Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIFPT Siera adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi yang mempunyai keyakinan industri telekomunikasi akan bergeser ke industri multimedia dimana konsumen tidak hanya membutuhkan telekomunikasi tradisional (suara) tetapi lebih kepada berbagai nilai tambah. Untuk mengantisipasi itu PT Siera melakukan ekspansi (diverifikasi) pada industri multimedia.Pada pertengahan tahun 1997, PT Siera hendak melakukan investasi pada perusahaan penyiaran tekevisi swasta yaitu TV Beta, tetapi dibatalkan karena dianggap nilai (value) TV Beta ada pada kondisi under value, walaupun begitu PT Siera masih diberi kesempatan untuk melakukan investasi dalam bentuk Convertible Bond (CB) bernilai Rp150 milyar dengan tingkat bunga 7% dan deferred rate 19% untuk jangka waktu 5.Secara keseluruhan sebelum krisis monoter terjadi, lingkungan eksternal yang mempengaruhi industri oenyiaran televisi sangat mendukung bagi perkembangan industri tersebut.Belanja iklan nasional selama 4 tahu terakhir (1992-1996) ini mengalami pertumbuhan rata-rata lebih dari 40% pertahun dan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan rata-rata 25% pertahun sampai dengan tahun 2001. Dari belanja iklan nasional tersebut lebih dari 50% akan disalurkan melalui media televisi.TV Beta adalah salah satu perusahaan oenyiaran televisi swasta yang pada wal berdirinya ditujukan untuk program pendidikan tetapi kemudian berubah menjadi televisi komersialKinerja TV Beta selama ini kurang baik, disamping itu TV Beta memiliki banyak kekurangan, sehingga akan diperlukan investasi tambahan yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut.Sehubungan dengan itu, investasi melalui pembelian CB lebih baik dari pada investasi langsung, walaupun begitu bunga CB sebesar 7% pertahun masih jauh dibawah bungan CB rata-rata yang besarnya 1% diatas rata-rata bungan deposito 6 bulan dari 3 bank pemerintah dan 3 bank swasta. Berdasarkan proyeksi kinerja keuangan TV Beta, kemampuan TV Beta dalam membayar bunga cukup baik.Lingkungan umum yang besar peranannya dalam mempengaruhi industri penyiaran televisi di era krisis tahun 1998 yang sedang terjadi di Indonesia adalah lingkungan ekonomi dan lingkungan politik, kedua lingkungan tersbeut kurang mendukung bagi perkembangan industri penyiaran televisi.Belanja iklan nasional melalui media televisi tahun 1998 mengalami penurunan secara drastis menjadi sekitar Rp 900 milyar atau turun lebih dan 70% dari yang diproyeksikan Rp 4,3 triliun.Strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyiaran televisi selama krisis ditujukan pada usaha-usaha untuk bisa bertahan hidupBerdasarkan proyeksi keuangan, TV Beta akan mengalami net income negatif sampai dengan tahun 2002 dan akan mengalami defisit pada tahun 1999, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar bunga juga tidak cukup baik, hal itu ditujukan dengan interest coverage ratio yang masih dibawah 100%Berdasarkan hasil analisis disarankan agar PT Siera mencairkan convertible bond tersebut atau mengambil alih perusahaan secara keseluruhan/mayoritas."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat eleman desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi

---

The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasting after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Policy design tries to look at the design of policy concepts that are built and practices to realize the policy objectives of broadcasting digitization. The researcher uses a qualitative approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which focused on four elements of policy design, namely objectives, causal theory, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasting should be formulated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcasting digitization has not been balanced with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and policy implementation processes have not been fully prepared to build the broadcasting industry and the public to switch to digital television. To succeed in the digital technology transition, it is necessary to plan future-oriented industrial strategies, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from both central and local government institutions, as well as local non-government institutions in the transition process."

