Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
M. Hasballah Adamy
Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rosa Agustina
Depok: Fakultas Hukum UI, 2001
346 ROS k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nanda Ahimsa Dwiputra
"
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Sofyan
"
ABSTRAK
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang raengafur
tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarkat yang ber -
tujuan untuk mengadakan keseimbangan antara berbagai kepen . rtingan
dari seluruh anggota masyarkat, sehingga keadilan danketertiban
akan menciptakan ketentraman dalam kehidupan raasya.-
rakat.
Demikian pula bahwa perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan
oleh orang-orang untuk dapat'mencapai keseimbangan anta
ra berbagai kepentingan dari seluruh anggota masyarakat. yang
mempunyai hubungan timbal balik satu sama lainny'a,. walaupun -
mempunyai kepentingan yang berbeda.
Apabila orang perorangan melakukan hubungan tirnbal balik
dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, sudah
tentu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rhasida Amalia
"
Penanaman modal asing semakin banyak terjadi di Indonesia dengan cairnya batas-batas negara akibat arus globalisasi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, permasalahan hukum di Indonesia kini banyak melibatkan unsur-unsur asing yang memerlukan penanganan lebih khusus. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sengketa utang-piutang untuk kegiatan jual-beli saham. Sengketa itu tidak jarang diajukan ke pengadilan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), meskipun pemberian pinjaman itu dibuat bedasarkan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI), PMH ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Erika Damayanti Hendratno
"
ABSTRAK
Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus memperhatikan norma dan prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak yang berurusan dengannya. Di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, bank dalam menyelenggarakan kegiatannya tak jarang membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya. Pada tanggal 1 Juni 2010, applicant mengirimkan Surat No. 2810/VI/2010 kepada Bank untuk mengakhiri kontra garansi atas dasar terselesaikannya semua pekerjaan. Namun ada kelalaian dari pegawai bank yang tidak segera menindaklanjuti pengakhiran
kontra garansi tersebut, yang mengakibatkan ...
"
2016
T45887
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maulidayanti
"
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Untuk itu Notaris dituntut agar selalu berusaha dalam koridor asas kehati-hatian dalam pembuatan suatu akta. Ketidak hati-hatian Notaris dalam membuat akta Notaris dapat mengakibatkan suatu akta dapat batal demi hukum atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42279
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Alifian Geraldi Fauzi
"
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi mengadili pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengalami perluasan kompetensi absolut yang sangat signifikan. Kewenangan untuk mengadili objek sengketa tidak saja berupa keputusan tata usaha negara (KTUN) tetapi termasuk juga tindakan faktual badan dan/atau pejabat pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi perluasan kompetensi mengadili peradilan tata usaha negara pasca berlakunya UU AP dan bagaimana titik singgung kompetensi mengadili sengketa onrechtmatige ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ester Melisawaty
"
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pid/2010 dalam hal pertimbangan hukum dari Hakim Kasasi dalam memutuskan Notaris Tjondro Santoso, S.H. tidak bersalah serta perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43187
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
