Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penyusunan rencana usaha (business plan) pertambangan pasir di daerah Rumpin, Kabupaten Bogor. Menariknya industri ini didasarkan atas banyaknya kebutuhan pasir oleh pengembang perumahan di daerah Serpong yang belum mampu diimbangi oleh pasokan pasir yang ada. Strategi dan langkah-langkah dalammembangun usaha ini akan dijabarkan secara rinci, khususnya pada fungsi keuangan. Analisis yang dilakukan meliputi proyeksi kinerja perusahaan dan perhitungan kelayakan investasi selama lima tahun ke depan. Proyeksi kinerja dijelaskan dalam bentuk neraca, laba/rugi, arus kas, dan struktur biaya. Sedangkan untuk analisis kelayakan, digunakan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan payback period.

---

The thesis describes the business plan of sand mining in Rumpin, Bogor. The attractiveness about this industry is based on the huge demand of sand by the house developers in Serpong which has not been fulfilled by the existing suppliers. The strategies and steps needed to run the business will be explained in detail, focusing on financial function. The analysis includes performance projection and investment feasibility in five years ahead. Performance projection will be described in form of balance sheet, income statement, cash flow statement, and cost structure. The feasibility analysis will be supported by the calculation using Net PresentValue (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period."

"ABSTRAKSalah satu wujud eksploitasi sumber daya alam yang semakin marak saat ini adalah pertambangan pasir. Untuk melakukan pertambangan pasir tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan Negara dalam hal ini adalah pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan proses pertambangan tersebut, dengan mempertimbangkan proses pencarian lahan, saat penambangan dan pasca tambang yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan beberapa regulasi lain turunannya. Sebelum melakukan pertambangan pasir, diperlukan pencarian lahan yang tepat sebagai obyek penambangan, dan untuk mendapatkan lahan tersebut berkaitan erat dengan perolehan hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan cara peralihan hak atas kepemilikan tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, sedangkan tipologi yang digunakan yakni eksplanatoris dan preskriptif, untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan adalah deduktif pengolahan data penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam hukum pertanahan, peralihan hak atas tanah dapat dilaksanakan oleh Camat setempat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai PPAT Sementara dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan akta Jual Beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Polemik berkembang yang tidak jarang menimbulkan sengketa berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara, maka dalam tesis ini akan dibahas lebih mendalam tentang wewenang dan tanggung jawab Camat selaku PPAT Sementara terkait akta peralihan hak atas tanah pada lahan pertambangan pasir dengan Studi Kasus Putusan Nomor : 103/Pdt.G/2014/Pn.Jmr.

---

ABSTRACT

One form of exploitation of natural resources that is increasingly prevalent today is sand mining. To carry out sand mining can not be done immediately, but the State in this case is that the government has implemented policies with regard to the process of mining, taking into account the process of finding land, while mining and post-mining poured into Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining and some other regulation of derivatives. Before performing the mining of sand, necessary to search for appropriate land as an object of mining, and to acquire the land is closely related to the acquisition of land rights can be done by way of transfer of rights to ownership of land. The method used is research of normative juridical normative, while typology that used is explanatory and prescriptive, to the type of data used is secondary data with data analysis techniques and conclusions are deductive data processing research is qualitative with a qualitative approach produces descriptive data analysis. In the land law, land rights switchover can be implemented by the local Head appointed by the National Land Agency (BPN) as Temporary PPAT, in order to serve the public in a deed Purchase PPAT in areas that are not quite there PPAT. What is meant by areas that are PPAT is not enough number of areas that do not meet the PPAT its formation amount determined by the Minister / Head of National Land Agency as referred to in Article 14 of Government Regulation No. 37 of 1998 on Regulation of Land Deed Officer Position. The polemic develops which often lead to disputes relating to the authentic deed made by Head as Temporary PPAT, the thesis will be discussed more in depth about the authority and responsibilities of Head District as Temporary PPAT related to the deed transfer of land rights on land sand mining with Case Studies Decision Number: 103 / Pdt.G / 2014 / Pn.Jmr."

"Diskursus oligarki merupakan salah satu topik yang banyak mencuat ke publik belakangan ini. Hadiz dan Robison (2013), menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini, menggunakan konsep negara dan bisnis Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004, 2013) yang memandang bahwa dominasi kekuasaan menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur hubungan politico-business antara negara (state) dan pemodal dalam pola hubungan patron-klien. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori oligarki Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) dan Jeffrey A. Winters (2011) untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan kapitalis atau pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.

---

Oligarchy discourse is one of the topics that has been sticking out to the public lately. Hadiz and Robison (2013), describe oligarchy as a system of power relations that allows concentration of wealth and authority as well as collective defense. This study uses the concept of state and business by Vedi R. Hadiz and Richard Robison (2004, 2013) who view that the domination of power controls economic and political resources through the structure of politico-business relationsbetween the state and investors in the patron-client relationship pattern. In addition to these concepts, the author also uses the oligarchic theory of Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) and Jeffrey A. Winters (2011) to understand capital accumulation and wealth defense. In collecting data, the research uses qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews and analysis with secondary data through literature review. The research findings show that this oligarchy in the form of predatory alliances occurs due to the existence of political and economic relations with the aim of controlling and maintaining natural resources which are based on political policy regulations. The proposed reclamation allocation includes the interests of capitalists or entrepreneurs who have connections with the local government and use it for business. Thus, oligarchic in political and business relations create a configuration of power that is used as an instrument of wealth defense."