Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perusahaan yang cukup besar, pemeriksaan intern sebagai bagian dari suatu pengendalian intern adalah sangat perlu, tidak hanya untuk mengurangi kebocoran dan penyelewengan dalam perusahaan itu, tetapi sebagai penghasil informasi yang tepat dan obyektif, juga dapat membantu pimpinan untuk mengambil keputusan yang benar dan dengan demikian dapat meningkatkan mutu manajemen. Karena pentingnya pemeriksaan intern dalam perusahaan itulah yang mendorong penulis untuk membuat skripsi ini. Sedang tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat peranan pemeriksaan intern dalam membantu manajemen untuk meningkatkan effisiensi dan effektivitas perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur, wawancara dan survey pada PT Karuna. Setelah mengadakan penelitian penulis mendapatkan bahwa pimpinan PT Karuna dibantu oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam melakukan pengawasan. SPI PT Karuna bertugas membantu pimpinan dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya. Dalam melakukan tugasnya, SPI mendapatkan dukungan dari manajemen dengan diberikannya wewenang dan tanggung jawab serta kedudukan yang dijelaskan secara terperinci dalam aturan yang tertulis. Kegiatan SPI PT Karuna terdiri dari dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan insidentil. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI PT Karuna setiap bulan yang meliputi pemeriksaan terhadap biaya, laporan perhitungan rugi/laba dan pemasaran. Sedangkan pemeriksaan insidentil adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dengan melihat langsung situasi/keadaan di pabrik. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa personil SPI PT Karuna belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya. Penyebabnya adalah SPI sebagai suatu fungsi dalam perusahaan belum dikelola dengan balk sehingga pelaksanaan pemeriksaan intern dalam perusahaan menjadi tidak terarah dan tidak mencakup secara keseluruhan kegiatan yang ada dalam perusahaan. Penyebab lainnya adalah kurangnya kreativitas personil SPI dalam melaksanakan pemeriksaan intern. Untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan intern perusahaan, SPI hendaknya mengelola kegiatan pemeriksaan intern secara lebih terarah dan mencakup keseluruhan kegiatan perusahaan yaitu dengan membuat suatu perencanaan yang terarah dan fleksible; program pemeriksaan; kertas kerja pemeriksaan; laporan yang menarik perhatian manajemen serta tata cara khusus yang memungkinkan SPI memantau secara aktif atas penerapan saran yang telah diberikan. Selain itu SPI perlu mempertimbangkan penambahan tenaga pemeriksa yang cukup berpengalaman dan mempunyai kompetensi yang bagus dalam bidang pemeriksaan."

"Penelitian yang akan dijalankan ini bertujuan untuk mempelajari serta mengetahui lebih dalam lagi mengenai aktivitas Treasury yang dikelola oleh unit Dealing Room. Dalam skripsi ini akan dievalLlasi apakah pengawasan internal yang telah diterapkan telah berjalan effektiv. Metode penelitian yang digunakan me meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pengawasan Internal atas aktivitas Treasury yang ada di PT. BANK "X" meliputi pengawasan akuntansi dan administratif yang tercermin pada prosedur pencatatan transaksi jual-beli valuta asing dan money market, pengawasan atas instruksi pembayaran yaitu mengenai kewajiban PT. BANK "X" terhadap ' counter party dan sebaliknya serta pengawasan dari segi kebijaksanaan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa prosedur, pengawasan dan pencatatan jual-beli valuta asing di PT BANK "X" dapat mencapai pengawasan akuntansi dan administratif yang baik. Saran-saran yang dapat diberikan meliputi pemberian nomor urut FX Deal Slip, distribusi voucher supaya lebih efisien, prosedur persetujuan maksimum transaksi, adanya catatan per nasabah atas outstanding transaksi, perlunya up-dating dari kebijaksanaan tertulis agar tetap sesuai dengan peraturan Perbankan."

"Bank adalah lembaga kepercayaan yang wajib menerapkan prinsip kepatuhan. Kepatuhan adalah syarat utama kesehatan bank. Fokus laporan ini adalah mengevaluasi praktik pengawasan untuk membangun budaya kepatuhan. Metode penelitian yang digunakan: wawancara dan diskusi kelompok fokus. Proses pelaksanaan magang ini adalah mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi penerapan audit internal konvensional dan audit berbasis risiko. Dari hasil kajian ditemukan ada tiga jenis risiko yang peringkat kompositnya menurun. Juga ditemukan faktor penentu kepatuhan berikut: sikap personal dalam bekerja, peran kepemimpinan dan manajerial yang belum optimal, dan lingkungan kerja semakin kompetitif yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pegawai di Bank ABC.

---

A bank is a fiduciary institution that is mandatory to apply compliance principles. The compliance is a main requirement to the bank?s soundness. This report is focused on the practice of supervision for building a compliance culture. The research methods used are interviews and focused group discussions. The process of this internship is to identify, compare, and evaluate the application of conventional audit and risk-based audit. The research results found are there are three types of business risks declining. Also the research finds determinant factors of compliance: personal attitudes to work, roles of managerial and leadership, and more competitive working environment that influence the levels of compliance of Bank ABC?s employees."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"ABSTRAKPenerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukanberasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaannegara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Olehkarenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaanNegara bukan pajak.Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauankewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatanpenerimaan negara tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatifdimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan ataukaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupayamenggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahantanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yangmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulandata penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder)yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upayapeningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapatmeningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraanmasyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yangdilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaanNegara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru.Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan olehperubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-UndangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian internpemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negarabukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapatditerima masyarakat.

---

AbstractNon-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is notoriginating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerningNon-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has importantmeaning and role in the financing of state governance and national development.Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasingNon-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency asthe internal auditor of the Indonesian government and what are the matters whichbecome obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.This study is a qualitative research with a normative juridical approach which isintended to understand law reviewed only as regulations or principles. Thespecification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the socialphenomena which become main issue without making hypotheses and statisticalcalculations.The research took place in Jakarta where the Finance and DevelopmentSupervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performsinternal supervision of state financial accountability through audit, review,evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collectionof the data is done by documents or literature study (secondary data) which canprovide the information relating to the scope of the study.Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance andDevelopment Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue mayincrease state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can alsoreduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover otherpotential Non-Tax State Revenue.The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by theamendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit ofthe Management and Accountability of the State Finance, and the law concerningRegional Government and the weakness of the government internal control system.These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-TaxState Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."