Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ardila Rahmanita
Analisis terhadap perjanjian keagenan yang tidak mencantumkan identitas para pihak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 (Kasus Perjanjian Changsha Co., Ltd dengan PT. XXX) = Analysis of agency agreement that does not include identity of the parties and does not meet the provisions of article 21 of The Minister of Trade Regulation No. 11/M-DAG/PER/3/2006 (Contract case heavy Co., Ltd. with PT. XXX).
" Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan akan pemenuhan sarana kegiatan ekonomi masyarakat, maka lahirlah lembaga keagenan di Indonesia. Hubungan keagenan adalah hubungan antara agen yang merupakan perusahaan nasional dengan prinsipal yang merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, yang diawali dengan dibentuknya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang mengatur mengenai hal apa yang akan mereka perdagangkan. Perjanjian keagenan muncul apabila prinsipal, menunjuk agen untuk bertindak sebagai wakil perusahaan luar negeri tersebut dalam wilayah Indonesia. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57030
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Soeroso
Perjanjian di bawah tangan : pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum
Jakarta: Sinar Grafika, 2011
346.023 SOE p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lenggo Geny
Resiko dalam hukum perjanjian menurut hukum perdata
Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Nurul Widyastuti
Aspek hukum kebebasan berkontrak berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan dihubungkan dengan penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian = The principle of freedom of contract legal aspects related to implementation of Law number 24 year 2009 on the flag language and the state emblem and anthem associated with the use of a foreign language in an arrangement.
" Hukum perdata Indonesia adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara sesama subjek hukum baik Privat maupun Badan hukum. Salah satunya adalah Prinsip Kebebasan Berkontrak (Freedom of contract) yang sebenarnya sudah dikenal sejak menusia mengenal hukum. Prinsip kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mere yang membuatnya". Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang dikehendaki. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44176
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patrisia Elissa Putri Ticoalu
Analisa yuridis berakhirnya perjanjian bagi hasil (production sharing contract) dalam usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari hukum perdata dan peraturan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi (studi kasus : production sharing contract offshore Natuna SeaD-Alpha Block antara Pertamina dan ESSO Exploration & Production Natuna Inc.)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S21467
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Setia Tunggal
Undang-undang perjanjian internasional dan undang-undang hubungan luar negeri beserta peraturan pelaksanaannya
Jakarta: Harvarindo, 2005
341.754 HAD u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Opinio Juris
Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian International. Deplu RI, 2009
OJURIS 1 (2009)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Barus, Mario Ari Leonard
Dampak Perjanjian Kemitraan Bagi Pengemudi Ojol: Antara Hukum Kemitraan Dengan Hukum Perburuhan = Impact of partnership agreement for Ojol Driver: Between Partnership Law and Labour Law
" Ojol merupakan fenomena usaha baru yang muncul pada 2010 di Indonesia dengan kehadiran Gojek. Isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan ojol di Indonesia ialah keberlakuan hukum perburuhan dan hukum kemitraan terhadap perjanjian kemitraan ojol. Tulisan ini menganalisis poin-poin dalam hukum perburuhan dan hukum kemitraan guna menentukan ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku dalam perjanjian kemitraan ojol. Hukum perburuhan dan hukum kemitraan memiliki perbedaan dalam hal subjek hukum, klausul-klausul, penyelesaian sengketa dan pengawasan. Perbedaan-perbedaan ini dipertegas ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Rahadian Saputra
Tanggung jawab rumah sakit terhadap malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan ditinjau dari hukum perikatan dan hukum kesehatan = Hospital responsibility towards medical malpractice conducted by gynecologist observed from law of obligation and medical law
" Skripsi ini membahas tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan, dilihat dari segi hukum perikatan dan hukum kesehatan. Penilitian ini bersifat deskripstif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta juga memuat pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian menyarankan baik kepada rumah sakit maupun dokternya agar meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga tidak merugikan pasien yang nantinya akan berujung pada timbulnya sengketa hukum, seperti tagline 'lebih baik mencegah daripada mengobati' ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63788
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library