Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility pada BUMN bersifat wajib atau mandatory. Sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. PER- 05/MBU/2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, efektivitas penyaluran PKBL, dan pelaporan keuangannya. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan sekunder berdasarkan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penerapan PKBL Bank Mandiri telah sesuai dengan yang ditetapkan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Sedangkan, untuk kinerja PK yang diukur dengan efektivitas penyaluran dana dan efektivitas kolektabilitas piutang pinjaman memiliki nilai yang rendah. Penyaluran dana BL juga memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Rendahnya tingkat kolektabilitas pinjaman dikarenakan Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan rendahnya tingkat penyaluran dana PKBL dikarenakan Bank Mandiri terlalu berfokus terhadap bidang tertentu saja. Namun dari segi pelaporan keuangan PKBL, Bank Mandiri telah mengacu pada standar ketentuan yang berlaku.

---

Implementation of CSR activities on BUMN is mandatory, as set in Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. This study aims to analyze the distribution procedures of PKBL, PKBL distribution effectiveness, and financial reporting. The analytical methods used in this study is a qualitative method, which primary and secondary data analysis are based on the laws and regulations standards. The conclusion that can be drawn from this study is PKBL adoption procedure has been established according to Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Meanwhile, PK performance as measured by the effectiveness of fund distribution and collectability of loan receivable is relatively low. BL fund distribution also has a low level of effectiveness. Low level of lending collectability is due to Bank Mandiri's tendency to lend its fund to high risk business. In the other hand the ineffectiveness of PKBL fund distribution is because the bank is too focused on a particular field. However, in terms of financial reporting CSR, Bank Mandiri complies to the applicable standards."

"ABSTRAKModal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalammendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar,menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasimelalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagiusaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit. Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadiusaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah membenkemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui MenteriKeuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yangkemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnyasebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil. Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yangbesar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidakdikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan. Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha keciloleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensipenyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK(Persero) perlode sampia dengan tahun 1996. Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar diberbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliputhibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modalkerja. Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihanyang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untukpendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yangpenggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagianlagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan.Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenaiaspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya. Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakanmitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalammemperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebutmenjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yangdihasilkannya. Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas danapembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil diberbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yangharus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankanatas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untukmendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan.Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil"

"Koperasi dapat menghimpun dana dari luar anggota melalui modal penyertaan. Namun, dengan adanya modal penyertaan pada Koperasi ini justru dipergunakan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dan dana tersebut disalurkan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengurusnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penghimpunan dana melalui modal penyertaan di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Usaha Grup Cipaganti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Berdasarkan penulisan ini penulis simpulkan penghimpunan dana melalui modal penyertaan pada KCKGP telah menyalahi ketantuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi berupa pemodal seharusnya turut menangung resiko, sementara KCKGP menjanjikan  keuntungan tetap berupa bunga yang tinggi per bulan dan pengembalian dana. KCKGP menyalurkan dananya terhadap beberapa perusahaan pada Grup Cipaganti yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk pinjaman. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada koperasi untuk tidak menjanjikan keuntungan tetap pada modal penyertaan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, serta apabila Koperasi ingin menyalurkan dana kepada perseroan terbatas, Koperasi dapat menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat yang akan menyertakan modal kepada Koperasi untuk memperhatikan kewajaran bentuk keuntungan dan prospek usaha agar terhindar dari kerugian.

---

Cooperatives can raise funds from outside members, especially the general public through cooperative equity participation. However, the regulation on cooperative capital participation is actually used by Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) as a tool to raise funds as much as possible by promising high profits to be distributed to companies that have affiliation with the cooperative’s administrators. The formulation of the problem in this thesis are how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada raise funds through cooperative capital participation and how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada  distribute the funds to Cipaganti Group Company. Author used juridical-normative research method in this thesis, which conducting documents study that supported by interviewing informants or interviewees. Based on this study, author conclude that raising funds through cooperative capital participation in KCKGP has violated the provisions of Article 7 PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, which investors should have share the risk. Meanwhile, KCKGP promised fixed profits per months and refunds after the agreements expired. KCKGP distributed its funds to several companies in Cipaganti Group, which companies in Cipaganti Group in the form of limited liability company. Such action is not in accordance with Article 1 point 1, Article 18 paragraph 1, Article 19 paragraph 1 letter b PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, which cooperatives only provide loans to members, nominee members, other cooperatives and their members. In this study, author advises cooperatives not to promise fixed profits on cooperative capital participation because every business does not always benefit, and if cooperatives want to distribute funds to limited liability companies, cooperatives can distribute funds in the form of equity participations. Author also provides advice to the public who wants to put in funds to cooperatives through capital participation  should have pay attention to the reasonableness of the form of profits and business prospects in order to avoid losses."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana bank kepada konsumen yang dicerminkan oleh karakteristik bank seperti loan growth rate (LGR), ukuran bank (SIZE), equity ratio (ER), capital adequacy ratio (CAR), dan deposit growth rate (DGR) terhadap non-performing loan (NPL) pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2009-2014. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LGR, SIZE, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL, sedangkan ER dan DGR tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

This study aims to analyze of bank lending to consumer through bank?s characteristic, such as loan growth rate (LGR), bank?s size (SIZE), equity ratio (ER), capital adequacy ratio (CAR), and deposit growth rate (DGR) towards non-performing loan (NPL). The test were conducted with regression of panel data. The regression results indicate significance for LGR, SIZE, and CAR. There were no significance was found for ER and DGR."

"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

---

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.

The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.

In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor."