Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sitompul, Poppy Luciana
Pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa = the Imposition of economic sanction of the United Nations security Council for the maintenance of International peace and security under Chapter VII of the United Nations Charter
" Tesis ini membahas pemberlakuan sanksi ekonomi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis permasalahan dilakukan dengan melihat mekanisme penetapan sanksi ekonomi berdasarkan Bab VII Piagam PBB, pemberlakuan sanksi ekonomi melalui resolusi Dewan Keamanan yang mengikat negara anggota PBB yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mengoptimalkan pemberlakuan sanksi ekonomi, serta dampak sanksi ekonomi ditinjau dari perspektif hukum internasional dikaitkan dengan kondisi internal negara, dampak sanksi bagi rakyat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31892
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Davindra Fadhlurrahman Widardjo
Penggunaan kekuatan bersenjata di suatu negara berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa: studi kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria di Irak dan Suriah = The use of force in a state based on the United Nations Security Council authorization: case study war against Islamic State of Iraq and Syria in Iraq and Syria
"

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang spesifik untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif, sebagaimana dipertegas dalam Bab VII Piagam PBB, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata dari negara-negara anggota. Dewan Keamanan telah mengotorisasi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library