Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Sukma Fadillah
"
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum.
Peranan Notaris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30029
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tri Waluyo Jati
"
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Talitha Dian Mulyasari
"
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun PPRS merupakan suatu organisasi berbadan hukum yang bertanggung jawab mengurus kepentingan bersama para Pemilik dan Penghuni. Dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat pernyataan dari segala apa yang diputuskan dalam rapat, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan amanat UUJN. Pada kasus, Notaris X awalnya membuat Akta Nomor 2 tanggal 2 Desember 2010 mengenai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48850
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Benediktus Arden Irtanto
"
Perhimpunan Penghuni Rumah Susun oleh peraturan perundang-undangan diberi kedudukan sebagai badan hukum yang dapat bertindak keluar dan kedalam atas nama perhimpunan para pemilik/penghuni dan mempunyai fungsi membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib, aman kemudian mengatur kepentingan penghuni dan mengelola rumah susun beserta lingkungannya. Oleh karena itu penghuni wajib membentuk Perhimpunan P enghuni. Sedangkan pengembang wajib bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum terbentuknya Perhimpunan Penghuni, dan membantu penyiapan terbentuknya Perhimpunan Penghuni yang sebenarnya, dalam ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T37245
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Yuke Ikaria Moureen
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42082
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marcella
"
Undang-undang Rumah Susun mengakomodir perkembangan Rumah Susun Campuran dengan adanya konsep Rumah Susun untuk Hunian dan Bukan Hunian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 24 Undang-undang Rumah Susun dan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun maka tujuan utama peruntukan Rumah Susun adalah untuk hunian dan pemukiman sehingga eksistensi Rumah Susun Campuran jangan sampai menempatkan penghuni dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28950
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
