Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syaichul Abad
Perjanjian penerusan pinjaman antara pemerintah RI dan PT. aneka Tambang
" ABSTRAK
A. MASALAH P0K0K. Permasaiah pokok dalam skripsi ini yang berjudul lt perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dn PT Aneka Tamnbang adalah sebagai berikut 1. Guna mencapai kesepakatan terbentuknya Perjanjian nerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tanbangv instansi rnana, ian gkah apa dan dokumen apa yang diperlukan. 2. Apakah materi-materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Aneka Tambang tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. 3. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Penggunaan persyaratan kebijakan dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bersifat publik (policy based lending) studi kasus international monetery fund (IMF) dan lembaga multilateral lain dibidang keuangam
Universitas Indonesia, 2005
S26072
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fahmi Harits
Praktik manajemen laba dalam kondisi pelanggaran perjanjian pinjaman: studi empiris perusahaan publik di Indonesia = Earnings management practices in debt covenant violation empirical studies in Indonesia's public companies
" Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris praktik manajemen labapada perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman maupun yang mendekatipelanggaran perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan sampel perjanjianpinjaman yang memiliki current ratio covenant dari tahun 2013 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukan perusahaan yang melanggar perjanjian pinjaman tidakterbukti melakukan manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil. Perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian pinjaman juga tidak terbuktimelakukan manajemen laba akrual, namun terbukti melakukan praktik manajemenlaba riil produksi dan manajemen laba riil ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66992
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rona Adi Pratama
Analisis perjanjian pinjaman luar negeri pemerintah Republik Indonesia
" Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27552
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Evi S.
Aspek-aspek hukum perdata internasional pada perjanjian pinjaman luar negeri/off shore loan agreements
Depok: Universitas Indonesia, 1993
S25879
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadzira Boenzamin
Legal effect of nullity on loan agreement violating obligation to use Indonesian language in agreements as stipulated by article 31 of law no. 24 of 2009 to the performing party (case study: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) = Akibat hukum perjanjian pinjaman batal demi hukum karena melanggar kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut pasal 31 undang-undang No. 24 tahun 2009 terhadap pihak yang berprestasi (studi kasus no. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap pihak yang sudah berprestasi, berdasarkan Putusan 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formil perjanjian yang apabila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum dan bagaimana efek batal demi ... "
2016
S62741
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library