Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian saya membahas mengenai pengaruh campuran penyewa pada harga sewa antar pusat perbelanjaan di Indonesia. Secara tidak langsung pengalaman arsitektur pada pusat perbelanjaan akan mempengaruhi harga sewa, sehingga penting untuk mengkuantifikasinya. Campuran penyewa merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pengalaman arsitektur. Saat ini belum tersedia mekanisme untuk mengestimasi pengaruh pengalaman arsitektur terhadap harga sewa pusat perbelanjaan. Penelitian terdahulu masih menggunakan kategori yang berlaku pada negara luar. Penelitian saya mengestimasi pengaruh pengalaman berbelanja yang diwakilkan oleh campuran penyewa, terhadap harga sewa pusat perbelanjaan di beberapa kota di Indonesia. Strategi penelitian ini adalah transformatif bertahap, yakni diawali dengan metode kualitatif kemudian metode kuantitatif. Metode kualitatif akan mengonfirmasi variabel untuk digunakan pada metode kuantitatif. Terdapat 49 sampel pusat perbelanjaan berdasarkan kota, jenis pusat perbelanjaan, dan ketersediaan denah. Temuan akhir penelitian saya adalah bahwa prediktor harga sewa pada pusat perbelanjaan merupakan besar toko dan jumlah variasi toko dalam sebuah pusat perbelanjaan. Besar toko dapat dihitung berdasarkan nomor unit dan blok. Besar toko berdasarkan nomor unit berpengaruh pada harga sewa sebesar Rp.1.318,33 per meter persegi per bulan pada setiap kenaikan 1 meter perseginya. Sementara itu, setiap naiknya 1 meter persegi besar toko berdasarkan blok akan menaikkan harga sewa senilai Rp. 1.116,67 per meter persegi per bulan. Jumlah variasi toko memiliki pengaruh positif sebesar Rp.835,59 per meter persegi per bulan dalam setiap bertambahnya 1 merek pusat perbelanjaan. Semakin besar toko-toko yang ada dan semakin beragam variasi toko pada pusat perbelanjaan akan meningkatkan harga sewa suatu pusat perbelanjaan. Penelitian saya dapat digunakan oleh pengelola pusat perbelanjaan untuk mengestimasi harga sewa yang ditawarkan pada penyewa menurut aspek pengalaman arsitektur dan campuran penyewanya.

 

---

My research discusses the effect of tenant mix on rental prices between shopping centers in Indonesia. Indirectly, architectural experience in shopping centers will affect rental prices, so it is important to quantify them. Tenant mix are one of the factors that enhance architectural experience. There is currently no mechanism available to estimate the effect of architectural experience on shopping center rental prices. Previous research still uses categories that apply to foreign countries. My research estimates the effect of shopping experience represented by tenant mix on the rental prices of shopping centers in several cities in Indonesia. The strategy of this research is a gradual transformative, which begins with qualitative methods then quantitative methods. Qualitative methods will confirm variables to be used in quantitative methods. There are 49 samples of shopping centers by city, types of shopping centers, and availability of plans. The final finding of my study is that the predictor of rental prices in shopping centers is a store area and the number of variations of stores in a shopping center. Store size can be calculated based on unit numbers and blocks. The size of store based on unit number has an effect on the rental price of Rp. 1,318.33 per square meter per month for each increase of 1 square meter. Meanwhile, every 1 square meter increase in store size by block will increase the rental price by Rp. 1,116.67 per square meter per month. The number of store variations has a positive influence of Rp.835.59 per square meter per month in every increase in 1 brand. The larger the existing shops and the more diverse variations of stores in shopping centers will increase the rental price of shopping center. My research can be used by shopping center managers to estimate the rental prices offered to tenants according to aspects of architectural experience and tenant mix.

