Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amalia Triatma
Tinjauan yuridis mengenai pengaturan divestasi dalam penerapan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara : studi kasus kegiatan pertambangan mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur = The legal analysis of divestment arrangements within the application of act no 4 of 2009 on mineral and coal mining mineral and coal act with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province
" Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42687
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizqi Tsaniati Putri
Tumpang tindih izin usaha pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus PT Ridlatama Tambang Mineral) = Overlapping mineral and coal mining business license (Case study PT Ridlatama Tambang Mineral)
" Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat ... "
2014
S57722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Redi
Instrumen Ekonomi Lingkungan Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Berkelanjutan = Environmental Economic Instruments In Sustainable Mineral And Coal Mining Activities
" Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ... "
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viktor I Suripatty
Paradigma baru hukum pertambangan Indonesia, mengganti sistem kontrak kerja dalam kegiatan usaha pertambangan mineral / Viktor I Suripatty
" ABSTRAK
Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma ... "
2009
T37354
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rasya Mifta Sumbogo
Dana Jaminan Reklamasi Sebagai Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia = Reclamation Guarantee Fund as an Economic Instrument in the Management of Natural Resources in the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia
" Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vitanova Saputri
Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences
" Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor yang rentan dengan urusan birokrasi dan regulasi adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Alida
Evaluasi atas penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia = Evaluation of nail down tax system on mining industry in Indonesia
" ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pohan, Mohamad Anindya
Analisis risiko perubahan pengaturan mengenai kewajiban divestasi saham pada perusahaan modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara ditinjau melalui perspektif prinsip fair and equitable treatment = Risk analysis of regulatory changes regarding the obligation of shares divestment in foreign capital companies on the mineral and coal mining sector reviewed through the perspective of the fair and equitable treatment principle
" Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Derry Patra Dewa
Pajak pertimbangan bagi penanaman modal asing setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertimbangan mineral dan batubara : studi kasus PT. Newmont Nusa Tenggara
" Skripsi ini membahas mengenai pajak yang dikenakan terhadap pelaku usaha pertambangan, khususnya perusahaan yang berasal dari penanaman modal asing setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Skripsi ini membandingkan kewajiban pajak dalam usaha pertambangan bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dengan pemegang IUP dan IUPK setelah terbitnya Undang-Undang Minerba. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1844
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Rio Andre Winter
Penyelesaian sengketa pemutusan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The dispute settlement on termination of contract of work (KK) and work agreement for coal mining enterprises (PKP2B) which are not adjusted with Law number 4 of 2009 on mineral and coal mining
" Tesis ini membahas penyelesaian sengketa pemutusan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 ini menghapuskan sistem KK dan PKP2B serta menggantinya dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, para pemegang KK dan PKP2B diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam KK ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>