Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sepak bola merupakan sebuah jenis olahraga yang memiliki tingkat popularitas tinggi di dunia. Popularitas tersebut membuat sepak bola digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan merekatkan tali kekeluargaan. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan arus globalisasi, sepak bola perlahan menjadi sebuah industri. Sepak bola sebagai sebuah industri sangat erat dengan keuntungan finansial besar yang membuat banyak pihak tertarik mendapatkannya melalui berbagai cara, termasuk pengaturan skor. Praktik pengaturan skor, utamanya di sepak bola Indonesia, sudah sangat sering terjadi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya penyuapan. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap para pelaku pengaturan skor masih sangat minim. Padahal, Indonesia setidaknya memiliki UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap untuk menjerat para pelaku pengaturan skor. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya benturan di antara Sport Law dengan State Law.

---

Football is a sport that has a high level of popularity in the world. This popularity has made football used by the society to get entertainment and strengthen family relationships. In addition, along with the times marked by globalization, football is slowly becoming an industry. Football as an industry is closely related to large financial benefits that make many people interested in getting it through various ways, including match-fixing. The practice of match-fixing, especially in Indonesian football, has very often occurred which is carried out in various forms, such as bribery. However, law enforcement against the perpetrators of match-fixing is still very minimal. In fact, Indonesia at least has Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery to ensnare the perpetrators of match-fixing. There are various factors that cause this, one of which is the clash between Sport Law and State Law. In this paper, The Author tries to give a way out and a bright spot for law enforcers to ensnare match-fixers in Indonesian football, mainly using the provisions in Law Number 11 of 1980."

"Kebijakan anti penyuapan dapat membantu organisasi untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh penyuapan. Penyuapan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian barang, uang, dan lainnya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO (SMAP) 37001:2016, dapat digunakan oleh setiap organisasi, baik sektor publik, swasta, atau nirlaba. Penerapan SMAP ISO dapat dijadikan strategi dalam pencegahan korupsi sehingga mampu mengurangi dan mencegah praktik penyuapan. Tujuan penyuapan adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai maupun pejabat yang disuap. PT. Tatarasa Primatama adalah perusahaan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) yang bergerak di bidang import dan distribusi produk bahan baku Active Pharmaceutical Ingredients (API). Berdasarkan CDOB, Apoteker Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap aspek manajerial agar PBF dapat berjalan dengan baik dan mencapai keseimbangan antara aspek manajerial dan operasional sehingga dapat menghindari terjadinya penyuapan dalam perusahaan. Tujuan pembuatan laporan tugas khusus ini adalah untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO. Tugas khusus ini dibuat dengan melakukan studi dan pencarian literatur mengenai dokumen sistem manajemen anti penyuapan yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan acuan dokumen tersebut, dilakukan penyusunan sesuai dengan prinsip dan tujuan PT. Tatarasa Primatama. Berdasarkan pengamatan dan studi literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem manajemen anti penyuapan perlu diterapkan di PT. Tatarasa Primatama sebagai PBFBO untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik penyuapan yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

---

Anti-bribery policies can help organizations avoid losses caused by bribery. Bribery can be carried out in the form of giving goods, money, and others. ISO Anti-Bribery Management System (SMAP) 37001:2016 can be used by every organization, whether public, private, or non-profit sectors. The implementation of SMAP ISO can be used as a strategy to prevent corruption to reduce and prevent the practice of bribery. The purpose of bribery is to influence the decision-making of the person, employee, or official who is being bribed. PT. Tatarasa Primatama is a Pharmaceutical Ingredient Wholesaler (PBFBO) company that operates in the import and distribution of Active Pharmaceutical Ingredients (API) raw material products. Based on CDOB, the pharmacist in charge is responsible for managerial aspects so that PBF can run well and achieve a balance between managerial and operational aspects so that bribery can be avoided within the company. The purpose of making this special assignment report is to implement an anti-bribery management system at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO. This special assignment was created by conducting studies and literature searches regarding anti-bribery management system documents that have been implemented by a company. Based on the reference document, preparation is carried out in accordance with the principles and objectives of PT. Tatarasa Primatama. Based on observations and literature studies, it can be concluded that an anti-bribery management system policy needs to be implemented at PT. Tatarasa Primatama as PBFBO to prevent protection of power and bribery practices carried out by internal and external parties."

