Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang-undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hal itu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana, bagaimana konsekuensi hukumnya apabila hakim dalam putusan tindak pidana tidak mengembalikan barang milik pihak ketiga dan bagaimana seharusnya sistem peradilan pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga dapat diberikan perlindungan hukum dan konsekuensi hukumnya dengan mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannya tidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut, dan yang paling utama perlindungan hukum tersebut diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mempunyai visi pemikiran ke depan dan mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum, di mana dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, kesusilaan, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi tetap.

---

This thesis discusses the legal protection of third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal acts. Third parties owners of goods in a criminal case are often less legal protection to regain possessions associated with crime. Not all laws that ordered the seizure and confiscation of the items related to the crime to protect third parties in acquiring possessions. That prompted this study to determine whether there is legal protection for third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal, how the legal ramifications if the judge in a criminal verdict does not return the goods belonging to third parties and how the criminal justice system is supposed to provide protection to third parties.

The results concluded that a third parties may be given legal protection and legal consequences by filing a civil lawsuit or intervene before the judge in the case decided that the decision not to take the property of a third parties, and the most important is the legal protection given by judges through decisions that visionary thinking ahead and have the moral courage to do the groundbreaking law, where a statutory provision that is contrary to the public interest, propriety, decency, and humanity, are the values that live in the community, the judge freely and authorized take a decision which is contrary to law article is concerned with a view to achieving truth and justice, so that decisions can be made permanent jurisprudence."

"Dalam praktek dunia bisnis, lazim digunakan kredit untuk menambah modal usaha, akan tetapi dalam hal debitur membutuhkan modal lagi, sedangkan debitur sudah tidak mempunyai benda yang dapat diberikan sebagai jaminan, maka tidak menutup kemungkinan debitur menggunakan benda milik pihak ketiga sebagai jaminan, salah satunya adalah tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Tesis ini membahas mengenai perlindungan pihak ketiga yang barangnya digunakan sebagai jaminan oleh debitur. Jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa konsekuensi hukum bagi pihak ketiga yang memberikan tanah dan bangunannya sebagai jaminan dalam perjanjian kredit secara otomatis berdasarkan ketentuan hukum perdata dan hak tanggungan, maka tanah milik Hj. Suhesmi dapat dieksekusi, karena dengan penandatanganan SKMHT yang merupakan kuasa bagi koperasi untuk membebankan hak tanggungan berarti Hj. Suhesmi dengan rela memberikan bendanya untuk menjadi jaminan utang dari koperasi. Mengenai perlindungan hukum bagi Hj. Suhesmi dapat meminta kesepakatan kepada bank untuk menjual tanahnya tersebut secara dibawah tangan, sehingga dengan penjualan tersebut diharapkan akan mendapat harga tertinggi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Saran bagi notaris adalah agar notaris lebih dapat memahami keinginan dari para pihak, sehingga dapat menuangkannya pada akta sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan notaris dapat terhidar dari sanksi bila terjadi sengketa.

---

In practice the world of business, credit or financing is often used to increase the business capital, but when debitor need more business capital and debitor are not having things to be used as collateral, so it is possible debitors use objects belonging to third party as guarantee, which one is the land burdened with Mortgage. The thesis discussed about protection a third party who give their land that used as collateral by a debitor. The writing of this thesis is using case study research by normative-juridical research approach.

