Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Dicky Adharya
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49854
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zulkifli Amsyah
"
ABSYTRAK
Masalah pokok disertasi ini adalah mengenai persepsi dosen di wilayah Jakarta terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam 0rganisasi. 0rganisasi terdiri dari tiga kelompok yaitu organisasi kenegaraan, niaga, dan kemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan antara masing-masing elemen internal dan linglcungan ekstemal organisasi dengan perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi.
Perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi (dalam disertasi digunakan juga istilah korupsi) merupakan perilaku karyawan yang bekerja dalam organisasi, karena itu teori dasar ...
"
2002
D505
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Yunita Triyana
"
Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53684
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hendry Haryan Saputra
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22643
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nanang Masbudi
"
Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.
Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan ...
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20817
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simangunsong, Gunawan
"
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Septi Mustika Rini
"
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dari kriminalisasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Karena di dalam ketentuan pasal 21 terdapat pengaturan mengenai pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan langsung ditarik ke ranah hukum pidana, padahal banyak kasus yang sudah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi sejatinya hanyalah kesalahan administrasi. ...
"
2019
T54519
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Yuliarti
"
Terminologi penyalahgunaan wewenang telah dikenal dalam hukum pidana, namun hingga saat ini belum memiliki pengertian yang jelas. Hal ini mengakibatkan disparitas putusan hakim dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kasus, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41861
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Artadhi
"
ABSTRAK
Perkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ...
"
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mukti Wibowo
"
KPK memiliki pengawasan fungsional dari internal lembaga yakni Dewan Pengawas KPK dan Inspektorat KPK. Pada awal tahun 2021, diketahui terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik KPK. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional dari internal lembaga sekalipun, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti berupa kendala apa dalam pengawasan (secara umum) terhadap penyidik, bagaimana pengawasan dan apa kendala pengawasan, serta pola pengawasan yang optimal dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyidik ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