 

"

"ABSTRAKKebutuhan, gaya hidup, tren, perilaku pembelanja memicu perkembangan properti. Salah satunya adalah properti ritel tempat belanja. Adanya perkembangan ini menciptakan tipologi atau format ritel yang berbeda. Penulis melihat terdapat fenomena perubahan tempat belanja yaitu dengan orientasi penyewa makanan dan minuman. Tempat belanja ini menjadikan penyewa makanan dan minuman (F&B) yang sebelumnya adalah fasilitas pendukung, menjadi fasilitas utama dalam tempat belanja. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada tempat belanja yang baru dibangun, tetapi juga pada yang sudah ada sebelumnya. Dengan melihat atribut dari siklus properti yaitu faktor pasar dan strategi pengembang, maka akan dilihat keterkaitannya dengan okupansinya. Selain itu akan dibahas juga sisi arsitekturalnya. Hal ini terkait dengan upaya pengembang mengakomodasi penyewanya, terutama penyewa F&B. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Studi kasus terdiri dari beberapa jenis tempat belanja dalam skala lingkungan. Pengumpulan data berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dan observasi di lapangan; data sekunder yang didapat dari studi literatur berupa teori-teori, penelitian terdahulu, laporan, jurnal, sumber berita. Simpulan yang didapat yaitu tempat belanja saat ini berorientasi terhadap penyewa makanan dan minuman. Ini merupakan inovasi pengembang dengan menyesuaikan dan mewadahi kebutuhan pengunjung saat ini. Hal ini menguntungkan dari sisi properti dengan melihat jumlah okupansi yang ada dibandingkan okupansi ritel disekitarnya. Dari pembahasan empat studi kasus,menunjukan bahwa okupansi secara keseluruhan melebihi okupansi rata-rata dikota Jakarta. Pada dua studi kasus pertama, peran penyewa F&B disini mengurangi tingkat kekosongan ruang, menaikkan traffic pengunjung secara keseluruhan sehingga memberi pengaruh pada penyewa lainnya. Pada dua studi kasus terakhir, fungsi ritel memberi pemasukan yang lebih daripada bisnis komersil lainnya seperti perkantoran. Ini menjadi pertimbangan pengembang memutuskan jenis propertinya. Selanjutnya, dari sisi arsitektural pengembang mewadahi kebutuhan penyewa dengan adanya bukaan seperti penggunaan jendela, akses, dan area outdoor yang memperlihatkan suasana didalam bangunan. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan atmosfer serta menarik pengunjung untuk masuk. Dari utilitas, biaya utilitas penyewa F&B dinilai lebih mahal daripada bisnis komersil lainnya. Hal ini berpengaruh pada biaya service charge yang dikenakan kepada para penyewa F&B yang lebih mahal daripada penyewa non F&B.ABSTRAKNeeds, lifestyle, trends, shopper behavior trigger the development of property. One of it is a shopping retail properties. The existence of these developments created a typology or different retail formats. The author see a phenomenon that is change the shopping place with food and beverage tenants orientation. It makes food and beverage (F & B) tenants, which previously was supporting facilities, became a major facility in the shopping place. These changes not only occur in a newly built shopping place, but also on existing. By looking at the attributes of the property cycle factors and strategies of developers, it will be seen associated with occupancy. In addition, it will also discuss the architectural side. This is related to the efforts of developers accommodate the tenants, especially the F & B tenants. The method is descriptive qualitative approach with a case study strategy. The case study consists of several types of shopping places in the neighborhood scale. Primary data obtained from interviews and observations in the field; secondarydata obtained from the study of literature such as theories, previous research,reports, journals, and news. The conclusions is current shopping place oriented towards food and beverage tenant. It is a innovation from developers to accommodate the needs of visitors. It gain profit from the side of the property by the amount of occupancy compared to the average retail occupancy. From the discussion of four case studies, showing that the overall occupancy exceeds the average occupancy nowadays. In the first two case studies, the role of the F & B tenants here reduces the vacant space, increase visitor traffic as a whole so as give effect to the other tenants. In the last two cases, the retail function gives more revenue than other commercial businesses. These become decision consideration developer what the type of property. Furthermore, in terms of architectural developers accommodate the needs of tenants with openings area such as windows, access, and an outdoor area that shows the atmosphere inside the building. This is an effort to create atmosphere and attract visitors to enter building. Last, utility costs F & B tenants considered more expensive than other commercial businesses. This affects the cost of service charge imposed on F & B tenants are more expensive than non-F & B tenants."

"Kegiatan yang timbul dalam hubungan antar masyarakat pada dasarnya selalu dikaitkan atau didahulukan dengan adanya pembuatan perjanjian. Salah satunya merupakan perjanjian hutang pihutang dimana dalam hal ini pihak kreditur harus menjamin kepastian agar objek tersebut tidak berada atas penguasaan orang lain. Berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/PDT/2019 dalam hal ini pihak penyewa meminta penundaan atas pelaksanaan lelang eksekusi atas kredit macet oleh pihak yang menyewakan selaku pemilik dari objek sewa tersebut. Penelitian ini mengangkat masalah perihal akibat hukum pembebanan hak tanggungan terhadap perjanjian sewa menyewa dan hak yang seharusnya dipertahankan oleh penyewa dalam hal dilaksanakannya eksekusi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian penelitian preskriptif yang bertujuan menggambarkan masalah hukum dan memberikan solusi atau saran sebagai penyelesaiannya dalam mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari adanya pembebanan Hak Tanggungan yang diadakan kemudian setelah mengikatnya perjanjian sewa menyewa harus didahulukan pelaksanaannya hingga masa perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir. Perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana dalam hal ini perjanjian sewa menyewa mengikat terlebih dahulu daripada adanya pembebanan hak tanggungan terhadap objek sewa sehingga dalam hal ini pelaksanaan atas perjanjian sewa menyewa harus didahulukan. Perpanjangan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam akta notaris Nomor 01 tertanggal 01 Maret tahun 2017 yang mana para pihak dalam hal ini sepakat terhadap klausul Pasal 5 perjanjian pihak yang menyewakan selaku pemilik atas objek tersebut menyatakan bahwa pada saat dilakukan perpanjangan perjanjian terhadap objek sewa tidak berada atas suatu jaminan hutang dari pihak yang menyewakan. Bentuk pelindungan hukum bagi pihak penyewa dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar pihak yang menyewakan melalaikan dan/atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya disertai dengan meminta ganti kerugian yang diperoleh selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung. Apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir, maka dalam hal ini bentuk pelindungan yang dapat diajukan oleh pihak penyewa dapat berupa gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menyewakan.

---

Activities that arise in intersociety relations are frequently accompanied by or preceded by the formation of agreements. One of these is a debt contract, wherein the creditor must guarantee that the object is not in the possession of another party. Based on Supreme Court Decision Number 804 K/PDT/2019, the tenant in this case requested a delay in the execution auction for bad credit by the renting party as the owner of the rental object. This study raised questions about the legal implications of encumbering mortgage rights on lease agreements and the rights that tenants should retain in the event of execution. The research method utilized was a normative juridical research method with a prescriptive research type that aimed to describe legal problems and provide solutions or suggestions for problem resolution. The result of this research is that the legal consequences of the encumbrance of Mortgage Rights held after the binding of the lease agreement must take precedence over its implementation until the lease agreement's term expires. A valid agreement binds the parties as a law; in this case, the lease agreement binds prior to the encumbrance of mortgage rights against the lease agreement object, so the lease agreement must be implemented first. The extension of the lease agreement as stated in notarial deed No. 01, dated 1 March 2017, in which the parties agreed to the clause of Article 5 of the agreement of the renting party as the owner of the object, stating that at the time of the extension of the agreement, the object of the lease is not subject to a debt guarantee from the renting party. The form of legal protection for the tenant is to file a lawsuit for default on the grounds that the renting party has neglected and/or failed to perform as previously agreed, along with a demand for compensation, while the lease is still in effect. If the lease agreement has expired, the tenant may file a tort lawsuit against the renting party as a form of protection."

