Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan literature review mengenai faktor- faktor yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan dan faktor apa saja yang berkaitan dengan angka rujukan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) peserta JKN. Tinjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Didapatkan 12 jurnal yang layak uji dan semua jurnal menggunakan metode kualitatif. Terdapat 4 faktor yang diidentifikasi berkaitan dengan masih tingginya angka rujukan rawat jalan di FKTP, yaitu masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau SDM di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai sistem rujukan dan fungsinya sebagai gatekeeper, belum memadainya ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan, serta ketidakcukupan ketersediaan obat- obatan atau bahan medis habis pakai.

---

This research is the literature review regarding the factors that related with the first level outpatient referral rate (RJTP) of JKN participants. The purpose of this paper is to discover an overview of the implementation and several factors are associated with the first level outpatient referral rate (RJTP) for JKN participants. The literature review in this paper is using PRISMA guidelines. There were 12 journals that were worth for the test and all journals used qualitative methods. There are 4 factors are identified that the number of outpatient on referrals is still quite high at FKTP, that are the lack of number of health workers or human resources in first-level health facilities, lack of understanding of health workers regarding the referral system and the function as gatekeepers, inadequate availability of medical facilities and devices, as well as insufficient availability of medicines or medical consumables."

"Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, BPJS bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dari pemerintah dan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, yang dibutuhkan. Apotek merupakan Jejaring dan fasilitas kesehatan dapat bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Selain itu, apotek dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjamin pemenuhan obat program rujuk balik (PRB). Program Rujuk Balik (PRB) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan jangka panjang. Pasien dapat menebus obat penyakit kronis yang telah diresepkan sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari dokter dan dapat menebus resep BPJS di apotek tempat dilakukan nya pelayanan rujuk balik. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan apotek tersebut maka dibuatlah rancangan apotek yang bekerjasama dengan praktik dokter dan Program Rujuk Balik BPJS Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Dalam rancangan ini terdiri dari rancangan pendirian bangunan apotek yaitu Apotek Sehat Farma, rancangan pengeluaran dana (investasi modal awal apotek, biaya operasional apotek, pembiayaan jasa pelayanan), rancangan pendapatan masuk (pendapatan non prb dan pendapatan dari program rujuk balik), perhitungan laba rugi, payback period (PP), return of invesment (ROI), dan break event point (BEP). hasil yang didapatkan adalah perhitungan payback period (PP) yang diperoleh tidak melebihi batas maksimum 5 tahun dan nilai return of invesment (ROI) yang diperoleh yaitu 276,46%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka 4 bulan apotek sudah bisa mengembalikan modal awal pembangunan apotek dengan besaran tingkat return (%) selama periode investasi.

---

In the implementation of Health Insurance, BPJS collaborates with health service facilities from the government and the community. Health facilities that do not have supporting facilities are required to build a network with supporting health facilities to ensure the availability of medicines and consumable medical materials that are needed. Pharmacy is a network and health facilities can collaborate with BPJS health. In addition, pharmacies can collaborate with BPJS Kesehatan in ensuring compliance with drug referral program (PRB). The Referral Program (PRB) is a health service provided to patients with chronic diseases with stable conditions and still needing long-term treatment. Patients can redeem chronic disease drugs that have been prescribed previously based on a doctor's recommendation and can redeem BPJS prescriptions at the pharmacy where the return referral service is carried out. To find out how the pharmacy's income is, a pharmacy design is made in collaboration with medical practices and the BPJS Health Referral Program in West Java Province. In this design, it consists of the design of building a pharmacy, namely the Healthy Farma Pharmacy, the design of the fund expenditure (initial capital investment of the pharmacy, pharmacy operating costs, service financing), the design of incoming income (non-household income and income from the referral program), the calculation of profit and loss, payback period (PP), return of investment (ROI), and break event point (BEP). The results obtained are the calculation of the payback period (PP) obtained does not exceed the maximum limit of 5 years and the value of return of investment (ROI) obtained is 276.46%. The results of these calculations indicate that within 4 months the pharmacy can return the initial capital to build the pharmacy with the rate of return (%) during the investment period."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi 63,6 dan sikap favorable mendukung/positif 51,4 terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan p-value 0,048 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap p-value 9,199.

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge 63.6 and a favorable attitude supportive positive 51.4 towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge p value 0.048 , while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude p value 9.199."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Job Crafting terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust dan Person Job Fit sebagai Variabel Mediasi.  Organizational Citizenship Behavior sangat penting dimiliki karyawan demi peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Jumlah responden adalah sebanyak 137 karyawan tetap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan dengan teknik non probability. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan simple linier regression dan hierarchical multiple regression. Hasil penelitian menemukan bahwa Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Organizational Trust. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Person Job Fit. Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust sebagai variabel mediasi. Job Crafting berpengaruh sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Person Job Fit sebagai variabel mediasi.