The results of discussion over the formulation of the problem, law known that the consequences for the third party who gives ground and his building as security in credit agreement automatically under the provisions of civil law and it with a mortgage, the land belonged to Hj. Suhesmi can be executed, because with the signing of the Authorization for the Assignment of a Mortgage which is a power of Attorney for the right to charge the cooperative dependent means Hj. Suhesmi willingly gave his to be a guarantee of the debt of the cooperative. About legal protection for Hj. Suhesmi can ask for an agreement to the bank to sell their land they are under the hand, so that the market with sales were expected to be the highest esteem that can be beneficial to both parties. Advice for notary is that notary better understand desire of the parties, so that can pour in certificate in accordance with the agreement the parties.Until there is no the party being disadvantaged, and notary can be spared of the if disputes."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang membeli ponsel Galaxy bekas dengan beritikad baik, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pembeli yang dirugikan. Disusun dengan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan untuk pendalaman data sekunder. Pada era digital saat ini, ponsel menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat sehingga terjadi peningkatan pada transaksi jual-beli ponsel bekas. Namun, terdapat risiko cacat tersembunyi yang sering tidak diketahui oleh pembeli. Tulisan ini menyoroti kasus pembeli ponsel Galaxy bekas yang dirugikan membeli ponsel Samsung Galaxy bekas yang kemudian terkunci oleh aplikasi Samsung Finance+. Penyebabnya karena ponsel masih dalam status menunggak cicilan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya membeli ponsel Galaxy dengan cicilan melalui program Samsung Finance+. Syarat dan ketentuan program ini menyatakan bahwa ponsel Galaxy akan dikunci jika debitur menunggak cicilan kepada kreditur. Selain itu, selama masa cicilan, hak milik ponsel tersebut dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan penelitian ini, debitur selaku penjual ponsel Galaxy memiliki kewajiban untuk menanggung penguasaan ponsel secara aman, tenteram, dan terhadap cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban penjual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual-beli. Adapun pihak ketiga yang membeli dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan pembelian atau pembatalan perjanjian.

---

This writing analyzes the legal protection for third parties who purchase used Galaxy phones in good faith and the resolution efforts that can be pursued by disadvantaged buyers. It is composed using doctrinal research methods, complemented by interviews with sources and informants for secondary data deepening. In the current digital era, phones have become a primary need for society, leading to an increase in second-hand phone transactions. However, there is a risk of hidden defects often unknown to the buyer. This paper highlights the case of buyers of used Galaxy phones who were disadvantaged when purchasing a Samsung Galaxy phone that was later locked by the Samsung Finance+ application. This occurred because the phone was still under installment status by the previous owner. The previous owner purchased the Galaxy phone on installment through the Samsung Finance+ program. The terms and conditions of this program state that the Galaxy phone will be locked if the debtor defaults on the installments to the creditor. Additionally, during the installment period, the ownership of the phone is prohibited from being transferred to another party. According to this research, the debtor, as the seller of the Galaxy phone, has the obligation to ensure the secure and peaceful possession of the phone and against hidden defects. The seller's obligation is a form of legal protection for the buyer in the sale and purchase. Third parties who purchase can file a lawsuit for cancellation of the purchase or annulment of the agreement."

"Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ketika Developer tidak lagi membayar kewajiban dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit kepada Bank. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan dampak terhadap beberapa pihak, yaitu pihak bank, pembeli, kontraktor, dan Notaris/ PPAT. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisa terkait kedudukan para pihak dan pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Perjanjian Kredit Konstruksi, melalui penelitian Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain. Dengan demikian diperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diberikan, kepemilikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Developer.

---

These days one of Credit types offered by Banks is Work Capital Construction Credit, which is given to developers to help them in funding their projects building housing or funding building house constructions until they are done. This credit is given if land certificate is given to the Bank followed by fastening The Right To Bail to Land Office through Notary/Office Making Land Act office (Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). But sometimes these process do not go as planned, which is when Developers no longer do their obligation in paying the installments and interests to the Bank. In this case, it means that the credit is stuck fast. This then can cause effect to some parties, which are the Bank, the Buyer, the Contractor, and Notary/Office Making Land Act. Based on that, analisis is taken place related to the status of the parties dan third party, also law protection against third party in the Credit Construction Agreement, through Juridical Normative Research which refer to written law, in which written in the form of legislation, or in other literatures. Thus law assurance and protection for all parties are achieved in returning the creadit loan that has been given, ownership certificate as land and building right ownership substantiation, and other obligations that must be accounted by the Developer."