Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
S26398
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
The multilateral trading system as it now applies is o rule-
bated system comprising a complex set of rules as articulated
in various WTO agreements. The .system is the ultimate choice
for nations if they were to establish trade relations among
nations in a good order and to more enhance the stability and
predictability and to better suit the interests of least developed
and developing countries. Nevertheless, the substantive rules
that have been "mutually agreed" have deficiencies and
imbalances especially looking from the ...
"
Jurnal Hukum Internasional: Indonesian Journal of International Law, Vol. 1 No. 2 Januari 2004 : 229-244, 2004
JHII-1-2-Jan2004-229
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
"
Dalam mewujudkan suatu sistem perdagangan yang bebas dan adil dalam kerangka kerjasama multilateral yang lebih konkrit diwujudkan melalui pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO. Persetujuan Bidang Pertanian dalam WTO bertujuan untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar, adil dan lebih dapat diprediksi. Liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Persetujuan Bidang Pertanian menuntut Indonesia ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28008
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro
"
Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46843
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
