Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Simbolon, Indira Juditka
Pengaturan pengawasan perburuhan dalam Konvensi ILO Nomor 18 serta kemungkinan bagi Indonesia meratifikasi konvensi itu
Depok: Universitas Indonesia, 1985
S25786
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tinajuan Yuridis atas Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Rangka Otonomi Daerah (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang.........
" Sebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasan ketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dengan adanya perubahan peraturan di bidang otonomi daerah tersebut ... "
[Universitas Indonesia, ], 2007
T37617
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rodik Riyanto
Pengawasan ketenagakerjaan terhadap kepersertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) olek seksi pengawasan ketenagakertagaan suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota administrasi Jakarta Selatan
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S8781
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adila Azani
Perlindungan Hukum terhadap Hak Normatif Pekerja dengan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. X = Legal Protection of the Normative Rights of Workers with a Certain Time Work Agreement System at PT. X
" Saat ini praktik hubungan kerja berlandaskan PKWT kerap dilakukan pengusaha kepada pekerjanya karena dinilai mengurangi labor cost bagi pengusaha. Namun, PKWT sering kali tidak mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan sehingga membuka celah tercederai hak normatif pekerja. PT. X, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan/jasa memiliki karyawan dengan jumlah 149 orang. Keseluruhan karyawan terikat hubungan kerja dengan sistem PKWT. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja dengan sistem PKWT ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sasmito Adi Suyatmo
Peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha : studi di kota Depok = The role of labor inspection on the work relation between workers and employers : study in municipal of Depok
" Penelitian ini menganalisis peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan studi dilakukan di Kota Depok. Melalui wawancara mendalam di 2 (dua) perusahaan dengan subjek penelitian pengurus perusahaan dan wakil dari serikat pekerja/serikat buruh, kemudian dilakukan observasi guna mendapatkan hasil yang optimal dari wawancara tersebut, dan dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data pendukung terhadap peran pengawasan ketenagakerjaan tersebut. Penelitian ini menghasilkan analisis peran pengawasan ketenagakerjaan yang cukup penting dalam upaya penegakan hukum ... "
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T39044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luhur Kurnianto
Pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia : masalah penerapan dan solusinya pasca berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2007-2013 = The setting of workers rights in Indonesia employment law system implementation : problems and solutions post applicability of Act no. 32 of 2004 on regional government in the years 2007-2013 / Luhur Kurnianto
" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38900
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yunita Wulandari
Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Sektor Jasa Konstruksi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Tahun 2018 = "Implemetation of Supervision Occupational Safety and Health in The Construction Services Sector by Department of Manpower and Transmigration DKI Jakarta in 2018
" ABSTRAK
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat dibutuhkan meningkatkan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sebagai upaya menciptakan hubungan harmoni industri. Kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi 32% lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Salah satu daerah yang memiliki kasus kecelakaan kerja DKI Jakarta adalah yang tertinggi. Kecelakaan kerja merajalela karena kelemahan Pengawasan K3. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan faktor penting dalam hal ini mendukung terciptanya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library