---

The aim of this study is to expain the influence of Job Crafting on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust and Person Job Fit as Mediation Variable. Organizational Citizenship Behavior is very important for employees to improve the performance of BPJS Ketenagakerjaan, especially in the face of demographic bonuses. Total of respondents were 137 permanent employees of the Central Office of BPJS Ketenagakerjaan obtained with non-probability techniques. Data analysis uses descriptive and inferential analysis. Inferential analysis uses simple linier regression and hierarchical multiple regression. This results of the study found that Job Crafting has a strong towards very stong influence on Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting has a moderate influence on Organizational Trust. Job Crafting has a moderate influence on Person Job Fit. Job Crafting has a strong towards very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust as mediation variable. Job Crafting has a very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Person Job Fit as mediation variable."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Adanya permasalahan terkait mutasi pembayaran premi BPJS Kesehatan oleh PT Freeport Indonesia kepada para karyawannya, menyebabkan terjadinya penonaktifan sepihak terhadap polis asuransi BPJS Kesehatan di mana seharusnya karyawan tersebut bisa mendapat manfaat atas polis asuransinya dan karena adanya kasus penonaktifan tersebut para karyawan PT Freeport Indonesia tidak dapat mengklaim polisnya, sehingga tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan bahkan hingga kehilangan nyawa. Skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak oleh pihak BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjabarkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis BPJS Kesehatan yang polis asuransinya dinonaktifkan secara sepihak ditinjau dari sudut pandang UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di mana hasil dari tinjauan tersebut BPJS Kesehatan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan mutasi pembayaran premi yang tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, serta penonaktifan polis secara sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan pada UU SJSN, UU BPJS, dan POJK Perlindungan Konsumen. PMH yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dapat dijadikan dasar utama tertanggung/peserta BPJS Kesehatan mencari keadilan atas dasar kerugian yang diterima dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ataupun upaya litigasi di mana pihak BPJS Kesehatan harus bertanggungjawab dengan cara membuat unit pelayanan pengaduan serta ikut melakukan mediasi pada saat dilakukannya non-litigasi, dan/atau harus bertanggungjawab sesuai dengan apa yang diputus oleh pengadilan apabila sengketa diselesaikan melalui upaya litigasi.

---

The existence of problems related to the mutation of BPJS Kesehatan premium payments by PT Freeport Indonesia to its employees, causing unilateral deactivation of the BPJS Kesehatan insurance policy where the employee should be able to benefit from the insurance policy and because of the deactivation case the employees of PT Freeport Indonesia cannot claim the policy, so they cannot get health services and even lose their lives. This thesis discusses the form of legal protection for the insured BPJS Kesehatan whose insurance policy is unilaterally deactivated by the BPJS Kesehatan. The research method used is juridical-normative research by analyzing laws and regulations. The results of this study describe the legal protection of BPJS Kesehatan policyholders whose insurance policies are unilaterally deactivated from the perspective of the Labor Law, the National Social Security System Law, the Social Security Organizing Agency Law, and the Financial Services Authority Regulation where the results of the review are that BPJS Kesehatan is proven to have committed Unlawful Acts due to premium payment mutations that are not in accordance with the Labor Law, as well as unilateral policy deactivation that is not in accordance with the provisions in the Social Security Law, the BPJS Law, and the POJK Consumer Protection. Unlawful Acts committed by BPJS Kesehatan can be used as the main basis for the insured/BPJS Kesehatan participants to seek justice on the basis of the losses received by means of Alternative Dispute Resolution or litigation efforts where BPJS Kesehatan must be responsible by creating a complaint service unit and participating in mediation when non-litigation is carried out, and/or must be responsible in accordance with what is decided by the court if the dispute is resolved through litigation efforts."

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."

"ABSTRAKJaminan sosial kesehatan di Indonesia telah dibentuk dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan BPJS sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan nasional. Kehadiran BPJS Kesehatan sebagai alat penyalur pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, tetap menemukan berbagai permasalahan, seperti kekurangan anggaran, pelayanan yang dianggap terlalu rumit atau kurang menyenangkan, serta tenaga ahli yang merasa bahwa imbalan yang didapatkan tidak seimbang dengan usaha yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan membandingkan sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia, dengan salah satu sistem jaminan sosial kesehatan yang paling bertahan lama dan berhasil, yakni sistem NHS di Inggris, untuk mencari aspek apa dari sistem NHS yang baik untuk dicontoh oleh BPJS. Bentuk penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedua sistem jaminan sosial kesehatan berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Dalam penlitian ini penulis menarik berbagai kesimpulan, seperti perlunya restrukturisasi bentuk jaminan sosial kesehatan Indonesia yang berbasis asuransi, menjadi sistem yang berbasis pajak. Kesimpulan ini akan dibahas secara mendalam di tulisan ini.

---

ABSTRACTThe healthcare system in Indonesia has been established with the enactment of UU No. 40 of 2004. The law also mandates BPJS as the organizer of the national healthcare system. The presence of BPJS Kesehatan as a means of channeling quality and affordable health services, still finds various problems, such as budget shortages, services that are considered too complicated or unpleasant, and practitoners who feel that the benefits obtained are not balanced with the effort given. Therefore, this study analyzes and compares the healthcare system in Indonesia, with one of the most durable and successful healthcare systems in the world, namely the NHS system in the UK, to look for aspects of the NHS system that should be emulated by Indonesia. The method of research that will be used in is normative juridical form. This method is used toanalyze both healthcare systems based on relevant regulations. In this study the authors draw various conclusions, among others, the need for restructuring Indonesian healthcare system, from an insurance based system, into a tax-based system. This conclusion will be discussed in depth in this thesis."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."