Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi pustaka terkait Analisis Kemampuan Security Operations Center SOC Sebagai Sistem Pertahanan Siber dalam Mengatasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia dimana berdasarkan laporan The Global Cybersecurity Index2017, Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah menempati peringkat ke-69. Sedangkan menurut Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 25 negara anggota se Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis kemampuan Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia dan 2 menganalisis kendala Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori ancaman. Hasil dari penelitian ini adalah 1 kemampuan SOC BSSN sebagai pertahanan siber masih belum baik terutama pada aspek people, 2 terdapat beberapa kendala SOC diantaranya pimpinan masih belum sadar akan pentingnya SOC, tingkat kompleksitas dalam membangun dan menerapkan prosedur, serta dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dan modal yang besar. Hasil analisis ancaman serangan siber menunjukkan bahwa level ancaman serangan siber di Indonesia berada pada kategori tinggi, sehingga membahayakan kepentingan Negara dan mempengaruhi ketahanan nasional.

---

This study is a literature study on the Analysis of Security Operations Center SOC Ability as a Cyber Defence System in Overcoming Cyber Attack Threats in Indonesiawhere, according to The Global Cybersecurity Index 2017, Indonesia is included in a country with weak cyber security ranked 69th. Meanwhile, according to Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia is ranked 12th from 25 member countries of Asia Pacific. This research uses qualitative approach with data collection through interview and literature study. This study aims to 1 analyze the capabilities of the Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of cyber attack in Indonesia and 2 to analyze the constraints of Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of siber attacks in Indonesia. The theory used is the theory of threats. The results of this study are 1 the ability of SOC BSSN as cyber defense is not good, especially in the people aspect, 2 there are some SOC obstacles including the leader still not aware of the importance of SOC, the level of complexity in building and implementing procedures, long time and big capital. The results of the analysis of cyber threats indicate that the threat level of cyber attacks in Indonesia is in the high category, thus endangering the interests of the State and affecting national resilience. "

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat dalam pelarangan produk Huawei. Huawei yang memiliki pasar kecil di Amerika Serikat dan merupakan satu dari sekian banyak perusahaan telekomunikasi di dunia. Pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan Huawei dengan alasan keamanan nasional. Studi ini menggunakan kerangka pemikiran stakeholder Actions motif (SAM) yang dikembangkan oleh Jan-Frederik Kremer dan Benedikt Muller untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tesis ini memberikan penjelasan faktor-faktor pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Ada 3 faktor penting dalam kerangka berfikir SAM dalam pelarangan Huawei di Amerika Serikat. Pertama pada stakeholder, kebangkitan Tiongkok dalam teknologi serta teknonasionalisme dan hubungan Tiongkok-Huawei, Kedua actions yang berisi serangan siber Tiongkok kepada Amerika Serikat dan Ancaman yang dihadirkan Huawei terhadap Amerika Serikat, dan yang terakhir pandangan Amerika Serikat terhadap motif dari serangan siber yang terjadi yang pada akhirnya memiliki implikasi terhadap pemerintah AS. Analisis penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut yang mendorong pemerintah AS mengambil kebijakan pelarangan Huawei di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the US policy in banning Huawei products. Huawei has a small market in the United States and is one of the many telecommunication companies globally. The United States government prohibits the use of Huawei for reasons of national security. This study uses the stakeholder actions motives (SAM) framework developed by Jan-Frederik Kremer and Benedikt Muller to analyze the factors driving Huawei's ban in the United States. This research uses the causal-process tracing (CPT) method by collecting data through a literature study. This thesis analysis explains the factors prohibiting Huawei in the United States. There are 3 important factors in SAM framework in banning Huawei in the United States. First is on stakeholders, China's rise in technology as well as technonationalism and China-Huawei relations, second is actions containing Chinese cyberattacks to the United States and threats that Huawei presents to the United States, and the last is the United States' view of the motives of cyberattacks that occurred which in turn has implications for the US government. The analysis of this research shows that these factors have prompted the US government to adopt a policy to ban Huawei in the United States."

"Perang siber adalah bentuk globalisasi kejahatan yang dilakukan oleh aktor yang berkuasa. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan cyber defense dan cyber security di Indonesia dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi kejahatan perang siber global. Studi ini melibatkan 3 lembaga narasumber dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan tatap muka dan daring. Tesis ini menggunakan perspektif teori pilihan rasional dan kebijakan publik sebagai pijakan analisis. Teori pilihan rasional digunakan untuk menjelaskan bahwa aktor melakukan kejahatan melihat dari keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari kejahatan yang dilakukan. Teori kebijakan publik memberikan penjelasan bagaimana tahapan pembuatan kebijakan agar menghasilkan kebijakan yang efektif dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak kekurangan pada cyber security<, cyber defense, dan kebijakannya. Berdasarkan analisis teori pilihan rasional, Indonesia berpotensi besar untuk diserang secara global dikarenakan lemah dan rentannya sistem keamanan dan pertahanan siber di Indonesia. Sehingga aktor penyerang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan kerugian yang minimal. Dibutuhkan pembentuka kebijakan cyber security dan cyber defense sesuai dengan tahapan teori kebijakan publik, agar cyber security dan cyber defense dapat dijalankan dengan efektif. Temuan studi ini berkontribusi pada pembentukan kebijakan cyber security dan cyber defense yang komprehensif dan relevan sehingga dapat menghadapi kejahatan perang siber global.

---

Cyber warfare is a form of crime globalization perpetrated by powerful actors. This thesis uses a qualitative approach to explain how cyber defense and cyber security policies in Indonesia and Indonesia's readiness to face global cyber war crimes. This study involves three resource institutions that are the Ministry of Defense, the Indonesian National Police, and the National Cyber and Crypto Agency. Data collection was conducted both offline and online. This thesis uses the perspectives of rational choice theory and public policy as the basis of analysis. Rational choice theory explains that actors commit crimes by weighing the benefits and disadvantages of their crimes. Public policy theory describes the stages of policy-making to produce effective policies with the expected objectives. The results of this study indicate that Indonesia still has many shortcomings in cyber security, cyber defense, and its policies. Based on the analysis of rational choice theory, Indonesia has a high potential to be attacked globally due to the weak and vulnerable cyber security and defense systems in Indonesia. Thus, attacking actors will gain maximum benefits with minimal losses. It is necessary to formulate cyber security and cyber defense policies according to the stages of public policy theory so that cyber security and cyber defense can be implemented effectively. The findings of this study contribute to the formation of comprehensive and relevant cyber security and cyber defense policies to face global cyber war crimes."