Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Pengawasan terhadap pelayanan jasa telepon pada kantor daerah telekomunikasi Jakarta Selatan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992

S8212

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dita Mayreista

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi aparatur pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat : berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik = The role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia on the framework of the government reform monitoring service to the community : based on Act no. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act no. 25 of 2009 on Public Service

" ABSTRAK
Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai ... "

2013

T32166

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pelaksanaan kegiatan dan pengawasan dalam rangka impor di kantor pelayanan bea dan cukai tanjung priok II

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

S10096

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gultom, Mory Yana

Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah = Role of the Ombudsman of Republic of Indonesia in the control of the implementation of public service by local government

" Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini, hampir semua pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Namun dilihat dari kinerja pemerintahan daerah, otonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah belum dapat dicapai, karena otonomi masih dimaknai sebagai kewenangan seluas-luasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49247

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian