Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Nazla Anastasia

Perjanjian kerjasama PT.Martina Berto dengan Model Iklan (suatu analisis perjanjian kerjasama No.007/SPKM/MB-SMA/MIRABELLA/IV/2005 Tanggal 1 April 2005)

" ABSTRAK
Perusahaan sangat membutuhkan iklan sebagai alat yang efektif untuk memperkenalkan, menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produknya. Dalam proses pembuatan iklan, perusahaan yang memproduksi suatu barang membutuhkan perusahaan agency sebagai perusahaan jasa model dan agen model. Demi kepastian hukum persetujuan antara perusahaan dan model iklan (perusahaan agency) diaplikasikan dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan dalam membuat perjanjian dengan pihak model iklan dan upaya hukum yang dapat dilakukan model iklan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Secara khusus ... "

2005

T37802

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kirana Dewi Pradjoto

Akibat hukum pemutusan perjanjian kerja sama operasi pengelolaan dan pengoperasian aset

" ABSTRAK
Pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) bagi pihak yang lebih dominan.. Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya. Dalam pengakhiran perjanjian operasi pengelolaan dan pengoperasian aset ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010

S21477

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ika Mustikawati

Tinjauan terhadap Status Bangunan sebagai Akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi atas Proyek Khusus antara PT. Bogor Life Science and Technology dan PT. Pustaka Bhakti Nusantara

" ABSTRAK Perjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif. Topik yang diangkat dalam penulisan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19558

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yuni Muslikah

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: studi atas perjanjian kerja sama antar Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

" Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T26343

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fidhi Mei Adha Yani Putri

Implementasi skema coordination of benefit antara BPJS kesehatan dan PT Asuransi x dalam program jaminan kesehatan nasional = Implementation of coordination of benefit scheme between BPJS kesehatan and PT Asuransi x in the national health insurance program

" PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas ... "

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016

S64503

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Thoyyibah B.

Tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum putusan pailit: studi putusan Mahkamah Agung nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 = Notary liability towards the cancellation of the cooperation agreement deed that been made before the bankruptcy verdict: study of supreme Court Verdict number 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016

" Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris atas suatu akta, yang di kemudian hari dibatalkan karena memenuhi unsur Actio Pauliana. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah kedudukan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum putusan pailit dalam Putusan Nomor 840K/Pdt.Sus-Pailit/2016 serta bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data kualitatif serta alat pengumpulan data ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53937

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yovani Dewi Swantika

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil usaha di Restoran Sederhana masakan Padang = Juridical review of implementation profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant Sederhana Padang cuisine

" ABSTRAK
Bahwa penulisan skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil usaha di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang, dimana perjanjian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pemilik usaha Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak pemberi kerja dan pihak pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak penerima kerja berdasarkan sistem kerja sama bagi hasil usaha dengan proporsional bagi hasil usaha sebesar 50% : 50%. Bahwa berdasarkan perjanjian ini para pihak memposisikan hubungannya sebagai ... "

2017

S65976

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Rahardiyan

Tinjauan hukum terhadap kedudukan perjanjian kerja sama operasi pertambangan batubara yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak = Legal review over state of cooperation agreement of coal mining undertaken by the party who does not have entitlement basis

" Tesis ini membahas mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara antara PT Y dan CV X yang mana kerja sama pertambangan batubara tersebut dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi hak PT X (dahulu dikenal dengan CV X). Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara oleh salah satu pemegang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Firman

Implementasi Letter of Rogatory Oleh Pengadilan Negeri: Studi Kasus Pengadilan Negeri Tangerang = Implementation of the Letter of Rogatory by the District Court: A Case Study at the Tangerang District Court

" Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian