Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agus Santoso Suryadi
Pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sesuai dengan asas-asas perpajakan
" Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1984.

Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi hingga saat ini telah disempurnakan dengan perubahan sebanyak dua kali yaita pada tahun 1991 dan 1994.

Dalam situasi perekonomian yang normal ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Perlakuan pph atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima WP realestat (sampling 5 perusahaan realestet go public tahun 1997-1999)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
S10047
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Maria Dorothy Yustika
Pembaruan Utang Melalui Novasi yang Dilakukan Secara Melawan Hukum yang Berdampak Terhadap Hak Pengelolaan atas Perumahan (Studi Kasus Putusan No. 306/Pdt.G/2018/PN.Sby) = Debt Renewal Through Unlawful Novation Affecting Housing Management Rights (Case Study of Decision Number 306/Pdt.G/2018/PN.Sby)
" Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep pembaruan utang melalui novasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang berdampak pada pengalihan hak atas tanah. Hal ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, novasi diatur dalam KUHPerdata, yakni pembaruan utang yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang dikenal sebagai novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif yang berakibat pada hapusnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Maria Dorothy Yustika
Pembaruan Utang Melalui Novasi yang Dilakukan Secara Melawan Hukum yang Berdampak Terhadap Hak Pengelolaan atas Perumahan (Studi Kasus Putusan No. 306/Pdt.G/2018/PN.Sby) = Debt Renewal Through Unlawful Novation Affecting Housing Management Rights (Case Study of Decision Number 306/Pdt.G/2018/PN.Sby)
" Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep pembaruan utang melalui novasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang berdampak pada pengalihan hak atas tanah. Hal ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undnagan di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pada dasarnya, novasi diatur dalam KUHPerdata, yakni pembaruan utang yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yang dikenal sebagai novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif yang berakibat pada hapusnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rininta
Surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga (studi kasus: surat kuasa tuan A dan nyonya B kepada tuan C) = Absolute power of attorney as the basis for transfer of rights to land that still being a bank guarantee from debtor to third parties (case study : power of attorney Mr. A and Mrs. B to Mr. C)
" Dalam kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal dalam Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 menyebutkan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang didalamnya mengandung unsur kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang tujuannya untuk pemindahan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46996
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reinaldo Gozali
Penerapan Pengalihan Hak atas Tanah Nominee Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak = Application of The Diversion of Nominee Land Rights as Regarded in Article 15 of Law No. 11 of The Year 2015 About Tax Amnesty
" Program Pengampunan Pajak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan yang digunakan untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada pasal 15 tidak hanya mengenai pemungutan uang tebusan atas harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak, tetapi juga mengharuskan Wajib Pajak yang telah mengakui dan menebus tebusan atas harta tidak bergerak dalam program Pengampunan Pajak untuk melakukan baliknama atas harta tersebut menjadi atas nama Wajib Pajak. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48323
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfikar Raharjo
Kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2016) = The legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding relinquishment of land review of supreme court stipulation No 134 PK/PDT/2016 / Zulfikar Raharjo
" ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto menggugat Novianty karena Novianty membangun ruko di atas tanah Haryanto yang ia beli melalui Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah. Permasalahan yang akan dibahas dalam ... "
2018
T51060
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naura Athiyya
Dinamika Pengalihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pertumbuhan Perumahan Komersial di Kecamatan Tapos, Kota Depok = The Dynamics of Land Ownership Rights Transfer Based on Commercial Housing Growth in Tapos District, Depok
" Proyek pembangunan sektor swasta awalnya hanya berpusat di Jakarta Raya, namun pembangunan skala besar mulai bergerak menuju lokasi pinggiran kota. Arus kapitalisme mampu mengubah lanskap wilayah Jabodetabek dari dominasi lahan perkampungan menjadi wilayah yang melayani real estate skala besar untuk kelas menengah ke atas. Kemunculan perumahan komersial menjadi tanda dari fase post-suburban yang mencapai Kecamatan Tapos. Walaupun terdapat beberapa jenis perumahan komersial yang tumbuh di Kecamatan Tapos, tetapi berdasarkan konteks lokalnya terdapat dinamika proses pengalihan ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library