Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Fransiska Anne

Keabsahan perkawinan bagi penghayat kepercayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-undang Perkawinan (Suatu analisa yuridis)

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37521

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Yuli Fajriyanti

Berkesenian Dalam Upaya Mempertahankan Identitas : Studi Kasus Kelompok Penghayat Paguyuban Budaya Bangsa Kota Banjar, Jawa Barat = Performing Arts in an Effort to Preserve Identity: Case Study Believers of Unofficial Religion Groups Paguyuban Budaya Bangsa Banjar City, West Java

" Penghayat kepercayaan adalah salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Penghayat kepercayaan lahir dari perkembangan budaya dan filsafat nenek moyang yang diajarkan secara turun temurun sebagai pedoman yang dipegang teguh. Namun, ada pihak-pihak seperti kelompok agama islam yang secara nyata menyebabkan kelompok penghayat kepercayaan mulai kehilangan identitas dan mencari upaya lain dalam mempertahankan identitas mereka. Penelitian ini dihimpun melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Temuan dari penelitian ini adalah adanya faktor-faktor ... "

Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Purnomo Santoso

Perkawinan antar penghayat kepercayaan Tommy dan Lionita yang dilangsungkan secara Tao dan tidak dapat dicatatkan = Marriage of penghayat kepercayaan Tommy dan Lionita that use tao culture and can not be registered / Purnomo Santoso

" ABSTRAK
Dahulu perkawinan yang dilangsungkan secara Tao harus menempuh perjalanan panjang untuk bisa diakui oleh Negara karena kepercayaan Tao tidak diakui oleh Negara. Akibatnya perkawinan antar penghayat kepercayaan Tao sering tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat seperti yang dialami oleh Tommy dan Lionita yang mengakibatkan ketidakpastian status hukum perkawinan mereka. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen dan literatur. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Penghayat ... "

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43202

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hadi Herlambang Prabowo

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan yang selama ini banyak mendapatkan diskriminasi dibandingkan warga negara yang menganut 6 (enam) agama (Islam, Protestan, Katholik, Buddha, Hindu dan Konghucu) lainnya ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53195

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Olviani Shahnara

Perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia : tinjauan terhadap ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

" Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang. Hingga dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1189

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Nunuk Hidayati

Kehadiran Negara dalam Pengaturan Perceraian Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Kediri = The Presence of the State in Divorce Arrangements for Sapta Darma Believers in Kediri Regency

" Problematika yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah belum adanya pengakuan yang pasti. Terutama dalam perkara pernikahan dan perceraian, dengan belum diaturnya mengenai perceraian bagi agama non muslim semakin menyusahkan dalam proses administrasi. Ketika melihat permasalahan bahwa warga Sapta tidak mengakui adanya perceraian. Tidak menutup kemungkinan adanya problematika yang dialami oleh setiap keluarga yang akan memicu putusnya pernikahan dengan jalan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menelusuri literatur sebagai ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zakiyah

Pendidikan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa: Pemenuhan hak siswa penghayat di sekolah

" Artikel ini membahas masalah Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah bagi siswa siswi penghayat Kepercayaan. Tema ini penting untuk dikaji karena masih banyak sekolah yang belum memberikan mata pelajaran “Pendidikan Kepercayaan” karena berbagai alasan seperti belum adanya perangkat pendukungnya dan adanya pandangan pendidikan Kepercayaan ini bukan merupakan “Pendidikan Agama” sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Data dalam tulisan ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016. Adapun penelitian tersebut menggunakan ... "

Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018

297 JPAM 31:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Dyah Tantri Tillotami

Masalah pencatatan status penghayat kepercayaan pada kartu tanda penduduk Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) = Registering problem for local belief in National Identity Card Republic of Indonesia (Case Studies Constitutional Court's Decision Number 97/PUU-XIV/2016)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52134

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian