Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik penyerahan tanah ulayat merupakan konflik yang banyak terjadi di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Konflik ini terjadi ketika ninik mamak melakukan penyerahan tanah ulayat secara sepihak atau tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah dengan mediasi dan musyawarah. Konflik penyerahan tanah ulayat dan penyelesaiannya akan dianalisis dengan perspektif peacemaking criminology. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian pustaka dan studi data sekunder terhadap kasus-kasus yang ada di Nagari, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan teori violence as unresponsiveness dari Pepinsky, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab ninik mamak dalam penyerahan tanah ulayat. Kesimpulan dari tulisan ini adalah integrasi dari masyarakat diperlukan untuk menolak keberadaan perusahaan di tanah ulayat mereka. Integrasi ini didapatkan ketika masyarakat menyelesaikan konflik internal dengan pemimpin adat. Kemudian masyarakat bergerak bersama untuk menyelesaikan konflik dengan perusahaan.

---

Conflict of handover communal land is a conflict that often occurs in Minangkabau, West Sumatera Province. This conflict occurred when ninik mamak handed over communal land unilaterally or without deliberation with indigenous peoples first. Settlement of conflicts carried out by indigenous peoples is through mediation and deliberation. Conflict of handover communal land and its solution will be analyzed by peacemaking criminology perspective. The method used in this paper is a literature review and secondary data study of cases in Nagari, West Sumatera Province. By using Pepinsky's theory of violence as unresponsiveness, this paper will explain how the role and responsibility of ninik mamak in the handover case of communal land. The conclusion of this paper is that integration from the community is needed to reject the existence of companies in their communal land. This integration is obtained when the community resolves internal conflicts with traditional leaders. Then the community work together to resolve conflicts with the company."

"Skripsi ini membahas penerapan Jadwal Retensi Arsip yang dilakukan di Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan penyusutan arsip. Kegiatan penyusutan arsip terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang dilakukan di unit pengolah dan unit kearsipan, dan penyerahan arsip Kementerian Pertanian ke Arsip Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan pelaksanaan penyusutan dalam menerapkan Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pertanian dan memahami kendala-kendala yang muncul pada permasalahan penerapan Jadwal Retensi Arsip mencakup identifikasi permasalahan yang timbul dalam proses penerapan Jadwal Retensi Arsip. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan penyusutan arsip belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman, petugas tidak memiliki pengetahuan tentang penyusutan arsip, pemusnahan yang dilakukan secara manual (disobek) yang masih dapat terbaca, dan Sumber Daya Manusia di luar Bagian arsip yang tidak mengerti tentang siklus hidup arsip.

---

This thesis is about application of achieve retention schedule. It is conducted in the ministry of agriculture, specifically in the implementation of archives shrinkage. The activities of archive shrinkage consist of three activities such as archive transference from archival processing unit into archive unit, archive destruction which is held in archival processing unit and archive unit, and archive submission of ministry of agricultural to the national archives.

The intentions of this study is provide an overview about the implementation of activities in applying shrinkage records retention schedule in the ministry of agriculture and get to know about the constraints that arise in the application of problem records retention schedule includes identifying problems that appear in the process of applying archives retention schedule.

This research is a qualitative study which is used case study method. The result of the study indicates that the activities of archive shrinkage have not done optimally as the guidelines. The officers didn’t have rich information about archive shrinkage. The archive destruction is done manually that can still be read. The human resources outside archives department don’t understand about the life cycle of archives."

"ABSTRACTPasca penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, bahasa Belanda tidak lagi digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia karena kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Pada Agustus 1950, bahasa Belanda dihapuskan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dasar. Penelitian ini membahas situasi bahasa Belanda di ranah pendidikan di Indonesia sebelum dan setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 dan persoalan terkait dengan bahasa Belanda di ranah pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas begitu saja dari bahasa Belanda. Penggunaan bahasa Belanda di ranah pendidikan Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan negara Indonesia yang baru merdeka, sehingga terjadi banyak perdebatan antara lapisan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Belanda di ranah pendidikan di Indonesia.

---

ABSTRACTAfter the transfer of sovereignty, December 27, 1949, the Dutch language was no longer used as the medium of instruction in Indonesia because of the Indonesian government 39 s policy of making the Indonesian language the official language of the country. In August 1950, the Dutch language was abolished as the language of instruction in all primary schools. This study discusses the situation before and after the transfer of sovereignty, December 27, 1949 and issues related to the Dutch language in the realm of Indonesian education. This study uses historical method consists of four stages, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The result shows that education in Indonesia can not be separated from the Dutch language. The use of the Dutch language in the realm of education in Indonesia is affecting the development of the newly independent state of Indonesia, so a lot of debate between the layers of society to use the Dutch language in the realm of education in Indonesia. "

