Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
Pasaribu, Herbert Kaplan
"
Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambilalih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, apakah terdapat perlindungan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rini Widyastuti
"
Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.
Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19914
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fradinta Nadya Laksmita
"
Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan saham perusahaan terbuka terkait dengan ketentuan formil mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU oleh pelaku usaha tersebut. Pada khususnya skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi tolok ukur telah beralihnya pengendalian atas perusahaan dalam hal pengambilalihan saham telah terjadi, baik sebagian besar saham atau lebih dari 50 lima puluh persen saham, maupun pengambilaliahan saham kurang dari 50 saham. Serta aspek-aspek yang menentukan suatu perusahaan pengambil ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66630
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
PATRA 14 (1-4) 2013
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Syarif Hidayatullah
"
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shanti Hapsari
"
Penelitian ini membahas tentang dampak pengalihan saham pada perusahaan tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan adanya pasal dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang adanya pengalihan IUP. Larangan pengalihan IUP ini terkait dengan maraknya jual beli izin pertambangan pada masa peraturan pertambangan masih diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Larangan tersebut membuat pengusaha tambang mencari cara bagaimana agar dapat ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41666
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Firman Wihono
"
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Sumbawa Barat yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbangkan 88 persen dari total PDRB mengharuskan pemerintah daerah memacu perkembangan sektor lainnya. Peningkatan peran sektor lainnya haruslah didukung oleh berbagai jenis infrastruktur salah satunya transportasi udara. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memanfaatkan sarana Bandar Udara Sekongkang, namun sampai dengan tahun 2015 bandar udara tersebut belum beroperasi sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pengambilalihannya. Evaluasi yang dilakukan meliputi kelayakan bandar udara ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44777
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Risen Yan Piter
"
Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, termasuk dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secära langsung dari pemegang saham.
Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37268
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Moch. Lukmantias Amin
"
Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T37678
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Panutan Sakti Sulendrakusuma
"
ABSTRAK:
Skripsi ini membahas pengaturan dan penerapan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan studi kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama bersumber kepada penjelasan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007. Pengaturan tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan ...
"
Universitas Indonesia, 2014
S56664
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
