Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Fajar Muhammad Arrofi
"
Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nastiti Tri Sandy
"
ABSTRAK
Salah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muslim Ansori
"
Dua model tax treaty yang banyak digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara (acceptable) adalah UN Model dan OECD Model. Kedua model tersebut selaju dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Salah satu perkembangan OECD Model adalah asimilasi pasal 14 tentang independent personal Services ke dalam pasal 7 tentang business profit. Beberapa argumentasinya antara lain tidak ada perbedaan antara karakteristik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 14 dengan penghasilan Wajib Pajak Badan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T25783
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Agustine Rarahere Noach
"
Dewasa ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan akses internet, dunia digital telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, Indonesia kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun pengaturan tersebut dituang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jita Shofiyani
"
Sebagai negara yang terlibat dalam pembentukkan BEPS Action Plan 14, atas implementasi MAP di Indonesia dinilai sesuai standar dalam BEPS Action Plan 14. Agar semakin baik, Pemerintah juga mengatur MAP dalam Pasal 27C UU HPP. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan BEPS Action Plan 14 pada kebijakan MAP di Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Wajib Pajak untuk mengajukan atau tidak mengajukan MAP di Indonesia, dan menganalisis dasar pertimbangan dicantumkannya klausul MAP dalam UU HPP. Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silalahi, Gabriel Muara Thobias
"
Ketentuan reduced rate yang berlaku dalam tax treaty berlaku khusus terhadap pengenaan Branch Profit Tax (BPT) pada UU PPh berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi sengketa mengenai penerapan reduced rate yang dilakukan oleh kontraktor migas, alasannya karena penerapan reduced rate dianggap mengakibatkan ketentuan bagi hasil yang tercantum dalam Production Sharing Contract (PSC) menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tax treaty dengan PSC agar mengetahui ketentuan mana ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Lady Martha Boturan Hasian
"
Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T35695
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fajar Andhika
"
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest oleh kontraktor minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 dalam kerangka peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku termasuk di dalamnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan masukan bagi pemegang otoritas di pemerintahan dalam usaha pemungutan pajak atas transaksi pengalihan tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak agar iklim usaha ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratyan Noer Hartiko
"
Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1330
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library