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkan
dari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa Lembaga
Akreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangat
besar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak dan
perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga
pembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantif
dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatu
konsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya.
sebagai pertimbangan pokok yang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39012
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library