Ditemukan 87 dokumen yang sesuai dengan query
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
T40573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Decky Perdana Putra
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S8282
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sandra Dewi
"
Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh undang-undang, namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui jika akta notaris dalam bidang pertanahan memiliki akibat hukum yang berbeda dengan akta PPAT. Untuk menemukan jawaban dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51802
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rum Osman
Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Caroline Syah
"
Pembangunan rumah susun merupakan Salah satu altemnatif pemecahan masalah
kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah
penduduknya terus meningkat dan jumlah tanah yang sangat terbatas, karena
pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah. Namun, dalam
proses peralihan HMSRS terdapat pertentangan antara aspek hukum yang mengatur
hal tersebut dengan apa yang terjadi dalam prakiek sehingga seringkali tindakan
developer yang menyimpangi aturan UU No. 16 Tahun 1985 dan PP No. 4 Tahun
1988 melemahkan Kedudukan pembeli HMSRS. Oleh karena itu diperlukan
perlindungan ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], 2010
S22210
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
"
Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertian tentang masa peralihan tersebut dan kaitannya dengan kehidupan demokrasi dan politik negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar yang pernah dan sedang berlaku sampai saat ini ...
"
Hukum dan Pembangunan. Vol.27 No.1 Februari 1997: 1 - 4, 1997
HUPE-27-1-Feb1997-1
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan peralihan sering dirancukan perumusannya. (formulated ...
"
JLI 6:4 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tegar Dilaga Halimana
"
Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun antar Kantor Pertanahan itu sendiri. Tesis ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peralihan sebagian hak ...
"
2017
T47321
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hotmian Helena S.
"
Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25704
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Gatot Sutamtomo
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