"Pekerja perkotaan akan memilih untuk tinggal pada kawasan yang dapat memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih besar daripada daerah asalnya. Berdasarkan pengalaman berpindah para pekerja, lokasi dan stabilitas pekerjaan menjadi faktor utama pertimbangan mereka dalam memilih rumah. Pekerja yang tinggal sementara akan menemukan banyak rasa ketidakstabilan dan ketidakamanan saat bertinggal, sehingga mereka akan membentuk sebuah ikatan sementara untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Ikatan ini diuraikan dengan konsep disposable ties yang berperan sebagai substitusi dari rendahnya sense of community belonging yang dimiliki oleh para pekerja. Terbentuknya disposable ties akan memengaruhi makna rumah bagi para pekerja perkotaan. Keterkaitan antara keduanya akan dilihat dalam tinjauan teori dan analisis studi kasus pada sebuah kampung kota di Jakarta yang sering menjadi alternatif tempat tinggal bagi para pekerja. Rumah bagi para pekerja perkotaan adalah tempat singgah sementara, namun dengan terbentuknya disposable ties, rumah dapat dimaknai juga sebagai tempat yang dapat menyediakan kebutuhan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh para pekerja melalui ikatan komunitas.

---

Urban workers will preferably choose to live in areas that can provide greater job opportunities than their previous home areas. Based on the experience of mobile workers, location and job stability are the main factors they consider when choosing a house. Workers who live temporarily will find a lot of instability and insecurity while living, thus they will form a temporary bond to be able to meet their needs. This bond is described by the concept of disposable ties, which act as a substitute for the low sense of community belonging possessed by workers. The formation of disposable ties will affect the meaning of home for urban workers. The connection will be seen in a theoretical review and case study analysis of an urban village in Jakarta, which is often chosen as an alternative living place for workers. Home for urban workers is a temporary shelter, but with the existence of disposable ties, home can also be interpreted as a place that can provide their needs through community ties, despite all the limitations that workers have."

"Penelitian ini membahas mengenai motif pelaksanaan Reforma Agraria Jepang oleh SCAP yang terjadi pada masa pemerintahan SCAP tahun 1946 – 1950. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang sejarah terjadinya pelaksanaan Reforma Agraria Jepang, pelaksanaan Reforma Agraria Jepang, serta dampak dari pelaksanaan reforma agraria terhadap Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penjelasan disajikan dengan deskriptif. Pengumpulan data bersumber pada buku dan jurnal yang khusus membahas mengenai Reforma Agraria Jepang. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori pelaksanaan reforma agraria oleh Warriner (1969). Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria Jepang berhasil menghapus kekuatan tuan tanah dalam menguasai lahan, meredam konflik antara tuan tanah dengan petani penyewa, usaha dalam menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, dan pelaksanaan reforma yang sesuai dengan UU Reforma Agraria Jepang tahun 1946. Lebih lanjut, Reforma Agraria Jepang pada masa pendudukan SCAP dinilai sebagai salah satu pelaksanaan reforma agraria yang berhasil mengapuskan kekuatan tuan tanah dalam menguasai lahan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria Jepang tahun 1946-1950 merupakan kolaborasi dari keempat motif pelaksanaan reforma agraria dari Warriner (1969).