"

Penelitian ini menganalisis pengaruh korupsi terhadap cash holding dan cash flow sensitivity of cash perusahaan di emerging market ASEAN berdasarkan MSCI, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 326 perusahaan. Variabel dependennya adalah cash holding dan changes in cash holdings. Variabel independennya adalah corruption index dan variabel interaksi antara corruption index dan cash flow. Variabel kontrolnya yang terdiri dari faktor spesifik perusahaan dan faktor makroekonomi. Periode penelitian yang dipilih dari tahun 1997-2018 yang dibagi menjadi 2 periode yang berbeda, yaitu tahun 1997-2007 (sebelum SEA-PAC) dan tahun 2008-2018 (setelah SEA-PAC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh secara positif terhadap cash holdings dan cash flow sensitivity of cash.

---

This study examine the effect of corruption on cash holding and cash flow sensitivity of cash in emerging market ASEAN based on MSCI i.e. Philippines, Indonesia, Malaysia and Thailand. This study used panel data set of 326 firms. The dependent variable are cash holding and changes in cash holdings. The independent variable are the corruption index and the interaction variable of corruption index and cash flow. The control variables consists of company-specific factors and macroeconomic factors. The research period is 1997-2018 that divided into period 1997-2007 (before SEA-PAC) and period 2008-2018 (after SEA-PAC). The findings show that corruption has a positive effect on cash holdings and cash flow sensitivity of cash.

"

"

Tesis ini membahas terkait pertanggungjawaban pemilik modal korporasi (Perseroan Terbatas) yang hanya sebatas pada modal yang ditanamkannya, akan tetapi dimanfaatkan dan menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana. Hal ini karena operasional suatu Perseroan Terbatas dijalankan oleh pengurusnya, sehingga akan dipandang tidak adil jika pemilik modal harus bertanggung jawab atas kegiatan perseroan yang dijalankan oleh pengurus. Contoh paling konkrit adalah ketika Perseroan Terbatas dijadikan alat kejahatan penyuapan oleh kaum pemilik modal, kemudian manfaat penyuapan tersebut diperoleh Perseroan Terbatas dan keuntungan yang diperolehnya menjadi keuntungan perseroan. Pada akhirnya keuntungan tersebut dinikmati oleh pemilik modal (Pemegang Saham atau Ultimate Owner), dengan merubah harta dari manfaat tindak pidana penyuapan menjadi harta yang legal dan terbagi kepada pemilik modal. Tesis ini akan mengilustrasikan mengapa pemilik modal dari PT yang melakukan tindak pidana penyuapan (Bribery) perlu dikenakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, berbagai persyaratan untuk menerapkannya, serta bentuk penerapan yang paling efektif dari hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) karena tidak membahas sesuatu yang baru melainkan berpijak dari Teori Hukum yang sudah ada. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) untuk memahami hakikat awal dari adanya suatu ketentuan dan pengejawantahannya di berbagai negara. Adapun yang menjadi kesimpulan dari tesis ini adalah menerapkan perluasan teori identifikasi untuk mengenakan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap pemilik modal dari suatu Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana penyuapan (bribery).

---

This thesis discusses the accountability of corporate capital owners (Limited Liability Company) with a limitation to the invested capital which later be taken advantage of and become a legal loophole for perpetrators of criminal acts. This happens because the operation of a Limited Liability Company is run by its management, so that it will be considered unfair if the capital owners hold any responsibilities regarding the company’s activities run by the management. The most concrete example is when the capital owners exploit the Limited Liability Company to commit an act of bribery, then the benefits of bribery obtained goes to the Limited Liability Company and the profits earned goes into the company's profits. In the end, the benefit is enjoyed by the capital owner (Stockholder or Ultimate Owner), by converting the assets from the benefits of bribery into legal assets to be distributed among capital owners. This thesis will illustrate why the capital owners of a Limited Liability Company who commit bribery need to be charged with the provisions on money laundry, various requirements for implementing it, as well as the most effective form of application of it. The research method used is the Conceptual Approach as it does not discuss something new but is based on the existing Legal Theory. In addition, this research is also supported by Historical Approach and Comparative Approach to understand the initial nature of the existence of a provision and its manifestation in various countries. The conclusion of this thesis is to apply an extension of the identification theory to impose provisions on the money laundry against capital owners of Limited Liability Company who commit bribery.

