Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."

"Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan capaian bauran energi nasional dari sektor energi baru terbarukan khususnya dibidang energi surya, pada tahun 2020 pemerintah telah melakukan pembangunan PLTS rooftop di beberapa gedung usulan pemerintah daerah yang meliputi gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini mengambil 12 gedung pada paket pekerjaan pertama yang beratapkan datar dengan kapasitas 25 kWp dan 50 kWp sebagai obyek penelitian untuk menganalisi dampak keteknikan dan ekonomi akibat pengunaan dan perubahan tilt modul PV. Nilai investasi Rp/kWp pada kapasitas terpasang 25 kWp nilai tertinggi dimiliki oleh Gedung Islamic Center sebesar Rp. 16.458.600 dan 50 kWp dimiliki gedung RSUD Ternate dengan nilai Rp. 15.275.750 dimana faktor lokasi menjadi salah satu penyebab tingginya nilai investasi tersebut. Dari penelitian ini didapatkan bahwa nilai PVout yang dihasilkan per tahun dengan penggunaan tilt optimum pada aplikasi GSA sebesar 647.830 kWh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil simulasi PVSYST sebesar  630,342 kWh dan pada penggunaan tilt sebesar 150 didapatkan output total PLTS rooftop sebesar 615.039 kWh dengan nilai NPV terbesar terletak pada gedung Bupati Sumenep sebesar Rp. 634.312.639 dengan  PBP terkecil selama 6.7  tahun  dan ROI sebesar 250.1 %. Penurungan emisi CO2 (PEy) untuk simulasi dengan pada tilt 150 didapatkan nilai sebesar  477,94 tCO2 sedangkan pada tilt optimum sebesar 481,33 tCO2.

---

As a form of government commitment in increasing the achievement of the national energy mix from the renewable energy sector, especially in the field of solar energy, in 2020 the government has carried out the construction of PLTS Rooftop in several local government buildings which include office buildings, hospitals, schools, places of worship and other public facilities. spread over several regions in Indonesia. This research sampled 12 buildings in the first work package with a flat roof with a capacity of 25 kWp and 50 kWp as research objects to analyze the technical and economic impacts of using and changing the tilt of the PV module. The investment value of Rp/kWp at an installed capacity of 25 kWp, the highest value was obtained at the Islamic Center Building of Rp. 16,458,600 and 50 kWp in the Ternate Hospital building with a value of Rp. 15,275,750 where the location distance is one of the causes of the high investment value. From this study it was found that the PVout value generated per year with the use of optimum tilt in the GSA application of 647,830 kWh is higher than the PVSYST simulation results of 630,342 kWh and on the use of tilt of 15⁰ the total output of  PLTS Rooftop is 615,039 kWh with the largest NPV value located in the Sumenep Regent Building  for Rp. 634,312,639 with the smallest PBP for 6.7 years and an ROI of 250.1%. The CO2 emissions reduction (PEy) in the simulation with tilt 150 is 477.94 tCO2, while at tilt the optimum is 481.33 tCO2."

"Studi ini bertujuan memprediksi dampak kebijakan penurunan emisi di Indonesia yang berdasarkan pada kebijakan pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Indonesia. Studi ini menggunakan metode analisis Input-Output untuk mengestimasi dampak kebijakan terhadap output, nilai tambah bruto, pendapatan, dan kesempatan kerja, dengan menggunakan data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2016 dan data emisi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling terpengaruh akibat kebijakan penurunan emisi, dan kebijakan penurunan emisi ini secara umum memberi dampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

---

This study aim to predict the impact of implementing emission reduction policies to Indonesian economy based on National Action Plan on Green House Gas Emission Reduction or RAN GRK Indonesia. This study used Input-Output analysis method to estimate the policy impact on domestic output, gross added value, income, and employment opportunities based on Indonesia’s Input-Output table 2016 and Indonesia’s emissions data from 2010-2019. The result of this study shows that Agriculture, Livestock, Forestry and Fisheries is the sector that mostly affected by the emission reduction policies, and the policies that is implemented to reduce emissions have quite an impact on Indonesian economy."

