Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan penggelapan premi oleh agen asuransi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung atau pemegang polis. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung kepada agen asuransi maupun secara pengganti kepada prinsipal dari agen yaitu perusahaan asuransi. Skripsi ini kemudian membahas 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana konsep perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dan bagaimana mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan penggelapan premi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan sumber-sumber hukum secara tertulis dan didukung dengan analisis putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbuatan penggelapan premi dalam perkara perdata dipandang sebagai suatu perbuatan yang melanggar kepentingan individu seseorang dan menimbulkan kerugian, dimana perbuatan tersebut memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya, perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas penggelapan premi yang dilakukan oleh agen asuransi.

---

The act of embezzling premiums by insurance agents is an unlawful act that violates individual interests and causes losses to the insured or policy holder. From the perspective of civil law, the resulting losses can be held accountable either directly to the insurance agent or in lieu of the principal from the agent, namely the insurance company. This thesis then takes 2 (two) main issues, namely how is the concept of premium embezzlement in civil law cases and how is the mechanism and form of accountability for premium embezzlement. The research method used is normative juridical, by using written legal sources and supported by an analysis of a court judgment. The conclusions obtained are, the act of embezzling premiums in civil law cases is seen as an act that violates a person's individual interests and causes losses, where the act fulfills the formulation of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code which means the perpetrators can be held accountable. As for the mechanism and form of accountability, insurance companies can be held liable for the act of premium embezzlement conducted by insurance agents."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi.

---

This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies."

"Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat masyarakat sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi dimana pemegang polis akan mengalihkan manajemen risiko kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi setiap bulannya. Asuransi dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi perusahaan asuransi untuk menjaga kepercayaan tersebut. Namun pada kondisi empiris, tidak semua perusahaan asuransi mampu menjaga kepercayaan dari pemegang polis. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di dalam Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dimana Gevin Louis (terdakwa) yang mengaku Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) tidak membayarkan uang premi asuransi yang dibayarkan oleh Djoko Soesanto Gusti dari PT Anggun Marine Energy (PT AME) kepada PT Asuransi Adira Dinamika sehingga PT AME menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat klaim asuransi yang tidak bisa diproses. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganallisa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi atas penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap penolakan klaim oleh perusahaan asuransi karena terjadi penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi adalah dengan memberikan sanksi pidana atau administratif yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perasuransian. Kemudian pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT AME dan PT AMEJ selaku pemegang polis adalah dengan menggugat secara perdata Gevin Louis selaku Direktur PT VPI dengan berdasar pada Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dengan tuntutan gugatan berupa ganti kerugian finansial yang dialami oleh PT AME dan PT AMEJ.

---

Insurance is an agreement that binds the public as policy holders with an insurance company where the policy holder will transfer risk management to the insurance company through monthly premium payments. Insurance is carried out on the basis of the policy holder's trust in the insurance company and it is the insurance company's responsibility to maintain this trust. However, in empirical conditions, not all insurance companies are able to maintain the trust of policyholders. One of them is the case contained in Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 where Gevin Louis (the defendant) who claimed to be the Director of PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) did not pay the insurance premium paid by Djoko Soesanto Gusti from PT Anggun Marine Energy (PT AME) to PT Asuransi Adira Dinamika so that PT AME suffered losses of up to hundreds of millions of rupiah due to insurance claims that could not be processed. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of insurance companies and insurance broker companies for embezzlement of insurance premiums committed by the Director of an insurance broker company and to analyze legal protection for policy holders against rejection of claims by insurance companies due to embezzlement of insurance premiums committed by the Director of the company insurance broker. The type of research used in this research is normative juridical research with descriptive research characteristics. Meanwhile, the research approach used is a qualitative approach by analyzing various interrelated laws and legal theories. The research results show that legal liability that can be imposed on insurance broker companies is by imposing criminal or administrative sanctions as regulated in the Criminal Code and the Insurance Law. Then the legal protection that can be given to PT AME and PT AMEJ as policy holders is to sue Gevin Louis as Director of PT VPI civilly based on Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 with a lawsuit demanding compensation for financial losses experienced by PT AME and PT AMEJ."