---

This research discusses about the motives behind the Japan Agrarian Reform occurred during the SCAP administration in 1946-1950. The discussion covers the historical backgrounds, the implementation, and also the impact from the Japan Agricultural Land Reform. This research uses qualitative research method with the explanation presented descriptively. The data obtained from books and jounals that spesifically discuss Japan’s 1946 Agrarian Reform. The collected data is then analyzed using Warriner’s (1969) theory of agrarian reform implementing motives. The results of this study show that the implementation of Japan’s Agrarian Reform succeeded in eradicating the power of landlords in controlling land, reducing conflicts between landlords and tenant farmers, creating efforts to establish social and economic equality for the society, and implementing reforms in accordance with the Japanese Agrarian Reform Law of 1946. Moreover, Japan’s Agrarian Reform by SCAP is considered as one of the agrarian reform implementations that succeeded in eliminating landlord’s power in controlling land. This study concludes that the success of agrarian reform in Japan during 1946 up to 1950 is a collaboration of Warriner’s (1969) four motives of implementing agrarian reform"

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi atas proses implementasi PSAK 73 yang dilakukan KAP TWP pada PT PDP dengan tanggal penerapan 1 Januari 2020 sesuai dengan tanggal efektif penerapan PSAK 73 untuk tahun buku perusahaan di periode 31 Desember 2020. PT PDP ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik. Dalam transaksi sewa ini, PT PDP merupakan pihak penyewa (lessee) dengan pihak pesewanya (lessor) yaitu vendor ataupun perusahaan sewa terkait. Pembahasan terkait proses implementasi PSAK 73 pada PT PDP ini meliputi pembahasan proses dan evaluasi implementasi beserta analisis dampak dari implementasi. Proses implementasi yang dicakup meliputi tahap permulaan, pengakuan sewa, pengukuran sewa, dan penyajian sewa. Terkait analisis dampak penerapan, akan dibahas mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan perusahaan dan juga terhadap performa operasi bisnis perusahaan. Berdasarkan proses implementasi PSAK 73 yang sudah dilakukan, KAP TWP yang bertindak sebagai konsultan telah membantu melakukan proses implementasi PSAK 73 pada PT PDP sesuai dengan metodologi yang berlaku dan sudah dijelaskan di dalam PSAK 73.

---

This internship report explains the evaluation process of PSAK 73 implementation on PT PDP performed by KAP TWP with the implementation date at 1 January 2020 aligned with the effective date of PSAK 73 implementation for the company financial statement at 31 December 2020. PT PDP is a manufacturing company that mainly produces cosmetic products. In this lease transaction, PT PDP is on the lessee side, with its lessor is the vendor or related lease company. This report’s explanation will consist of PSAK 73 implementation process, evaluation, and impact analysis. The implementation process consists of preliminary stages, lease recognition, lease measurement, and lease presentation stages. Related to impact analysis, it will discuss about PSAK 73 implementation impact for the company’s financial statement and also for the company’s business operational performance. KAP TWP as a consultant has already helped to conduct PSAK 73 implementation on PT PDP accordingly with the method described in PSAK 73."

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan parate eksekusi pada objek hak tanggungan yang terikat perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa beritikad baik pada objek hak tanggungan apabila terjadi parate eksekusi dengan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan hak tanggungan yang masih terikat perjanjian sewa menyewa dapat langsung mangajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL tanpa melalui fiat pengadilan. Perlindungan bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan pada saat pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mempertahankan haknya sampai dengan masa sewa berakhir. Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST tidak memberikan perlindungan hukum bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. memberikan perlindungan hukum akan tetapi hanya sebatas ganti rugi sebesar sisa masa sewa.

---

This study was to identify and analyze the implementation of self enforcement parate executie of the Mortgage Object Hak Tanggungan which is attached to a lease agreement and how the legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the case of parate executie by analyzing Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST and No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. This study is applying a normative juridical approach that using secondary data in the form related literature and laws and regulations.

The results obtained from the study is that the parate executie for Mortagage Object that is attached to a lease agreement can be directly implementation by submitting the petition to the State Property Office and Auction KPKNL without going through the court approval. Legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the implementation of parate execution pursuant to Article 1576 Book of the Law of Civil Law is that they could defend their rights until the lease period expires. Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST does not provide legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object and Civil Case No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. provide legal protection only to the extent of compensation for the remaining period of the lease."