Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai hubungan erat antar perkawinan dengan agama hal ini disebabkan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani memegang peranan penting. Dalmn perkawinan akan timbul hak dan kewajiban baik suami maupun isteri, diantaranya harus bertanggung-jawab terhadap harta benda. Harta kekayaan dalam Suatu perkawinan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan rumah tangga yang bahagia. Apabila harta kekayaan tersebut baik yang diperoleh selama perkawinan ataupun sebelum perkawinan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri khususnya harta benda maka dibuatlah perjanjian Perkawinan. Seringkali pihak ketiga tidak menyadari adanya percampuran harta, dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga harus memperhatikan mengenai kecakapan dalam membuatnya yakni pertama akta perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga dalam rangka perjanjian pemberian jaminan kredit perbankan, kedua mengenai syarat-syarat yang dipakai untuk membuat akta perjanjian perkawinan supaya bisa nengikat pahak ketiga, ketigabatas usia yang dipakai oleh notaries untuk dianggap cakap membuat akta perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan data sekunder, diadakan wawancara dengan notaris di Tangerang, metode analistisnya yaitu metode kualitatif. Perjanjian perkawinan mempunyai bentuk dan isi sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat pendaftaran yang didaftarkan pada kantor pencatat perkawinan pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga memiliki hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang membuatnya. Batas usia seseorang untuk dapat membuat perjanjian perkawinan adalah 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah menikah. Pihak ketiga adalah bank maka apabila melakukan pengikatan maka hendaknya memeriksanya terlebih dahulu akta perkawinan dari kedua belah pihak."

"Perkawinan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Akan tetapi, perkawinan tidak hanya sekedar suatu hubungan badan, melainkan pula merupakan suatu hubungan perikatan antara suami dan isteri. Dengan adanya hubungan perjanjian perikatan tersebut, maka perkawinan menimbulkan segala akibat hukum di dalamnya. Menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang menentukan keabsahan perkawinan, melainkan sebagai kewajiban administratif. Meskipun pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang menentukan keabsahan perkawinan, tetapi kedudukan pencatatan perkawinan di sini memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan kejelasan pada peristiwa perkawinan yang terjadi. Selain itu, pencatatan perkawinan tersebut juga berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Undang-undang kita memungkinkan dilakukan pembatalan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penelitian ini, Penulis hendak meneliti apakah perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan jenis data sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, yaitu KUH Perdata, UU Perkawinan, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait; dan bahan hukum sekunder, yaitu bukubuku hukum, serta jurnal ilmiah.

---

Marriage is one way for humans to continue their offspring. However, marriage is not just a physical relationship, but also an engagement relationship between husband and wife. With the engagement agreement, the marriage has all the legal consequences in it. According to article 2 paragraph (1) of Law no. 1, a marriage is valid if it is carried out according to the laws of their respective religions and beliefs. Then, in Article 2 paragraph (2) of Law no. 1 of 1974, it is determined that each of these marriages must be registered in accordance with the applicable laws and regulations. According to the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, marriage registration is not a factor that determines the validity of a marriage, but as an administrative obligation. Although marriage registration is not a factor that determines the validity of a marriage, marriage registration has a very important role in determining a marriage event that occurs. In addition, the registration of the marriage also serves as a perfect means of proof before the court. Our law supports marriage for certain reasons. Based on Article 22 of Law no. 1 of 1974, a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. In this study, the author wants to examine whether unregistered marriages can be used as the basis for submitting a marriage application. The research method used is juridical-normative with secondary data types. The types of secondary data used in this study are primary legal materials, namely the Civil Code, Marriage Law, and several related laws and regulations; and secondary legal materials, namely books

law, and scientific journals."

"Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang membuat perjanjian perkawinan itu berlaku terhadap pihak ketiga. Skripsi ini ditujukan untuk memahami pengaturan dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri terutama mengenai prosedur pencatatatannya. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan Penetapan No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg yang membahas mengenai permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif dan kaidah hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menganalisa suatu gejala tertentu. Pertimbangan Hakim dalam kedua penetapan terkait masih sangat kurang, Hakim sekali tidak mempertimbangkan aspek alasan keterlambatan, jangka waktu keterlambatan, aspek pencatatan perjanjian perkawinan, keberlakuan perjanjian perkawinan, dan juga kewenangan dari Hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sedangkan, ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat Akta Perkawinan merupakan Akta Catatan Sipil yang bila akan diubah, dalam hal ini ditambahkan Akta Perjanjian Perkawinan, membutuhkan Keputusan atau Penetapan Hakim. Seharusnya, terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan ini, Pemerintah sebagai regulator menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas sehingga memberikan kepastian hukum. Selain itu, Hakim sebagai penegak keadilan seharusnya lebih menggali dan meneliti informasi dan ketentuan hukum dengan lebih baik lagi.

---

Nuptial agreement is a written agreement made by the parties in marriage to deviate the legal provisions of marital property and has impacts to related third party. The lack of clarity in the rules for the registration of the nuptial agreement induces legal uncertainty. Meanwhile, the registration of a nuptial agreement is a mandatory legal action to make itself valid for third parties. This thesis intends to comprehend the arrangements and provisions regarding the nuptial agreement itself, especially regarding the procedure for the registration of the nuptial agreement. In addition, this thesis also intends to analyze the Judges judgments in Court Establishment No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and Court Establishment No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg regarding the registration application of the delayed nuptial agreement registration. The research method used in this thesis writing is normative juridial research, which is conducted on positive law and legal rules. The method type used in this thesis writing is descriptive analytic which is used to analyze a problem. Judges considerations in the two related court establishment are still lacking, considering that the Judge did not consider the aspects of the delay, the period of delay, the aspects of the nuptial agreement registration, the validity of the nuptial agreement, and also the authority of the Judge in rechtsvinding. Whereas, those aspects are very important to be considered in relation that the Marriage Certificate is a Civil Registration Deed which if it is to be amended, in this case the Deed of Nuptial Agreement is added, it requires a Decision or Determination of the Judge. The Government as regulator should create clearer laws and regulations that provide legal certainty in relation to the registration of nuptial agreement. In addition, the Judge as enforcers of justice should better explore and examine information and legal provisions."