Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Diandry Adityaputri
Kewenangan Kreditor dalam Melakukan Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero (Studi Kasus: PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Angkasa Pura II) = Creditor's Authority in Applying for Bankruptcy and Suspension of Payment against Persero State-Owned Enterprises (Case Study: PT Merpati Nusantara Airlines and PT Angkasa Pura II)
" Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Terhadap BUMN Persero terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa Persero merupakan bagian dari BUMN yang dimaksud pada Pasal ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anak Agung Prisha Anjani Mahatari
Penyertaan Personal Guarantor sebagai Termohon dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No. 92/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Inclusion of a Personal Guarantor as The Respondent in The Application of Suspension of Payment (Analysis of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)
" Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruth Maria Rentyna
Analisa yuridis atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berakhir pailit terhadap PT DRI (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 141 PK/Pdt. Sus 2010) = Juridical analysis on suspension of obligation for payment of debt which result to bankruptcy for PT DRI (case study supreme court of Indonesian Republic No 141 PK/Pdt. Sus/2010)
" Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Prosedural permohonan PKPU dan Kepailitan dari PT. DRI dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42192
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library