Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Non-intervensi merupakan suatu prinsip/norma dalam hubungan internasional dimana suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi domestik) negara lain. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam Piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat antara lain pada pasal 2 (7), beberapa pasal lain dalam Piagam PBB misalnya pasal 42 dan 51 juga mengatur mengenai hal ini. Prinsip non-intervensi yang ada di dalam Piagam PBB diperkuat dengan adanya deklarasi tahun 1970 (resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tahun 1970), prinsip non-intervensi dalam deklarasi 1970 ini terdapat pada pasal 1 ayat (3). Melalui instrumen tersebut dapat dilihat bahwa tiap bentuk intervensi yang merugikan negara yang diintervensi adalah suatu pelanggaran hukum internasional. Dalam realitas pergaulan internasional, prinsip non-intervensi ini belum dijalankan secara penuh oleh negara-negara dalam hubungan antar negara yang mereka lakukan. Setiap negara pada saat ini berusaha untuk menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam pergaulan mereka, namun dalam pelaksanaannya prinsip ini sering disalahgunakan, terutama oleh negara-negara besar yang cenderung ingin memberikan pengaruhnya kepada negara-negara kecil. Efektivitas berbagai peraturan prinsip non-intervensi yang ada didalam berbagai instrumen hukum internasional hingga saat ini masih dapat dikatakan belum dapat berjalan dengan baik."

"ABSTRAKPembahasan mengenai PGHB ini bertujuan untuk mengungkapkan sejarah perkembangan perserikatan guru-guru bumiputera pada masa pergerakan nasional Indonesia, perserikatan ini merupakan cikal-bakal dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang sekarang ada. Pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa PGHB yang berdiri pada tahun 1912, ternyata pembentukannya tidak lepas dari suasana pergerakan nasional Indonesia pada scat itu. Berdirinya PGHB bertujuan untuk memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi anak-aaak bumiputera di Hindia Belanda. PGHB yang beranggotakan dari bermacam-macam guru dengan latar pendidikannya yang berbeda pula selama tahun 1912-1919, berusaha memperjuangkan kenaikan penghasilan guru-guru bumiputera yang mengajar di sekolah-sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Adanya tuntutan kenaikan penghasilan dilakukan PGHB karena PGHB berusaha memenuhi tuntutan anggotanya agar mengupayakan kenaikan penghasilan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun tidak selalu berhasil, ketidakberhasilan PGHB mengupayakan kenaikan gaji ternyata menjadi sumber perpecahan dalam tubuh PGHB pada tahun 1919. Timbulnya perpecahan berawal dari ketidakpuasan golongan guru bantu kepada PGHB yang dinilainya tidak mampu mengupayakan kenaikan gaji golongan guru bantu. Ketidakpuasan ini dinyatakan dengan keluarnya golongan guru bantu tersebut dari keanggotaan PGHB dan membentuk perkumpulan tersendiri, keluarnya guru-guru bantu ternyata diikuti oleh golongan guru lainnya. Sehingga membuat organisasi PGHB ini menjadi lemah, meskipun tetap berdiri sampai tahun 1932. Sejak berdirinya pada tahun 1912 PGHB mengambil sikap bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda, hal ini dilakukan PGHB karena menyadari bahwa banyak anggotanya adalah guru-guru sakalab milik Pemerintah Hindia Belanda. Dengan kedudukan seperti itu sulit bagi PGHB untuk bersikap menentang Pemerintah Hindia Belanda. Lagipula PGHB tidak menginginkan anggotanya kehilangan pekerjaan bila PGHB bersikap menentang Pemerintah. Adanya sikap bekerjasama ini memang mampu membantu segi keuangan PGHB dengan diberikannya subsidi oleh Pemerintah. PGHB lebih mengutamakan kegiatan yang membantu kesejahteraan dan pendidikan guru-guru bumiputera, dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah, PGHB lebih mencurahkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan guru-guru bumiputera.

---

"

"Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Karena itu Pemerintah dan masyarakat a memiliki harapan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai yang dapat diandalkan.Demi tujuan tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang memuat peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang telah disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia dalam lalu lintas hukum. Salah satu peraturan yang menarik adalah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Masalah yang muncul adalah apakah unsur, hubungan para pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata menurut peraturan perundangundangan selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatan, serta adakah sisi positif dan negatif dari bentuk perserikatan perdata Notaris. Kemudian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif dan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur, hubungan pares pihak, dan tujuan dari suatu perserikatan perdata yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak selaras dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris di dalam melaksanakan jabatannya, balk menurut Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri maupun menurut Kode Etik Notaris, walaupun ditemukan pula adanya beberapa ekses positif dari pembentukan perserikatan perdata di antara beberapa prang Notaris itu.

---

Nowadays Notary Public's services are rising as people's necessity. This is because Indonesia is a law country which has a principle to always guarantee the certainty of law, the orderlines of law, and the protection of law that contained with rightness and justness, so that an authentic feast is needed to determine people's rights and duties. Because Hof this reason, the Indonesian Government and the Indonesian people hope that the services which given by Notary Public have reliable values and qualities. In order to that purpose, the Government legislated the new regulations for Notary Public's duties which titled Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. It consists of all regulations for Notary Public and it has appropriated with conditions and necessity of Indonesian people in their law activities.

One of interesting regulation is Article 20 Subsection (I). It tells us that Notary public may perform their duties in civil association. The problem is, are the substances, the relations of the member in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code, in accordance with Notary Public's obligations and justifications, and are there positive and negative excesses of the Notary Public's civil association. To find the answers, the normatical and empirical methods are used together.

