Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Desty Ratnasari
Implementasi pasal 16 ayat (3) persetujuan TRIPs pada perkara pembatalan pendaftaran mereka untuk barang atau jasa tidak sejenis di Indonesia ditinjau dari segi hukum perdata internasional = The implementation of article 16 paragraph (3) TRIPs agreement in cases of cancellation of marks for dissimilar goods or services in indonesia considering private international law
" ABSTRAK
Pada masa belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 sehingga belum dapat diterapkannya ketentuan tersebut, skripsi ini melihat penerapan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs sebagai dasar hukum pembatalan pendaftaran merek dan pertimbangan hakim yang menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs. Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan metode deskriptif. Hasil penelitian adalah hakim telah menerapkan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs dengan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dalam Pasal ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43653
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Setiawan Iteh
Analisis persyaratan pemohon perekaman merek dan hak cipta pada sistem perekaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kaitannya dengan prinsip national treatment berdasarkan persetujuan TRIPs = Analysis of requirements for applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs in Relation to national treatment principle according to the TRIPs agreement
" Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI menyatakan bahwa perekaman hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia. Di ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T52026
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Catrin Andarini
Implementasi Persetujuan TRIPS Dalam Pembangunan Sistem Hukum HAKI Nasional: Penegakan Hukum HAKI Dalam Menghadapi Globalisasi
Jakarta: Universitas Indonesia, 2002
T36389
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wayan Adhi Prastana
Analisis penerapan prinsip timbal balik menurut HPI dalam perlindungan pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge)
" Upaya perlindungan pengetahuan tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem HKI saat ini yang dinilai merugikan pemilik pengetahuan tradisional. Permasalahan pengetahuan tradisional merupakan permasalahan HPI karena para pihak yang terkait umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Skripsi ini membahas penerapan prinsip timbal-balik dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional. Upaya melindungi pengetahuan tradisional selama ini mengacu pada CBD dan konvensi¬konvensi terkait Pengetahuan tradisional lainnya. Sayangnya upaya ini tidak efektif. Perlindungan pengetahuan tradisional ternyata lebih efektif dengan menggunakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1535
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library