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai pengaturanpenyelenggaraan penyiaran televisi yang berkaitan dengan siaran yang bermuatanunsur cabul. Kedua mengenai kondisi penyelenggaraan penyiaran yang ditinjaudari perspektif perlindungan anak. Ketiga mengenai kendala-kendala dalam upayaperlindungan anak terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul.Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitianlapangan ditujukan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlakudan penerapannya di bidang penyiaran televisi dalam rangka perlindungan anak.Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan laranganterhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul yang dibuat oleh Pemerintahdan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu juga disertakan analisisterhadap peraturan yang dibuat oleh internal lembaga penyiaran dan jugaperaturan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya peraturan-peraturantersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Sedangkan penerapanhukum yang dimaksud ditinjau dari data KPI yang menggambarkan kepatuhanlembaga penyiaran terhadap hukum yang berlaku. Dari paparan tersebut kemudiandapat ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan anak besertasolusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

ABSTRACTThis writing mainly discusses about three problems. The first is a matter regardingto regulation towards television programs containing obscene materials. Secondly,implementation of television broadcasting considered from child protection?sperspective. The third is obstacles to protect children from television programscontaining obscene materials. By using literature research method combined withfield research method, this writing aims to explain applied law and itsimplementation toward television broadcasting sector in the child protectionperspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to anyobscene materials in television broadcasting and made by government andIndonesian Broadcasting Committee (KPI). Moreover, related internal rules oftelevision station and regulations from other countries are provided as anassessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of childprotection. On the other hand, the implementation is by KPI?s data showing hasthe television station complied with the regulations or not. Then, from theexplanation, the obstacles to protect children from television program containingobscene materials and its solution can be found."

"Tesis ini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Cipta yang ada pada Televisi selaku Lembaga Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program acara televisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya film yang diputar ditelevisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisensi atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut. Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi penyiaran televisi secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara tergas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

---

This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist or producer (actor) as a filler in a television program. Based on research results obtained showed that the existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the film. Television Broadcasters should buy a license or give royalties to the actors the film because the film's actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright."

"ABSTRAKTelevisi telah mengalami perkembangan yang pesat. Mulai dari cakupan lokal menggunakan satelit dan ditayangkan ke televisi kotak di ruang keluarga hingga menggunakan internet berkecepatan tinggi yang langsung disalurkan kepada ponsel pintar kita di manapun kita berada. Banyaknya alternatif untuk menonton program kesukaan kita membuat kita perlu memilih di antara semua pilihan yang ada, bahkan memutuskan untuk menggunakan semua alternatif yang ada sehingga kita tidak bingung untuk memilih. Namun, pasti ada alternatif yang lebih kita senangi dibanding lainnya. Jurnal berikut membahas mana alternatif dari semua layanan siaran televisi yang ada, mulai dari TV siaran, TV kabel, video-on-demand, dan TV over-the-top, yang lebih unggul. Dengan melakukan perbandingan di antara keempat layanan tersebut, diharapkan akan diperoleh pemahaman mana alternatif media digital yang lebih disenangi oleh penonton jaman sekarang. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada tiga peubah, yaitu pengalaman pengguna, kemudahan akses, dan konten. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai berita, jurnal, dan riset lalu dianalisa. Hasil menunjukkan bahwa TV over-the-top lebih unggul dibanding medium TV lainnya dalam segala peubah dan selaras dengan perkembangan TV di era internet.

---

ABSTRACTTelevision has undergone such drastic evolution, from local-range signal broadcasted via satellite dish through a box TV set in the living room until an era of Internet-based format sent directly to our personal smartphone wherever we are. The emergence of various alternatives in watching our favourite program has made us to choose among the available alternatives, even deciding to use them all to avoid confusion. Nevertheless, there must be one alternative that is more advantageous. This journal will discuss which alternatives among those TV broadcasting service alternatives, ranging from free-to-air TV, cable TV, video-on-demand, and over-the-top TV, is more advantageous. By comparing those four services, hopefully it will yield the most preferred alternatives by todays audience. The research will refer to three comparing variables: user experience, ease of access, and content. This research collects secondary data from various news, journal articles, and other researches and analysed them. Findings show that over-the-top TV is more advantageous than other TV medium in every variables and is in tune with the development of TV in the Internet era."