Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Febriyanti
"
Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan Penunjukan Langsung baik kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/ atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/ atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45940
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tsaniya Ingrida
"
Pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan salah satu wadah pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tugas pokok instansi pemerintah dengan tujuan pelayanan masyarakat. Tata cara pengadaan mengacu pada konsep dasar, prinsip, dan etika yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. 'Penunjukan Langsung' dikenal sebagai salah satu metode pengadaan barang / jasa yang Marak digunakan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S70299
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Rizal Rustam
"
Tesis ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung, untuk mengetahui landasan teori dan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah serta proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah melalui metode penunjukan langsung serta dampak penunjukan langsung terhadap persaingan usaha. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43010
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Purba, Arif Budiman
"
Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Selanjutnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 mengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung. Aturan-aturan yang berlaku atas ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T43902
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adinda Afifa Putri
"
Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62693
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lavenia Lauri Gricella
"
Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54734
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Amanda Aurelie Eka Putri
"
Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library