Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andreas Prayuda Aprindo
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Tindakan Debitur yang Merugikan Harta Pailit = Legal Protection to the Creditor Against The Debtor's Action Which Harming The Bankruptcy Assets
" Perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Kreditur atau perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur adalah melalui lembaga actio pauliana. Actio Pauliana dilakukan oleh kreditur untuk melindungi budel pailit dari perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya atau dilarang sebelum putusan pailit diucapkan. Mengingat pentingnya penerapan actio pauliana sebagai instrument perlindungan bagi para kreditur maka, berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap suatu tindakan debitur ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lisda Feby Susanto
Perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 396/K/Pdt/2009) = Creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement verdict of indonesian supreme court no 396 k pdt 2009 case study
" Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43088
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Handayani
Kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang hak tanggungan atas penyitaan objek hak tanggungan sebagai barang bukti tindak pidana analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1731 k pdt 2011 = The privileged position of state against the preference position of mortgage right holder in relation with collateral objects confisticated by state as evidence analysis of the supreme court s verdict no 1731 k pdt 2011
" Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan hak privilege negara terhadap hak preferensi pemegang Hak Tanggungan apabila objek yang dibebani Hak Tanggungan dilakukan penyitaan terkait tindak pidana. Untuk menjelaskannya penulis menjabarkan bagaimana objek HT dapat dilakukan sita oleh negara sehingga mengalihkan status hukum dari benda jaminan menjadi benda sitaan negara dan berada dibawah kewenangan negara. Lalu penulis mengaitkan proses peralihan status tersebut dengan hak istimewa (privilege) yang dimiliki negara, yang timbul karena objek jaminan yang disita ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62101
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Risfi Ananda Pratiwi
Tinjauan yuridis terhadap ketentuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab notaris dan kepentingan kreditur pemegang jaminan fidusia = Juridical review on the provision of electronic registration of fiduciary for the responsibility of notary and the interest of creditors as fiduciary holder
" Tesis ini membahas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bagi tanggung jawab Notaris dan perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kedudukan kreditur. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 mengatur suatu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengatasi kelemahan dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45257
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library