Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No.14 tahun 1970 juncto Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pengaturan Penyidikan pada tindak pidana perpajakan, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No.28 tahun 2007 yaitu yang berwenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang pajak. Proses Penyidikan tindak pidana perpajakan diatur melalui KUHAP, Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan serta Keputusan Kapolri No.Pol SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya terkait tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik PNS. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini mencoba menjawab permasalahan bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan serta Proses penyidikan tindak pidana perpajakan dan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS Pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk di dampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya usaha maksimal untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau badan yang diduga melakukan suatu tindak pidana perpajakan, diharapkan hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum bisa dilakukan secara tepat dan optimal. Demikian juga sebagai upaya tindakan preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau penyimpangan pajak, sehingga mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system, sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan diterbitkan ketetapan pajak sehingga demikian akan terlihat dari sanksi pidana karena atas ketetapan pajak tersebut apabila sudah dibayar maka tidak ada lagi kesalahan dari wajib pajak.Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah self assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui mekanisme surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini sebagai pengganti dari governtment assesment. Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, namun wajib pajak harus melaporkan SPTnya dengan benar. Dalam hal SPT dilaporkan dengan tidak benar, maka akan terdapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada wajib pajak.

---

In this thesis the author will examine the criminal sanction when applied to taxpayers by the CTP Act. Sanctions against the taxpayer may be subject to Article 38 in the event of negligence or omission. And if the taxpayer makes a deliberate , it will be subject to Article 39.

The problem that the existing tax system is a self-assessment system, so it should be visible negligence or intentional misconduct of criminal sanctions. Because if the taxpayer's tax return statement is considered not correct assessment would be issued so as to be visible from above criminal sanctions because the tax assessment when it is paid then no fault of the taxpayer.

The existing taxation system in Indonesia since 1984 based on Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures is a self-assessment is to give full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report their own taxes through the notification mechanism (SPT). This system in lieu of governtment assessment. Although the government gave full credence to the taxpayer, but the taxpayer must report the SPT correctly. In the case of SPT reported incorrectly, there will be administrative sanctions and criminal penalties to taxpayers."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi asas kekhususan sistematis dalam hal terjadi benturan penyidikan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perpajakan. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tolok ukur penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan, dan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dalam kasus Mobile-8. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Data-data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan. Selain itu, ada beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menentukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan, yakni subjek hukum, sifat perbuatan, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada, Ada tidaknya unsur ldquo;kerugian keuangan negara atau perekonomian negara rdquo; sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, dan ada tidaknya penundukan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam kasus Mobile-8, oleh karena merupakan tindak pidana perpajakan, maka kewenangan penyidikan ada pada Penyidik PPNS Dirjen Pajak, bukan pada Kejaksaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the principle of systematic specificity Lex Systematiche Specialiteit in the event of a clash of investigations between the criminal act of corruption and the criminal act of taxation. The scope of this Thesis is how the relationship between the Corruption Act and the Law of General Provisions and Procedures of Taxation, the benchmark of corruption criminal investigation and the criminal act of taxation, and the authority of the investigation of corruption in the field of taxation in Mobile 8 case. The research method used is normative juridical, using legislation approach, analytical approach, and case approach. The data obtained are processed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that the Corruption Act is special in the case of corruption, whereas the Law on General Provisions and Tax Procedures is special in the case of tax crime. In addition, there are several benchmarks that can be used as a basis for investigators to determine the criminal acts of corruption or criminal acts of taxation, namely the subject of law, the nature of deeds criminal acts , evidence obtained, the environment and delicti areas are located, whether or not there is an elements of state financial loss or national economic loss as element of the criminal act of corruption, and whether or not there is any submission to Article 14 of the Corruption Act. In addition, in Mobile 8 case, since it is a criminal act of taxation, the authority of investigation is on the PPNS Investigator of the Director General of Taxes, not the Attorney General 39 s Office."

"Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan Wajib Pajak dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui praktek rekayasa perencanaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan suatu teknik pemeriksaan pajak terhadap sistem pembukuan yang dilaksanakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi teknik pemeriksaan pajak yang efektif menghadapi praktek rekayasa perencanaan pajak.Penelitian dilakukan terhadap teknik pemeriksaan pajak yang diterapkan untuk menguji pos peredaran usaha melalui 5 ( lima) pendekatan, yaitu buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, arus piutang dan uang muka penjualan, arus barang dan proses produksi, serta rekonsiliasi ( equalisasi ) PPh dengan PPN. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primair, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak ( LPP ) yang diproduksi Karikpa Jember tahun 1999/2000 dan 2000/2001. Karena populasi Wajib Pajak yang diselidiki cukup banyak dan luas, untuk penelitian ini digunakan metode survey multi stage cluster sampling sebanyak 30 (tiga puluh ) LPP Wajib Pajak Badan dari 180 LPP atau 16,67%. Wajib Pajak Badan yang diteliti terdiri masing-masing 6 (enam ) dari 5 ( lima ) jenis kegiatan usaha, yaitu perdagangan besar tembakau, industri pengolahan dan pembekuan udang, industri pengolahan dan pengalengan ikan, perkebunan kopi dan cengkeh, serta budi daya tambak udang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pemeriksaan pajak melalui pendekatan buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, serta arus piutang dan uang muka penjualan efektif diterapkan pada sektor perdagangan besar tembakau. Pendekatan arus barang dan proses produksi efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pembekuan udang. Sedangkan pendekatan equalisasi PPh dengan PPN efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pengalengan ikan. Di samping itu, penerapan teknik pemeriksaan pajak tersebut menghasilkan koreksi fiskal yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak."

"ABSTRAKSejak tahun 2002, Departemen Keuangan melakukan reformasi birokrasi dengan pilot project pada Dlrektorat Jenderal Pajak (DJP). DJP mengimplementasikan reformasi blrokrasi itu dengan melakukan reorganisasi terhadap jenis unit atau kantor tersebut dengan menggabungkan KPP, KPPBB dan Karikpa menjadl KPP. Kemudian KPP dibedakan berdasarkan besarnya wajib pajak. Reorganisasi tersebut juga merupakan bagian dari langkah reformasi perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah "Modernisasi". Setain reorganisasi, modernisasi juga memperkenalkan adanya system reward and punishment baru seperti adanya tunjangan khusus tambahan {TKT) bagi pegawai yang telah di"'modern"kan. Namun langkah reformasi birokrasi tersebut yang memerlukan biaya tidak kecil harus mempertlmbangkan ketatnya anggaran belanja Negara dan juga isu efisiensi serta isu peningkatan kinerja. Tesis ini berusaha melihat secara objektif apakah reorganisasi yang dilakukan tersebut telah efisien, dan apakah yang menjadi penentu dari ef!siensi tersebut. Dengan menggunakan konsep efisiensi relative yang dihitung melalul perangkat DEA (Data Envelopment Analysis) pada software EMS (Efficiency Measurement System) maka akan didapat nilai efisiensl relative tiap unit kantor yang diobservasi. Hasil dari tesis ini ternyata berbeda dengan pandangan umum, dimana diyakini bahwa reformasi birokrasi akan lebih menciptakan birokrasi yang efisien. Hasil lain yang cukup menarik dari tesis ini adalah kemampuan organisasi baru untuk belajar ternyata lebih cepat dibandingkan dengan organisasi lama dan faktor bentuk organisasi dan pilihan teknologi (diwakili oleh TI) ternyata lebih signifikan dibandingkan faktor remunerassi dalam menciptakan efisiensi."