"Pengaturan penahanan sertipikat oleh Notaris sebagai jaminan pelunasan Honorariun Notaris masih belum jelas. Tesis ini membahas Penahanan Sertipikat Hak Milik Oleh Notaris Sebagai Jaminan Pelunasan Atas Honorarium Notaris terhadap Putusaan Nomor 37/Pdt/2020/Pt Mks. Undang-Undang Jabatan Notaris masih belum memberikan makna yang jelas terkait ketentuan tersebut dan hanya menetapkan batas maksimal honorarium yang harus di terima Notaris, dengan tidak adanya kepastian tersebut membuat permasalahan pembayaran Honorarium ini kerap terjadi. Akibatnya Notaris/PPAT dituduh melakukan penguasaan terhadap sertipikat milik klien dengan melawan hukum. Penjaminan sertipikat kepada Notaris/PPAT belum diatur secara tegas dan jelas mengenai adanya kewenangan/kewajiban dan larangan Notaris/PPAT untuk menerima jaminan terkait proses pelunasan Honorarium Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris berwenang untuk melakukan penahanan sertipikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan ketentuan mengenai jaminan dengan melakukan Novasi Obyektif. Notaris dan Klien dapat beritikad baik dengan melakukan perjanjian tertulis sebelum pembuatan akta terkait pembayaran Honorarium, dan jaminan atas Tanah dapat di lakukan dengan melakukan pendaftaran hak tanggungan kepada Badan Pertahanan Nasional

---

The arrangement for the detention of the certificate by the Notary as a guarantee for the repayment of the Notary's Honorariun is still unclear. This thesis discusses the Detention of Ownership Certificates by a Notary as a Guarantee of Payment of the Notary's Honorarium for Decision Number 37 / Pdt / 2020 / Pt Mks. The Law on Notary Position still does not provide a clear meaning regarding these provisions and only establishes the maximum amount of honorarium that must be received by the Notary Public, in the absence of such certainty, the problem of paying this honorarium often occurs. As a result, the Notary/PPAT is not guilty of making a mistake against the client's certificate against the law. The guarantee of certificates to Notaries / PPAT has not been regulated explicitly and clearly regarding the authority / obligations and prohibitions of Notaries / PPATs from receiving guarantees related to the process of paying off the Notary's Honorarium. This study uses a normative juridical research method with a prescriptive type of research. The result of this research is that notaries who practice to hold certificates are based on the principle of freedom of contract, and provisions regarding guarantees by carrying out objective novation. Notaries and clients can act in good faith by entering into a written agreement before making a deed related to payment of honorarium, and guarantees on land can be done by registering mortgage rights with the National Defense Agency"

"Anak angkat yang diakui di Indonesia adalah anak yang diangkat berdasarkan adat dan/atau dengan adanya bukti tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang menurut undang-undang. Namun, bukti tertulis ini diberlakukan berbeda dalam pembuktian kewarisan anak angkat atas harta peninggalan orangtua angkatnya menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam. Syarat pengangkatan anak menurut hukum perdata Barat untuk golongan Tionghoa dan masyarakat yang beragama Islam sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 menjadi penyebab putusan yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama dalam hal kewarisan anak angkat berbeda. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah mengenai kedudukan hukum anak angkat, kedudukan akta penyerahan anak dalam hal mewaris dari orangtua angkatnya serta putusan hakim terkait hal tersebut. Untuk menjawab masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normative dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, seorang anak yang diasuh dengan akta penyerahan anak dalam hukum Perdata Barat bukanlah anak angkat sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris, sedangkan dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memerlukan akta Notaris dan anak angkat tidak memiliki hak menjadi ahli waris, namun hakim memutuskan anak angkat berhak atas wasiat wajibah. Untuk memberikan jaminan pada kedudukan anak angkat dihadapan hukum maka harus dilakukan dengan penetapan pengadilan.

---

A recognized adopted child in Indonesia is a child that adopted based on custom and/or presence of written evidence made by law authorities. However, this written evidence is enforced differently in proving of adoptive child over the inheritance of their adopted parents according to Civil Law and Islamic law. Adopted child’s conditions according to civil law for Chinese and Muslim people before UU No. 23 of 2002 become the cause of the difference that given by the judges at District and Religious Courts in inheritance of adopted child case. The problem in this research is legal position of adopted child, the position of child surrender deed to inheriting from adoptive parents and judge's decision regarding to this matter. Author uses juridical-normative research method with descriptive-analytical research type. Based on the results of the research, child who is raised with a child surrender deed in Civil Law is not an adopted child so they do not have legal position as a heir, whereas in Islamic law, adoption does not require a notary deed and they does not have the right to be heirs, however the judge decides that adopted child has right to mandatory will. To guarantee the position of adopted child before the law, it must be done by court order."

