Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Merdi Aditya Putra
Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penipuan Dan Penggelapan Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah Secara Fiktif Dengan Dana Pinjaman Talangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2200/Pid.B/2020/Pn. Sby) = Legal Consequences Of Notaries Who Commit Fraud And Embezzlement Of Fictitious Home Ownership Credit Approvals With Bailout Loan Funds (Study Decision No. 2200/Pid.B/2020/Pn. Sby)
" Penelitian ini membahas mengenai Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dan akbat hukum bagi Notaris atas perbuatan hukum antara Perjanjian Kepemilikan Rumah dan Dana Pinjaman Talangan dalam Hukum Kenotariatan dalam Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/ PN.Sby yang mengetahui perbuatan Notaris dari segi tindak pidana dan perdata serta sanksi yang diterima Notaris dalam hal menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat umum dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Musthofa Faruq
Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq
" Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library