Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adiyla
Website notaris sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta notaris
" Tesis ini membahas tentang mengapa Indonesia merubah kebijakan luar negeri-nya dalam penyelesaian proliferasi nuklir Iran pada tahun 2006 - 2007 .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptifDalam penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam merubah kebijakan luar negerinya,yaitu faktor internal dan faktor ekstemal.Hasil penelitian menyarankan bahwa para pembuat kebijakan barns lebih mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu untuk membuat suatu kebijakan. Dan juga harus lebib hati - hati dalam  ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27662
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Felicia Amien
Analisa yuridis mengenai kewenangan seorang notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama ditinjau dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris : studi kasus: keputusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/MJ.PPN/2007 tanggal 31 Januari 2007 = Juridical analysis of notary public authority to perform legal counselling of a notary law making in cooperation agreement revised from deed law reviewed from constitution number 30 year of 2004 of notary and notary ethical code number 30 year 2004 : study case of house of notary control center decision number 01/B/Mj.PPN/2007 dated 31 January 2007
" Tesis ini membahas mengenai pentingnya penyuluhan hukum bagi seorang Notaris sebelum dan saat pembuatan aktanya. Ketentuan mengenai Penyuluhan hukum bagi seorang Notaris terdapat pengaturannya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan utamanya dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan informan guna mendapat keterangan mengenai fungsi penyuluhan hukum bagi Notaris baik sebelum dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29448
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat / Suherman Toha...[et al.]; Editor: Tana Mantiri
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011
340.06 IND d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Febriana Feramitha
Peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas berkenaan dengan penerapan ketentuan pasal 2 UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas
" Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29968
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Akeza Javier Tjandra Widjaya
Peran penyuluhan hukum yang dilakukan notaris pada pembuatan surat keterangan waris : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim = Legal counseling role analysis carried out on making notary certificate of inheritance : case study East Jakarta District Court Decision No 201/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim
" Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum. Berkaitan dengan masalah pewarisan, Notaris berperan untuk membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Terdapat kasus di mana Putusan Pengadilan menyatakan bahwa suatu Perjanjian Kawin sah namun tidak berlaku terhadap pihak ketiga karena tidak terbukti telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Akibatnya terdapat kesalahan dalam perhitungan bagian waris para ahli waris yang telah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43036
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feri Triayulivan
Tanggung jawab notaris dalam penyuluhan mengenai nilai objek perjanjian (Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1666 K/PDT/2016) = The responsibility of notary in legal counseling concerning on the value of agreement object (The study of a judgement from Mahkamah Agung Republic of Indonesia, number 1666 K/PDT/2016)
" Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai nilai objek perjanjian. Hal ini berawal karena adanya gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang salah satunya adalah untuk menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum dan penyalahgunaan atau rekayasa terhadap isi akta, karena nilai yang tertulis dalam akta tersebut mengandung ketidakbenaran disebabkan adanya perbedaan harga jual beli antara yang tertulis pada akta dengan harga yang telah disepakati ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50153
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agita Chici Rosdiana
Penyimpangan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham = Deviations of Good Corporate Governance (GCG) Principles in the General Meeting of Shareholders
" Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Rita Sri Kurniarum
Peran notaris dalam perumusan klausula perjanjian untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran antara para pihak berhubungan dengan hak opsi dalam pengakhiran perjanjian (analisis putusan nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN JKT.UTR tanggal 30 September 2014) = Notary's role in terms of formulate agreement clause to minimize differences in interpretation between the parties since the rights of option on terminate the agreement analysis verdict No 305/PDT.G/BANI /2014/PN. JKT.UTR tanggal 30 September 2014 / Agnes Rita Sri Kurniarum
" Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta notaris, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah penting dalam ketepatan pemilihan perumusan klausula pasal dalam perjanjian agar tidak membuka celah hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga akan memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang disepakati dengan adanya Hak Opsi dalam pengakhiran perjanjian dapat menimbulkan masalah ketika terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak dan sengketa tersebut kemudian dibawa ke Badan Arbitrase ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46333
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Humaira Febrinaharnum
Peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat studi kasus: putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 3012 k/pdt/2011 = The role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament case study supreme court republic of indonesia decree number 3012 k pdt 2011
" Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar bagian mutlak legitime portie yang menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3012 K/Pdt/2011. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47892
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Essa Galih Arbiantara
Urgensi Penyuluhan Hukum oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Pengambilalihan Saham Perusahaan Dikaitkan dengan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia : Studi Putusan KPPU NOMOR 12/KPPU-M/2022 = The Urgency of Legal Counseling by Notary in Making Company Share Acquisition Deeds Associated with Competition Law in Indonesia: Study of KPPU Decision Number 12/KPPU-M/2022
" Perkembangan dunia usaha yang dinamis semakin mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham untuk meningkatkan efesiensi pasar. Berkaitan dengan hal ini, rezim hukum persaingan usaha nasional mewajibkan setiap tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ambang batas tertentu untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2019, KPPU telah mengeluarkan 700 (tujuh ratus) pertimbangan dalam urusan notifikasi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>