Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Kiki Rizki Anissa
"
Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian yang menggunakan kuasa yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas saham yang dimilikinya. Perjanjian nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak, orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik pada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50534
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gita Hartanty Sugani
"
Asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya beraneka ragam perjanjian, salah satunya perjanjian nominee. Terdapat 2 (dua) pihak berdasarkan perjanjian nominee yaitu nominee dan beneficiary sehingga memunculkan suatu pertanyaan mengenai status kepemilikan obyek yang diikat dengan perjanjian nominee dan permasalahan mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap obyek perjanjian nominee yang dimasukan dalam akta wasiat karena berdasarkan peraturan perundang-undangan perjanjian nominee tidak diperkenankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53921
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agria Sridinata
"
Penguasaan tanah Indonesia bagi Warga Negara Asing terkendala dengan adanya aturan mengenai asas nasionalisme dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria. Oleh sebab itu muncul suatu hal yang dilakukan oleh para WNA ini untuk menghindari ketentuan dalam UUPA tersebut yakni dengan membuat perjanjian nominee dengan warga lokal. Hal ini menjadi permasalahan mengingat jenis perjanjian ini belum mempunyai aturan hukum di Indonesia termasuk belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun permasalahan yang diangkat dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maulida Larasati
"
Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap
kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan
hukum, kecuali badan hukum tertentu yang dinyatakan oleh
peraturan perundang-undangan, untuk memiliki tanah dengan
status Hak milik yang merupakan status hak tertinggi
dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam transaksi yang
terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan
hukum (yang tidak ditunjuk Pemerintah) yang mengupayakan
agar dapat memperoleh tanah dengan status Hak Milik.
Mekanisme yang digunakan biasanya adalah dengan cara
melakukan perjanjian nominee. Status Hak Milik atas tanah
ini lebih disukai badan hukum ketimbang status Hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21387
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rogabe, Ruth Lina
"
Nominee merupakan suatu perjanjian sepihak yang hanya membebankan kewajiban dan/atau prestasi pada salah satu pihak saja. Apabila berpedoman pada asas kebebasan berkontrak tentunya suatu perjanjian nominee dapat dibuat oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian dan/atau Pernyataan Nominee yang dibuat dalam suatu akta autentik sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Florencia
"
Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang dibuat seakan-akan bahwa tanah hak milik merupakan milik dari Warga Negara Indonesia akan tetapi sebenarnya merupakan milik Warga Negara Asing.
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46702
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Victoria Diora Artha
"
Dalam suatu perceraian tak jarang terjadi sengketa mengenai pembagian harta, terkhususnya mengenai benda tidak bergerak yaitu tanah. Dalam Putusan Mahkamah Agung 2457 K/Pdt/2020, pihak istri WNI bernama Hany Ratna Gulaso (“HRG”) dan pihak suami WNA bernama Enrico Brandonisio (“EB”) telah memilih untuk pisah harta pada saat perkawinan. Namun demikian, setelah membeli suatu tanah hak milik di Indonesia atas nama HRG, pasangan suami istri tersebut membuat suatu Surat Kesepakatan Bersama untuk memperjanjikan tanah sebagai milik bersama. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bianca Prithresia
"
Penelitian ini memfokuskan pada peristiwa hukum agraria yang berhubungan dengan kepemilikan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing melalui Perjanjian Nominee, penekanan pada aspek keabsahan perjanjian tersebut dengan UU Pokok Agraria, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal untuk menganalisis Putusan dalam penelusuran hukum, menggunakan studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, dengan asas-asas dalam norma hukum di negara Indonesia, serta bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terlupakan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dhea Amira
"
ABSTRAK
Putusnya perkawinan karena perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa pembagian harta bersama namun terdapat ketidakjelasan status tanah yang diperoleh oleh salah satu pasangan dalam perkawinan campuran melalui perjanjian nomineesebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan campuran terhadap harta; menjelaskan kedudukan harta bersama dalam perkawinan yang diperoleh melalui perjanjian nominee; dan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PN.Mtr. terkait status tanah yang diperoleh melalui perjanjian nominee oleh pasangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fahdrazi Fajar Fahmi
"
Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai keabsahan dan keberlakuan surat kuasa mutlak dalam Nominee Arrangement berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur secara tegas mengenai surat kuasa mutlak, namun pada praktiknya surat kuasa mutlak diakui dan digunakan, khususnya oleh pemegang saham perseroan terbatas terhadap saham yang dimilikinya. Dalam Nominee Arrangement, surat kuasa mutlak diberikan oleh pemegang saham perseroan terbatas kepada pihak lainnya, dimana diatur bahwa penerima ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65318
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