"Dalam forum United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) ke-21 pada Desember 2015, Presiden Republik Indonesia menyampaikan komitmen nasional terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) salah satunya melalui pengembangan energi terbarukan. Komitmen nasional ini ditindaklanjuti dengan pengembangan roadmap energi nasional yang dikenal dengan Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) oleh Dewan Energi Nasional (DEN) dimana Indonesia memiliki target Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 314 juta ton CO2e per tahun penurunan emisi karbon dari sektor energi yang harus dicapai pada tahun 2030 (hingga 2020 telah tercapai 64,4 juta ton CO2e per tahun).Salah satu upaya yang dilakukan terkait pengembangan energy terbarukan adalah dengan implementasi biodiesel yang sejak tahun 2019 telah mulai diimplementasikan dengan pencampuran bahan bakar diesel dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang saat ini dikenal dengan B30 (blending 30% bahan bakar nabati dengan 70% bahan bakar diesel). Namun Secara teknis B30 dengan blending FAME tidak bisa melebihi 30% karena keterbatasan teknis (water content, monoglyceride, dll). Sedangkan Presiden Republik Indonesia memiliki target yang cukup ambisius yaitu tingkat blending yang lebih tinggi yaitu B40 bahkan hingga B50. Untuk itu, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) muncul sebagai solusi yang dapat memenuhi dari sisi kriteria teknis. Namun terdapat beberapa pertimbangan dari sisi keekonomian nya.Setelah penelitian ini mengukur kelayakan dari sisi finansial proyek, serta mempertimbangkan pula beberapa aspek benefit lain yang muncul antara lain seperti kontribusi terhadap target pencapaian NDC sebesar 521,000 ton reduksi CO2e per tahun, penghematan current account deficit dan lain sebagainya maka proyek ini layak dari sisi Economic Benefit Cost Analysis.

---

In the 21st United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – Conference of Parties (COP) forum in December 2015, the President of the Republic of Indonesia conveyed national commitments related to reducing greenhouse gas (GHG) emissions, one of which is through the development of renewable energy. This national commitment was followed up with the development of a national energy roadmap known as the Grand National Energy Strategy (GSEN) by the National Energy Council (DEN) in which Indonesia has a Nationally Determined Contributions (NDC) target of 314 million tons of CO2e per year to reduce carbon emissions from the energy sector. must be achieved by 2030 (by 2020 64.4 million tonnes of CO2e per year have been reached).

One of the efforts made related to the development of renewable energy is the implementation of biodiesel, which since 2019 has begun to be implemented by mixing diesel fuel with Fatty Acid Methyl Ester (FAME) which is currently known as B30 (30% blending of biofuels with 70% of biofuels). diesel fuel). However, technically, B30 with FAME blending cannot exceed 30% due to technical limitations (water content, monoglyceride, etc.). Meanwhile, the President of the Republic of Indonesia has a fairly ambitious target, namely a higher blending level of B40 and even up to B50. For this reason, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) emerged as a solution that can meet the technical criteria. However, there are some considerations from an economic point of view. After the study of the financial feasibility of the project also the implememtation of HVO Biodiesel, by also considering other several aspects of benefits arise, such as the contribution to the NDC target of 521,000 tonnes CO2e reduction per year, savings in the current account deficit and so on. Thus, this project considered as feasible by the Economic Benefit Cost Analysis conducted"

"ABSTRAKPemakaian energi pada sektor industri manufaktur menjadi salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar. PT Yanmar Diesel Indonesia, sebagai perusahaan global di bidang manufaktur turut menghasilkan emisi GRK dari kegiatan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghitung emisi GRK PT. Yanmar dari pemakaian energi tahun 2019 dan proyeksinya hingga 2030, (2) menganalisis sumber emisi GRK berdasarkan jenis gas, aktivitas dan peralatan produksi, (3) memetakan neraca energi GRK dari tiap fase aktivitas produksi, dan (4) menganalisis strategi penurunan emisi. Metode IPCC Tier 2 dipilih untuk menghitung besar emisi. Pemetaan dilakukan untuk menganalisis sumber energi dan neraca energi. Tiga skenario (optimis, realistis, dan pesimis) ditawarkan sebagai alternatif penurunan emisi GRK. Hasil perhitungan menunjukkan total emisi dari tahun 2019 hingga tahun 2030 mencapai 5.368,1 Kilo ton CO2eq dengan rata-rata total emisi 447,3 Kilo ton CO2eq per tahun. Penyumbang emisi terbesar dari seluruh fase produksi adalah gas CO2. Fase proses penghasil emisi GRK terbanyak, dan fase output yang paling sedikit. Skenario yang paling disarankan adalah skenario optimis, karena memiliki target mencapai persentase penurunan emisi terbesar dibandingkan dengan skenario lainnya.

---

ABSTRACT

Energy consumptions in the manufacturing sector are one of the biggest contributors to greenhouse gasses (GHG) emissions. PT Yanmar Diesel Indonesia, as a global company in manufacturing also produces GHG emissions from production activities. This study aims to: (1) calculate the energy use in 2019 and the projections until 2030, (2) analyzing GHG emission sources based on the type of gasses, production activities and equipments, (3) mapping the GHG energy balance from each phase of production activities, and (4) analyzing emission reduction strategies. The Tier 2 with IPCC methods were chosen to calculate the amount of emissions. Mapping is done to analyze the energy source and energy balance. Three scenarios (optimistic, realistic and pessimistic) are offered as alternatives to reducing GHG emissions. Calculation results show total emissions from 2019 to 2030 reaching 5,368.1 Kilo tons of CO2eq. The biggest contributor to emissions from all production phases is CO2 gas. The process phase that produces the most GHG emissions, and the least output phase. The most recommended scenario is the optimistic scenario, because it has the target of achieving the largest percentage of emission reductions compared to other scenarios."