Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Warri Utami Tarike Faukal Hakiki
"
ABSTRAK
Persoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap layak menjadi pengawas dan disertai dengan analisis pertimbangan hukum hakim dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Sel ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siregar, Riri Mela Lomika
"
Skripsi ini membahas mengenai pengampuan atas anak (anak yang sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata), pun juga atas sesama anggota keluarga khususnya antara saudara sekandung. Bila salah satu anggota keluarga, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 433 tergolong orang yang patut diampu atau dikenal dengan sebutan Kurandus, (sakit otak, selalau dalam keadaan dungu atau mata gelap),maka anggota keluarga sedarah semendanya yang berhak mengajukan permohonan untuk itu. Anak yang sakit otak ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S21526
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Savitri Ramadhita
"
Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alexandra Diah Mustika Wardhani
"
Profesional kesehatan mental memainkan peran mendasar dalam membantu pengadilan pada kasus-kasus pengampuan. Dibutuhkan kemampuan assessing psychiatrist yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai peran yang diminta yaitu menghadirkan bukti objektif untuk kepentingan hukum. Dengan belum adanya modul pengajaran yang seragam dalam mempersiapkan psikiater umum untuk menghadapi permintaan penilaian kapasitas mental pada kasus pengampuan, maka studi ini berupaya mendapatkan dasar keilmuan untuk mengembangkan prosedur yang terstandar bagi psikiater. Dilakukan pencarian jurnal atau artikel menggunakan database elektronik Oxford Journal, ...
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2022
SP-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Fariz Seiff
"
Sebuah wasiat yang dibuat oleh peninggal waris saat dirinya di tempatkan dalam pengampuan yang cacat prosedur, hal ini menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan wasiat tersebut. Isi wasiat yang memberikan seluruh harta hanya kepada salah satu anak juga menimbulkan permasalahan Legitieme Portie. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan Akta Wasiat orang dibawah pengampuan (pada saat pembuatan wasiat) yang penetapan pengampuannya dicabut dan hak ahli waris Legitieme Portie terhadap akta wasiat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tobing, Elisabeth
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Faradila Utami
"
Pengaturan pengampuan saat ini tidak hanya diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Putusan Banding No. 75/PDT/2018/PT.JMB, Majelis Hakim telah mengabulkan pembatalan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Terampu. Penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti kasus berdasarkan dengan undang-undang berlaku perihal pengampuan, dengan fokus terhadap kedudukan Terampu sebagai pengaju pembatalan dari pengampuan. Hasil dari penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aditya Ratna Adila
"
Hibah adalah salah satu cara mengalihkan hak atas tanah. Dalam prakteknya di desa banyaknya orang yang memilih hibah sebagai cara pengalihan hak atas tanah karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya. Terhadap desa atau kecamatan yang tidak memiliki seorang PPAT untuk membuat akta hibah, pemerintah dapat mengangkat camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Tak jarang PPATS melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam penerbitan akta hibah yang menyebabkan akta hibah cacat hukum. Akibatnya akta hibah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anisa Nur Fitri
"
Ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg yang mengatur mengenai pemeriksaan setempat tidak menyebutkan pemeriksaan setempat sebagai sebuah kewajiban dan juga tidak menyebutkan secara tegas objek pemeriksaan setempat, kemudian pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek benda tidak bergerak misalnya tanah dan bangunan. Mengacu pada Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap subjek orang, sebagaimana diterapkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sisilya
"
Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun, dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menyebabkan orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan atau sedang berada di bawah pengampuan terlanggar hak-haknya. Pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Namun, semenjak adanya Putusan Mahkamah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