The research of this article shows that the substances, the relations of the members in the civil association, and the purpose of the civil association which regulated in Civil Code are not in accordance with Notary Public's obligations and justifications which regulated either in Notary Public Regulation that is Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 or Notary Public Ethics Code, although the research also found some positive excesses of the Civil Association which founded by more than one Notary Public."

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."

"ABSTRAKSistem Hubungan Industrial pada waktu tertentu di dalam sejarah perkembangannya terdiri dari aktor-aktor tertentu yaitu serikat pekerja, pengusaha atau asosiasi pengusaha, dan pemerintah; konteks tertentu; dan suatu ideologi tertentu yang mengikat. Sistem Hubungan Industrial Pancasila merupakan konsep mengenai bentuk hubungan kerja yang dianggap mampu menjamin kepentingan pengusaha maupun para pekerja, dan juga. dianggap mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional, melalui industrial peace. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan oleh aktor-aktor di dalam sistem Hubungan Industrial Pancasila, yaitu Pekerja Pengusaha Pemerintah yang diwakilkan kepada SPSI , APINDO, DEPNAKER Jadi, kekuatan relatif dari ketiga aktor tersebut menentukan proses maupun prosedur untuk pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, seperti kondisi kerja, upah, jam keija, jaminan sosial, kesehatan dan kcselamatan kerja, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Sebagai realisasi, Pemerintah dan Jegislatif telah menyetujui UU Jamsostek, menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), serta membentuk Lembaga Tripartit yang bersifat otonom berikut perangkat kelengkapannya, seperti Dewan Produktivitas Nasional, Dewan Penelitian Pengupahan dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Di samping mewajibkan setiap perusahaan menyelenggarakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan membentuk Lembaga Bipartit di lingkungan kerjanya bersama-sama dengan PCTK-SPSI. Pada kenyataannya, hasil catatan sementara menunjukkan sepanjang tahun 1990-1992 situasi masyarakat industri di Indonesia ditandai oleh masalah perselisihan perburuhan. Dimana telah terjadi ratusan pemogokan dan unjuk rasa dari para pekerja dalam rangka mempenjuangkan nasibnya. Pergolakan itu tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah melanda seluruh pelosok Pulau Jawa. Dari data Departemen Tenaga Kerja sepanjang tahun 1990 ditunjukkan bahwa sebab-sebab terjadinya pemogokan dan unjuk rasa didominasi oleh masalah pengupahan, masalah jaminan sosial, masalah KKB, masalah SPSI, serta masalah syarat kerja. Dari kasus unjuk rasa dan pemogokan yang terjadi, hampir seluruhnya menyangkut tuntutan para pekerja atas hak-hak yang bersifat normatif, karena adanya pelanggaran para pengusaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak dipenuhinya ketentuan upah minimum dan tidak mengikutsertakan para pekerja dalam program ASTEK. Pada umumnya, aksi-aksi tersebut dilakukan tanpa didahului musyawarah, baik melalui forum Bipartit maupun Tripartit. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa konsep Hubungan Industrial Pancasila belum secara efektif dilaksanakan. Secara umum, kajian mengenai sistem Hubungan Industrial di Indonesia harus diletakan pada kerangka hubungan antara sistem politik dan sistem ekonomi. Tujuan langsung dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang apa dan bagaimana sistem hubungan industrial di Indonesia, melalui investigasi terhadap sejarah pergerakan buruh berikut konteks ekonomi, politik dan ideologi-nya. Serta bagaimana sejarah melahirkan suatu konfigurasi strategis Pemerintah-Pengusaha-Pekerja. Dari konfigurasi tersebut akan dikenali distribusi kemasan dan kekuatan antar aktor yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Kebijaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di tingkat nasional maupun perusahaan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif dan perspektif alternatif bagi para aktor yang terlibat di dalam dinamika hubungan industrial di Indonesia, sehingga pada proses formulasi, penetapan strategi dan implementasi kebijaksanaannya di tingkat nasional, telah mempertimbangkan akibat langsung serta dampak yang mungkin terjadi. Manfaaat bagi praktisi manajemen sumber daya manusia di tingkat per!ahaan adalah mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari implementasi dan monitoring di PT Unilever Indonesia dan Indofood. Penelitian lapangan dan kepustakaan dilaksanakan sejak Januari 1992 sampai dengan Juni 1993 oleh Sapta Dwikardana, mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Lokasi penelitian konteks makro secara kualitiatif dilakukan di Jakarta, yaitu : Departemen Tenaga Kerja, DPP-Asosiasi Pengusaha Indonesia, DPP-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Centre for Strategic and International Studies, serta berbagai perpustakaan di Jakarta dan Bandung. Sedangkan penelitian pada unit analisa mikro dilakukan pada 2 (dua). perusahaan PT Unilever Indonesia dan Indofood Group (PT. Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd). Penelitian kualitatif mengandalkan kepada information rich-cases dalam rangka studi yang mendalam. Informasi kunci diperoleh dari berbagai kalangan pejabat pemerintahan, pengurus organisasi serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, NGO, serta pengumpulan data sekunder. Sedangkan pemilihan sampel di tingkat perusahaan, dilakukan berdasarkan kepada extreme and deviant case sampling, yaitu Unilever Indonesia dan Indofood. Teknik wawaneara mendalam secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta penggunaan kuesioner bagi para pekerja di dalam perusahaan yang ditentukan sampelnya secara purposive, merupakan teknic pengumpulan data dalam penelitian ini. "

"Artikel ini membahas partisipasi dalam pasukan penjaga pedamaian PBB sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharan perdamaian PBB."