"

"Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap hanya kepada pegawai negeri atau pejabat negara seperti yang umumnya dikenal dalam UU Korupsi, tetapi juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum maksimal bahkan cenderung tidak diterapkan sama sekali. Sementara United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terus mendorong regulasi suap di sektor swasta dalam perundang-undangan nasional, ini dibuktikan dengan dimulainya pengaturan dan penegakan suap di sektor swasta di beberapa negara UNCAC. Makalah ini akan membahas perkembangan dan masalah suap sektor swasta dalam perundang-undangan Indonesia dan dalam praktiknya.

---

This thesis discusses bribery crimes committed in the private sector in Indonesia. Problems arising from law enforcement officials claim that bribery in the private sector can not be acted upon because of the absence of the rules governing it. In fact, there is no law. 11 of 1980 governing the Bribery Crime. The law does not impose bribery restrictions only on public servants or state officials as is commonly known in the Corruption Act, but also includes the private sector. But unfortunately, the implementation of this regulation has not been maximal even tend not to apply at all. While the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) continues to encourage the regulation of bribes in the private sector in national legislation, this is evidenced by the commencement of bribery and enforcement arrangements in the private sector in several UNCAC countries. This paper will address the development and problems of private sector bribes in Indonesian legislation and in practice."

"Laporan magang ini mengulas mengenai evaluasi atas prosedur policy enhancement dan peningkatan awareness yang dilakukan terhadap risiko suap dan korupsi pada PT PUB oleh OXF Advisory Indonesia dengan standar dan regulasi anti-suap dan korupsi yang berlaku. Landasan dari evaluasi ini meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Laporan magang ini juga mencakup refleksi yang dilakukan oleh penulis selama menjalani kegiatan magang di OXF Advisory Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan prosedur policy enhancement dan peningkatan awareness yang dilakukan oleh milik OXF Advisory Indonesia telah sesuai dengan regulasi dan standar manajemen risiko anti-suap dan anti-korupsi. Namun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan OXF Advisory Indonesia dan agar praktik tersebut menjadi lebih efektif.

---

This internship report discusses the evaluation of policy enhancement and awareness improvement procedures regarding the bribery and corruption risks of PT PUB by OXF Advisory Indonesia, in accordance with applicable anti-bribery and anti-corruption regulations and standards. The basis of this evaluation includes Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP), Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Corruption Criminal Act, and SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems. This internship report also encompasses the reflections made by the author during their internship at OXF Advisory Indonesia. Based on the conducted analysis, it can be concluded that overall, the policy enhancement and awareness improvement prosedures carried out by OXF Advisory Indonesia has comply with anti-bribery and anti- corruption regulations and risk management standards. However, there is still room for improvement to enhance the quality of services provided by OXF Advisory Indonesia and to make the practices more effective."

"Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan.

---

In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery."

"Praktik korupsi di Indonesia telah menyebar massif dan bahkan telah menjadi kanker yang amatlah sulit untuk diberantas. Tak terkecuali praktik penyuapan hakim dalam pengadilan di Indonesia. Pelaku-pelaku yang merupakan seorang hakim secara sadar terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan dengan cara melanggar standar etika kehakiman, yaitu melakukan korupsi secara besar-besaran. Tulisan ini mencoba membahas bahwa oknum-oknum hakim yang menjadi pelaku korupsi telah melakukan suatu kejahatan dalam rangka profesinya sebagai penegak hukum dalam pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan studi Kriminologi khususnya White-Collar Crime, karya akhir ini mencoba mendalami kasus-kasus penyuapan hakim dengan menggunakan konsep Professional Occupational Crime dan Fraud Triangle Theory sebagai landasan teori dalam analisisnya. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman penuh mengenai modus operandi penyuapan hakim dalam pengadilan sebagai bentuk kejahatan korupsi yang melanggar asas profesionalitas kehakiman yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

Corruption in Indonesia has spread massively and even has become a cancer that is very difficult to eradicate. Including cases about judges bribery in the courts of Indonesia. Actors who are unscrupulous judge knowingly engage in the practice of the crime of corruption by relying on its position and authority. The aim of judicial corruption on a large scale is to gain a manner which violates the ethical standards of judge. This report explores the implicated elements in the corruption of judge who has committed a crime within the framework of his profession as a law enforcement in the judicial system. Using a study of Criminology especially White-Collar Crime, this thesis tries to explore cases of judges bribery using a concept of Professional Occupational Crime and Fraud Triangle Theory as a theoretical basis in its analysis. Therefore we need a full understanding of the modus operandi of judges bribery in the court as a form of corruption crimes that violating of the judiciary professionalism principles that contained in the code of ethics and code of judges conduct."