"Rumah sakit perlu mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi standar tertentu untuk dapat menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien agar terhindar dari cedera. Insiden yang mengancam keamanan pasien di rumah sakit di Kota Depok cukup tinggi. Kesalahan pengobatan paling sering terjadi pada proses dispensing obat sehingga diperlukan analisis gap implementasi penyerahan obat dan bahan obat serta narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi (NAPP) di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) terhadap regulasi yang terbaru, yaitu Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi langsung, resep obat, sistem AFYA RSUI, dan dokumentasi yang terdapat di unit farmasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD). Analisis gap dilakukan dengan membuat tabel yang terdiri dari persyaratan pada regulasi, implementasi di unit farmasi, kajian analisis gap, kesimpulan dan saran perbaikan, serta sumber data. Selain itu, analisis ini disimpulkan dalam bentuk persentase kesesuaian (%) yang diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah persyaratan yang terpenuhi dengan total persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang mengatur tentang penyerahan obat dan bahan obat adalah sebanyak 27 butir, sementara NAPP adalah sebanyak 37 butir. Implementasi penyerahan obat dan bahan obat serta NAPPF di unit farmasi RSUI tidak sepenuhnya memenuhi regulasi yang berlaku. Gap ditemukan pada 5 butir penyerahan obat dan bahan obat, serta 8 butir penyerahan NAPP. Dengan demikian, dapat diperoleh persentase kesesuaian penyerahan obat dan bahan obat serta NAPP berturut-turut adalah 66,67% dan 65,22%.

---

Hospitals need to comply with the current regulation(s) to guarantee the quality of service and patient safety. Incidents occur in the drug dispensing process that threaten the safety of patients in hospitals in Depok City are quite high. So, a gap analysis of the implementation of drugs and crude drugs as well as narcotics, psychotropic, and pharmaceutical precursors (NAPP) at the University of Indonesia Hospital (RSUI) against the latest arrangement, which was BPOM Regulation No. 24 of 2021, was performed. The analysis was done based on the results of direct observation, drug prescriptions, RSUI's AFYA system, and documents in the outpatient pharmacy unit and emergency room (ER). Gap analysis was carried out through a table consists of regulatory requirements, implementation, gap analysis studies, conclusions, suggestions and the data sources. In addition, the compliance percentage (%) obtained from the division between the number of requirements met by the total of applicable requirements was shown to conclude the analysis. The provisions that regulates the dispensing of drugs and crude drugs are 27 clauses, while NAPP are 37 clauses. The implementation of drugs and crude drugs as well as NAPP dispensing at the RSUI pharmacy unit does not fully comply with applicable regulations. Gaps were found in 5 clauses of drugs and crude drugs dispensing, as well as 8 clauses for NAPP dispensing. Thus, it can be obtained that the compliance percentage of drug and crude drug as well as NAPP is 66.67% and 65.22%, respectively."

"ABSTRAKPenyerahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang termasuk ke dalam klasifikasi derived atau lsquo;turunan rsquo;, yaitu suatu cara memperoleh hak milik dari orang lain dengan cara dialihkan atau diserahkan dari satu orang ke orang lain dengan adanya persetujuan dari orang yang pertama. Penyerahan atau yang sering juga disebut sebagai levering ini dapat dibagi ke dalam beberapa sistem, yaitu sistem kausal yang dianut oleh Indonesia, sistem abstrak yang dianut oleh Jerman, dan ada juga sistem campuran yang disebutkan dianut oleh Prancis. Meskipun masing-masing negara telah menganut sistemnya masing-masing, namun dalam beberapa situasi, terkadang dapat ditemukan pengecualian-pengecualian yang menyebabkan diterapkannya pengaturan sistem yang berbeda dari sistem yang negara tersebut anut. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di Indonesia, Jerman dan Prancis. Dari perbandingan pengaturan dan penerapan sistem penyerahan di antara ketiga negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sistem yang mereka anut tidaklah dapat diterapkan secara lsquo;murni rsquo;, dan penerapan pengaturan sistem lain tidak dapat dicegah dikarenakan permasalahan dalam hukum perdata sekarang ini semakin berkembang dan kompleks. Hukum perdata di Indonesia harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, dengan tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan pengaturan baru mengenai pengecualian dari sistem kausal yang dianut, apabila penerapan dari sistem kausal itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat merugikan masyarakat.

---

ABSTRACTThe transfer of ownership is one of the ways of acquiring ownership that belongs to the classification of lsquo derived rsquo , where a person acquired ownership of a thing from another the ownership was transferred or passed from one person to another with the cooperation of the first person. Transfer of ownership, also commonly known as lsquo levering rsquo , is classified into three systems the causal system applied in Indonesia , the abstract system applied in Germany and the mixed systems said to be applied in France . Despite how these countries have their own systems for the transfer of ownership, there are times when they had to make exceptions and apply another systems. This research is using juridical normative method, with the purpose of comparing the regulations and applications of the transfer of ownership systems in Indonesia, Germany, and France. From the comparison of the regulations and applications of the transfer of ownership systems in each country, we can see how the system that they followed can not be applied lsquo purely rsquo , and that the application of another system rsquo s regulation aside from the one they followed is unavoidable, since the civil law problems keeps on evolving and getting more complex each day. The civil law in Indonesia must try to keep up with people rsquo s need by not ruling out the possibility of making regulation about exceptions from the causal systems, either by using regulations from abstract or mixed systems , if the application of it bring disadvantages to people."