Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Wahyudi Hafiludin Sadili

Implikasi perampasan terhadappihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi

" Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ini pemerintah melakukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27980

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Irma Reisalinda Ayuningsih

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Asset Recovery dalam Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi: Suatu Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand = Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Asset Recovery Mechanism in The Management of Bank Assets in Liquidation: A Comparison of Indonesia, the United States, and Thailand

" Pada tahun 1997 dan 2004-2005, Pemerintah Indonesia melikuidasi beberapa bank umum antara lain akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus bank. Sisa aset bank tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk dikelola, dimana hasil pengelolaan aset tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank. Selama ± 13 tahun mengelola aset tersebut, Pemerintah mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang cukup besar yang tidak sebanding dengan penerimaan hasil pengelolaan aset. Di sisi lain, ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pardede, Sonora Gokma

Strategi Pemulihan Aset (Asset Recovery) Tindak Pidana di Indonesia sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Tindak Pidana: Ditinjau dari Analisis Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law) = Asset Recovery Strategy on Criminal Acts in Indonesia as an Effort of Loss Return from Criminal Acts: Reviewed by Economic Analysis of Law

" Pemulihan aset adalah serangkaian proses penelusuran aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan pengembalian aset kepada korban atau negara yang berhak. Pengaturan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia belum sinergis sehingga menghasilkan peraturan yang tidak harmonis dan tumpang tindih. Proses pemulihan aset dilaksanakan oleh beberapa instansi sehingga menimbulkan ego sektoral dan koordinasi yang lama. Hal ini mengakibatkan pemulihan aset tindak pidana di Indonesia sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian dari tindak pidana menjadi tidak optimal. ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Gede Krishna Siwananda

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst = The Urgency of Ratifying the Draft Law Concerning Confiscation of Assets Related to Criminal Acts: Case Study of Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

" Penelitian ini menganalisis perbandingan konsep perampasan aset yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dengan konsep perampasan aset menurut Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, serta urgensi instrumen perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture di Indonesia dengan melakukan studi kasus terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Perampasan Aset merupakan upaya paksa negara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irma Sukardi

Mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana (manual legal assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korpsi berdasarkan undang-undang nomor i tahun 2006 tentang bantuan timball balik dalam masalah pidana = Mutual legal assistance in criminal matters mechanism in asset recovery process of corruption based on law no. 1 year 2006 regarding mutual legal assistance in criminal matters

" Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T28578

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hangkoso Satrio W

Perampasan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (studi kasus: putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa bahasyim assifie) = Asset forfeiture in corruption and money laundering case (case studies: Mahkamah Agung decision number 1454 K/Pid.sus/2011 with the convicted bahasyim assifie)

" ABSTRAK
Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini disertai dengan upaya-upaya menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan menggunakan mekanisme pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih memfokuskan pada perampasan aset hasil kejahatan, karena aset hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana dan juga titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Perampasan aset di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih sempit jangkauannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43852

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Letycia Minerva Pariela

Eksistensi perlindungan hukum bagi kreditor yang barang jaminannya dirampas oleh Indonesia dengan mempergunakan non-concivtion based (NCB) assset forfeiture = Existence of legal protection for creditors if theirs security goods seized by Indonesia by using based non conviction (NCB) asset forfeiture

" Korupsi merupakan masalah yang menjadi perhatian dari masyarakat internasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di dunia kemudian membuat dan menandatangani perjanjian internasional yakni United Nation Convention Againts Corruptions UNCAC , dimana didalam UNCAC ini dikenal suatu konsep baru perampasan aset yang dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang memungkinkan negara untuk merampas aset hasil korupsi tanpa memidana pelaku korupsi tersebut. Akan tetapi bagaimana jika terdapat suatu kepentingan dari pihak lain terhadap aset tersebut, dalam hal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46911

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andhesthi Rarasati

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Asset seizure originating from narcotics crime as an effort to prevent and eradicate money laundering

" Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53681

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zefanius Fransisco

Urgensi kepastian hukum hak preferent dalam hak tanggungan dan hak parate eksekusi bank sebagai kreditur terhadap aset debitur yang dirampas negara = Urgency of legal certainty on preferential rights in mortgage and the parate rights of bank’s execution as a creditor against debtor assets seized by the state

" Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52709

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joshua Joseph Eliazer Sumanti

Kebijakan hukum pidana tentang implementasi konsep non-conviction based asset forfeiture dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia = Criminal policy regarding the implementation of non-conviction based asset forfeiture concept in prevention and eradication corruption crime in Indonesia / Joshua Joseph Eliazer Sumanti

" ABSTRAK
Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi suatu keharusan disamping menjatuhkan pidana terhadap pelakunya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang saat ini diterapkan melalui pemidanaan pengadilan tidak efektif dan efisien ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi-situasi sulit akibat pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari proses hukum dengan membawa serta aset hasil tindak pidana korupsinya ke luar yurisdiksi Indonesia. Diperlukan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38763

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian