Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Engkesman R. Hillep
Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri: Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri = The investigation conducted by the Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) on criminal offence committed by the Indonesian National Police members: A case study of an investigation of high-rank police officers of INP
" Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri. Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T20683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Ismala
Hasil Pemeriksaan BPK Sebagai Bukti Permulaan Untuk Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Aliran Dana Bantuan Hukum pada Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22327
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Soenari
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan : opini para pemeriksa pajak
" ABSTRAK
Tesis ini merupakan tinjauan analisis organisasi penyidikan pada Direktorat Jenderal Pajak, sebagai organisasi yang mempunyai potensi sumbangan yang besar terhadap pengembangan kepatuhan pemenuhan ketentuan perundang-undangan perpajakan Penulisan secara diskriptif mengemukakan fakta keadaan organisasi, dengan meneliti sikap pihak yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Alat analisis yang dipakai adalah teknik wawancara menggunakan questionnaire dan data literatur. Berdasarkan basil pengumpulan data dan pendapat dari pihak yang berkaitan dengan penyidikan, ditemukan bahwa tujuan penyidikan tindak ... "
1999
T16701
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danny Ariana
Penegakan hukum dalam hal proses penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap setiap orang yang menggunakan paspor Republik Indonesia palsu untuk keluar atau masuk wilayah Indoensia
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22589
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Tiyas Widiarto
Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi = Inspection permit for certain authorized governmental officers within framework investigation of corruption commitment
" Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat negara tertentu dan warga negara biasa, sehingga tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didepan hukum (equality before the law) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19446
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kasmanto Rinaldi
Kebijakan oleh Bareskrim Polri Terkait Pengaturan Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25172
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis proses penyidikan tindak pidanapajak dalam upaya menegakan hukum (law enforcment)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S10616
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistiandriatmoko
Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indionesia (Studi Tentang Penggunaan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika). = Discretion In The Criminal Justice Process In Indonesia (Study of the Use of Discretion by Indonesian National Police Investigators in Investigating Crimes of Narcotics Abuse).
" Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka, apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tahap ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Anggidigdo
Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia
" Kojaksaan adalah lembaga pemerintah pelaksanan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan kewenangan penyidikan dimiliki oleh sub slotem kepolisian. Hal inilah yang diamanatkankan dan dicita-citakan oleh Undang-Undang Momor Tahun 1981 (KUHAP). Dalam Praktek sehari-hari kejaksaan tidak hanya melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, tetapi juga melaksanakan kekuasaan negara dibidang penyidikan tindak pidana tertentu, Ikutnya kejaksaan dalam bidang penyidikan tentunya mempunyal alasan yang kuat sehingga lembaga ini masih diberi kewenangan melakukan penyidikan hingga saat ini. Fenelitian bertujuan untuk mengetahui ... "
Universitas Indonesia, 2004
T36180
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedy Anung Kurniawan
Penyidikan tindak pidana cyber pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (studi hambatan penyidikan cyber crime di Polda Metro Jaya) = The investigation of cyber criminal offense at the directorate of special criminal investigation of the Jakarta metropolitan regional police headquarter Polda Metro Jaya (the study of cyber crime investigation obstacles at the Jakarta Metropolitan Regio)
" Dalam Tesis ini membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana cybercrime pada Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Bahasan utama dalam Tesis ini adalah mengenai tidak dapat diterapkannya pasal-pasal pidana dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada perkara-perkara cybercrime. Sehingga perkara-perkara tersebut dituntut dan diadili dengan pasal pidana umum (KUHP) saja. Penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggambarkan atau mendiskripsikan hasil penelitian, serta dengan melakukan pendekatan secara Yuridis Empiris. Untuk melihat praktik hukum ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library