Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Choirul Wicaksono

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republlik Perancis Mengenai Penghindaran Pajak Berganda (Tinjauan Terhadap Penghindaran Pengenaan Pajak Penghasilan Berganda Terhadap Kontraktor Contract Production Sharing Perancis)

" Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS). Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam rangka mengeliminasi Pajak Berganda biasanya dirumuskan Perjanjian atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) termasuk P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Perancis. Dari uraian permasalahan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amalia Anggunsari

Kedudukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)-tax treaty antara Indonesia dan Belanda dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-17568/PP/M.III/13/2009 atas sengketa pajak Nomor:13-032417-2004)

2010

T27664

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Teta Karina Lungket Widonta

Analisis penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B Indonesia pada peranan jasa bank kustodian = Implementation analysis of Indonesian tax treaty on the role of custodian bank services

" Bank kustodian yang menjadi perantara investor asing yang berinvestasi di pasar modal Indonesia berperan dalam pendokumentasian dan administrasi penerapan P3B. Ketentuan mengenai penerapan P3B diatur dalam PER-10/PJ/2017. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam mematuhi ketentuan PER-10/PJ/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran bank kustodian yang berkaitan dengan PER-10/PJ/2017 adalah contractual role atau clearing custody role. Adapun tahap-tahap pemenuhan dokumentasi perpajakan P3B, yakni ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anggi Yanuar Saleh

Implikasi potensial pelaksanaan koreksi fiskal atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional sehubungan dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) : analisis hukum P3B antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat

" Skripsi ini mengetengahkan bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional berpotensi memberikan pengaruh pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila koreksi fiskal untuk menentukan harga pasar wajar dari transaksi pihak- pihak yang memiliki istimewa dilakukan secara tidak konsisten, dimana koreksi perhitungan kembali tidak diikuti dengan koreksi penyesuaian, akan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda baik secara ekonomis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24935

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fajar Muhammad Arrofi

Analisis penerapan ketentuan tie breaker rule dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Australia : studi atas penentuan status domisili MR X di Indonesia = Analysis of the application of the provisions tie breaker rule in tax treaty between Indonesia and Australia study for the determination of residency status MR X in Indonesia

" Penelitian menganalisis penerapan ketentuan tie breaker rule yang terdapat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Australia atas penentuan status domisili pekerja asing di Indonesia dan permasalahan dalam pelaksanaannya dengan mengambil studi kasus pada Mr. X. Mr. X adalah pekerja asing di Indonesia yang berasal dari Australia yang berdasarkan hukum pajak domestik di Indonesia dan Australia mempunyai status domisili di kedua negara. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nastiti Tri Sandy

Analisis penentuan status residensi atas kependudukan rangkap orang pribadi berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Malaysia: studi pada: transaksi penjualan saham mr. x tahun pajak 2010 di Indonesia = Analysis of determination of residency status of dual residence citizen based on tax treaty between Indonesia and Malaysia: study on: mr. x in stock sale transaction for tax year 2010 in Indonesia

" ABSTRAK
Salah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Hapsari Prabanto

Analisis ketentuan pelaksanaan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B di Indonesia sebagai tax treaty override = Analysis on application regulation of tax treaty in Indonesia as tax treaty override

" Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Geovanny Vanesa Paath

Analisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner atas transaksi pembayaran bunga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda: studi kasus putusan PT X = Analysis of the application of the substance over form principle in determining beneficial owner status in interest payment transactions as an effort to prevent abuse of the Indonesia-Netherlands tax treaty: case study of X Company

" Salah satu kasus sengketa mengenai beneficial owner yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT X yang melakukan transaksi pinjaman bunga dengan perusahaan MFBV di Belanda. Untuk mengatasi sengketa tersebut, prinsip substance over form dapat diterapkan untuk menentukan status beneficial owner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam P3B untuk menentukan interpretasi pengertian beneficial owner pada kasus PT X serta menganalisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner dalam mencegah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Safira Meidiati

Analisis implikasi terkait adanya putusan baru mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda pada PT FM International = Analysis of implications related to new decision on the procedure of double taxation avoidance agreement at PT FM International

" ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai analisis terkait perbedaan peraturan lama dengan peraturan baru dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan dampak administratif yang timbul dari adanya peraturan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT FM International sudah patuh terhadap kewajibannya dalam memotong/memungut PPh 26 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan-perusahaan asing yang melakukan transaksi dengan PT FM International. Perusahaan-perusahaan asing yang memberikan jasa kepada PT FM International berasal dari Singapura, Australia, ... "

2018

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ratyan Noer Hartiko

Perjanjian penghindaran pajak berganda : studi kasus persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia Belanda

" Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut pajak atas warga negara yang berada di negara asing untuk berinvestasi dan warga negara asing yang berinvestasi di negara tersebut. Keadaan ini menyebabkan satu objek ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1330

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian