Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Anton Sutrisno
"
Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Pidana Umum dan Pidana Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian menerangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29300
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aji Satrio Pamungkas
"
ABSTRAK
Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan ...
"
2017
S68066
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nabila Tsurayya
"
Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan pengadilan, serta fungsi lainnya yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung mereduksi konsep dominus litis jaksa karena menganut sistem diferensiasi fungsional. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Legal analysis and evaluation on deadline of appeal records transfer from investigator to public prosecutor in Indonesian trial ...
"
Jakarta: Pengayoman, 2007
363.2 ANA
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Alfonsius Gebhard Loe Mau
"
Tesis ini membahas tentang siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi dalam praktek praperadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan metode deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28886
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jhon Ilef Malamassam
"
ABSTRAK
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang " Optimalisasi prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana", secara khusus tesis ini membahas pertama, bagaimanakah ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tahap prapenuntutan melibatkan penyidik dan penuntut umum. Kedua, apakah yang menjadi permasalahan pada tahap prapenuntutan dalam proses penanganan perkara tindak pidana umum, khususnya dalam pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik atau penelitian berkas perkara oleh penuntut umum. Ketiga, upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang ada dalam ...
"
2012
T30677
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Jessica Santoso
"
Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dapat membantu penyitaan tersebut apabila terdapat aset yang ditemukan dan belum disita. Selain itu, penyitaan juga menjadi salah satu faktor dalam pemulihan aset. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Iqbal
"
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan teoritis akademis agar dapat mengantisipasi timbulnya berbagai masalah bila hendak menerapkan ajaran perbarengan tindak pidana atau concursus dilapangan secara praksis; Bahwa ajaran perbarengan tindak pidana terdiri dari berbagai bentuk, antara lain, @ Perbarengan tindak pidana dalam satu perbuatan; @ Perbarengan tindak pidana sebagai perbuatan yang berlanjut; @ Perbarengan tindak pidana dalam beberapa perbuatan. Dan rumusan berbagai bentuk perbarengan tindak pidana ini telah dituangkan dalam Kitab ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T47194
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aqilah Ravel Muslim
"
Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and balances, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah dibutuhkan keterlibatan aktif penuntut umum pada penyidikan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Skripsi ini akan menganalisis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Djoko Prakoso
Jakarta: Bina Aksara, 1987
345.05 DJO p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
