Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Palupi Habsari
Penerapan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 terkait Penerbitan Izin Lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dan Putusan PTUN Nomor 148/G/LH/2017/PTUN-BDG) = The Implementation of Article 114A Government Regulation Number 13 of 2017 on The Issuance of Environmental Permit and Spatial Plan in Indonesia (Case Study of PTUN Decision Number 124/G/LH/2016/PTUN-BDG and PTUN Decision Number 148/G/LH/2017/PTUN-BDG)
"

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW tersebut berubah sejak diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur adanya penerbitan izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Nasional jika belum tercantum dalam RTRW ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Ariandi
Penyelesaian konflik pengalihfungsian ruang terbuka hijau Babakan Siliwangi terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Bandung dikaitkan dengan ketahanan daerah = Conflict resolution transfer of functions green open space Babakan Siliwangi against regional regulation about spatial planning Bandung City associated with regional resilience
" ABSTRAK
Kawasan Babakan Siliwangi merupakan salah satu warisan budaya lokal dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang berada di lokasi yang strategis. Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011- 2031 Pasal 46 Ayat 6 menyatakan Kawasan Babakan Siliwangi termasuk kedalam Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 seharusnya dicabut dan disesuaikan dengan Perda yang ada tetapi ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library